NERACA

Jakarta – Setahun sudah kabinet Indonesia Maju Jilid II menjalankan amanat dari rakyat. Berbagai klaim pencapaian postif dilontarkan oleh pemerintah baik dari bidang hukum, ekonomi, keamanan, hingga politik. Namun nyatanya rakyat masih tidak puas denga yang dilakukan oleh pemerintah. Survei Litbang Kompas mengungkapkan, 46,3% responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin dalam setahun terakhir. Bahkan, ada 6,2% responden yang merasa sangat tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Di bidang ekonomi, adanya pandemi covid19 membuat kontraksi ekonomi semakin dalam. Pertumbuhan ekonomi nasional sempat terpukul hingga minus 5,32% pada kuartal II 2020. Kontraksi ini pun berpotensi berlanjut hingga kuartal III dan menjadikan Indonesia mengalami resesi ekonomi.

Akan tetapi, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan, tak hanya Indonesia saja yang ekonominya terhantam pandemi. Indonesia, menurutnya, memang ikut terdampak namun dengan kedalaman kontraksi yang dangkal. Mengacu pada angka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020, Moeldoko menyebutkan bahwa Indonesia masih jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain di Asia Tenggara atau dunia. “Bahkan di antara negara G20, Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan,” kata Moeldoko dalam laporan tahunan 2020 yang dirilis, Selasa (20/10).

Disamping itu, pandemi covid19 juga membuat 3,5 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Hal itulah yang membuat angka pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang dan angka kemiskinan ikut terkerek naik menjadi 26,42 juta.

Situasi politik dan keamanan juga terus memanas, beberapa hasil kerja pemerintah dan DPR ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja hingga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) dan UU KPK pada September 2019. UU tersebut menyulut berbagai elemen dari mahasiswa, buruh hingga pelajar turun ke jalan menentang disahkannya UU. Meskipun banyak menimbulkan pro dan kontra, UU tersebut tetap disahkan oleh DPR dan pemerintah.

Terlepas dari situasi tersebut, cara pemerintah dalam menangani covid mendapatkan apresiasi. Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengapresiasi gebrakan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengeluarkan berbagai program dalam membantu masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. “Terkait dengan bantuan produktif pada sektor mikro dan ultra mikro perlu diapresiasi karena dapat membantu UMKM memulai usahanya di tengah pandemi,” katanya, seperti dikutip Antara.

Pemerintah mendukung UMKM melalui bantuan produktif usaha mikro setelah dilakukannya realokasi dari program yang lambat penyerapannya sehingga anggaran untuk bidang ini meningkat dari Rp123,46 triliun menjadi Rp128,05 triliun. Total anggaran untuk program Banpres Produktif adalah Rp28,8 triliun dan hingga 7 Oktober telah terealisasi 75,9 persen atau Rp21,8 triliun yang disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro dari target 12 juta UMKM dengan tiap UMKM mendapat Rp2,4 juta.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menyatakan beberapa kebijakan pemerintah sudah tepat terutama untuk menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Dia menyebutkan beberapa langkah pemerintah yang dinilai tepat meliputi program perlindungan sosial seperti bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), Kartu Prakerja, subsidi gaji, dan bantuan sembako.

Kemudian juga beragam bentuk bantuan untuk UMKM mulai dari restrukturisasi kredit hingga banpres untuk usaha mikro. “Saya kira memang beberapa kebijakan ini terbukti bisa menahan agar loncatan jumlah kemiskinan dan pengangguran tidak meningkat sangat signifikan,” katanya.

Yusuf  menyatakan agar pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai program tersebut seperti Kartu Prakerja dan subsidi gaji. “Beberapa pos masih terbuka ruang untuk di evaluasi seperti Kartu Prakerja atau bantuan subsidi gaji terutama dalam cakupan penerima bantuan,” katanya. bari