NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kopreasi dan UKM (KemenkopUKM) menggandeng akademisi, salah satunya  Universitas Prasetiya Mulya untuk merancang disain pengembangan start up untuk anak muda dan mahasiswa.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pentingnya untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Salah satunya untuk membuat disain pengembangan start up anak muda yang telah mendapat bekal pendidikan cukup dan memiliki potensi usaha untuk naik kelas.

“Saat ini UMKM memikul beban berat yang mengharuskan penciptaan lapangan kerja lebih banyak akibat pandemi sehingga penting menyiapkan UMKM unggul dengan produk dan model bisnis yang lebih kreatif dan inovatif,” kata Teten.

Terlebih, menurut Teten, saat ini ekspor UMKM Indonesia di tengah pandemi kinerjanya menurun drastis atau tinggal 14 persen. 

“Maka penting untuk mendorong dan membangun UMKM yang lebih unggul dan untuk itu kita harus memberikan perhatian lebih ke UMKM ‘high tech’ yang banyak digeluti kalangan anak muda yang memiliki banyak potensi,” kata Teten.

KemenkopUKM, kata Teten, juga akan memfokuskan pendampingan dan pemberdayaan dalam dua pendekatan. Pendekatan pertama pemberian bantuan sosial dan modal kerja bagi pelaku usaha ultramikro dan mikro yang jumlahnya mencapai 98 persen.

Lebih lanjut, Teten menjelasna, sementara yang kedua pendampingan yang lebih “high touch” bagi UMKM yang memiliki potensi besar untuk naik kelas termasuk start up teknologi yang banyak berkembang di kalangan anak muda dan mahasiswa. Oleh karena itu, pihaknya mengajak lebih banyak perguruan tinggi untuk terlibat dalam penyusunan disain atau model pengembangan start up.

“Kita perlu juga mengembangkan inkubator bisnis di setiap daerah tergantung unggulan daerah tersebut, jadi kami akan melibatkan lebih banyak kampus-kampus,” kata Teten.

Sehingga, Teten meyakini apabila semua program tersebut dikonsolidasikan maka Indonesia akan mendapat tambahan jumlah wirausaha baru dari kalangan anak muda yang kreatif dan inovatif. Apalagi mengingat saat ini jumlah wirausaha di Indonesia masih berkisar 3,4 persen dari total populasi atau masih di bawah negara tetangga lainnya, termasuk Malaysia yang sudah mencapai 5 persen bahkan Singapura yang telah 9 persen.

“Pada kesempatan itu, juga menggarisbawahi terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diharapkan mampu menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat. UU Ciptaker juga disebutnya akan memperkuat posisi KUMKM dalam rantai pasok; mengakselerasi digitalisasi KUMKM; dan memberikan pembiayaan mudah dan murah bagi UMK,” papar Teten.

UU Ciptaker juga kata Teten akan memberikan afirmasi dan perluasan akses pasar tehadap UMKM dan puncaknya UMKM menjadi “rumah nyaman” untuk mencetak dan menyerap tenaga kerja unggul Indonesia.

Sinergi Antar K/L

Bahkan, tidak hanya dengan akademisi. Lintas Kementerian atau Lembaga (K/L)Pemerintah juga perlu dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM, mengigat jumlah UMKM saat ini tidaklah kecil.

Atas dasar itulah Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga berkomitmen menjalin kerja sama dan sinergi yang kuat dengan berbagai kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, terutama lembaga pembiayaan, guna meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau industi kecil menengah (IKM) dalam melakukan ekspor.

Pemerintah harus memberikan kemudahan berusaha bagi IKM/UMKM, seperti dalam aspek pemberian kredit yang mudah atau stimulus. “Tujuannya yaitu agar peran IKM/UMKM dalam pembangunan ekonomi bisa semakin besar," ungkap Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.

Jerry mengatakan, para pelaku IKM/UMKM perlu mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan melalui proses asesmen yang lebih sederhana dan bunga yang lebih kompetitif. Untuk itu, sinergi semua pihak dalam meningkatkan daya saing IKM/UMKM Indonesia penting dilakukan agar IKM/UMKM dapat berkontribusi terhadap ekspor Indonesia.

“Seperti diketahui, bahwa saat ini kontribusi IKM/UMKM terhadap ekspor Indonesia masih kurang dari 10 persen. Tingkat kontribusi ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain, seperti Swiss, Tiongkok, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam,” Jerry.

Maka, menurut Jerry, guna membangkitkan gairah dunia usaha lokal berorientasi ekspor tanpa mengesampingkan kearifan budaya lokal, kebijakan penguatan pasar dalam negeri harus menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Penguatan pasar dalam negeri dilakukan dengan mengamankan pasar dalam negeri dari gangguan impor, memperluas pasar dan pusat distribusi, serta meningkatkan kepatuhan peredaran barang.

“Selain itu, juga memberikan peluang sebesar-besarnya bagi wirausaha nasional dalam memasok kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor, termasuk promosi penggunaan produk dalam negeri," ujar Jerry.