NERACA

Kulonprogo – Harus diakui, Kulonprogo bisa dibilang sukses sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan nasional. Melihat hal tersebut, maka kawasan tersebut akan didorong untuk tumbuhnya korporasi petani bawang merah.

Korporasi petani mulai digairahkan di berbagai daerah oleh Pemerintah. Bahkan berbagai Kementerian dan Lembaga pun mendorong petani untuk berkoperasi untuk menguatkan posisi tawar petani. Bahkan dengan berkorporasinya petani akan meningkatkan nilai tambah, daya saing, mengembangkan produk turunan dan meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri dalam menghadirkan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo pun terus mendorong pengembangan korporasi petani dan nelayan yang diharapkan dapat membangun proses bisnis dari hulu ke hilir. Menanggapi penytaan tersebut maka sudah waktunya petani bawang merah pun berkoperasi,

Seperti diketahui, varietas bawang merah yang banyak dikembangkan di Kulonprogo yaitu Tajuk dan Varietas Lokal Srika yang yang telah terdaftar di Kementerian Pertanian (Kementan).

Bupati Kulonprogo, H Sutedjo saat melakukan panen raya bawang merah di sentra Srikayangan, Sentolo pun menyampaikan panen kali ini sangat menggembirakan petani. "Hasil ubinan basahnya bisa sampai 20 ton per hektar. Harga jual di lahan bisa sampai Rp 25 ribu per kilo atau Rp 40 juta per seribu meter persegi," ujar Sutedjo.

Kepala Dinas Pertanian Kulonprogo, M Aris Nugroho menambahkan daerahnya merupakan sentra utama bawang merah selain cabai merah yang lebih dulu eksis. Luas tanam bawang merah Kulonprogo tahun 2019 mencapai 628 hektar, dan tahun 2020 sampai oktober saja sudah naik menjadi 879 hektar. "Sentra terbesarnya di desa Srikayangan ini yang mencapai 255 hektar," kata Aris.

Menurut Aris, omset bawang merah di Desa Srikayangan mencapai Rp 66 Milyar satu kali musim tanam. "Contoh yang saat ini dipanen, dengan modal hanya Rp 14 juta, petani bisa mendapat untung hingga Rp 26 juta per 1.000 m2. Ini luar biasa di tengah situasi pandemi saat ini," tandasnya.

Sementara itu, Kasi Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Sayuran Umbi Ditjen Hortikultura Kementan, Subardi, mengapresiasi capaian Kulonprogo yang sukses menjadi sentra utama bawang merah untuk wilayah DIY bahkan nasional.

 "Produksi bawang merah Kulonprogo tercatat surplus hingga hampir 2.000 ton per tahunnya. Capaian swaembada ini harus ditingkatkan, salah satunya melalui korporasi petani untuk menjamin keberlanjutan usahatani," kata Aris.

Korporasi tersebut menyinergikan berbagai unit usaha dan stakeholders terkait pengembangan bawang merah dari hulu hingga hilir yang dikelola langsung oleh para petani maju setempat. Ditambahkannya, tahun ini Kementan membantu pengembangan bawang merah Kulonprogo berupa sarana pascapanen dan pengolahan.

Atas dasar itulah, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) melihat sudah waktunya memperkuat koperasi pangan. Hal ini perlu dilakuan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan kontributor ke-3 terbesar dalam PDB Indonesia.

“Dalam praktik berkoperasi, keberadaan Koperasi Pangan di Indonesia perlu sama-sama kita perkuat,” tambah Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Teten juga menyebutkan bahwa koperasi merupakan kelembagaan ekonomi rakyat yang paling tepat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi tersebut. Selain itu nilai dan prinsip koperasi juga sejalan dengan Pancasila.

Dan pada praktiknya di Indonesia, koperasi pangan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas.

Di sisi lain pengelolaan pangan yang baik akan menjadi kunci bagi setiap bangsa menghadapi ancaman krisis pangan, termasuk akibat pandemi COVID-19 sebagaimana prediksi FAO (2020) dan World Food Programme (2020).

“Namun, kondisi koperasi pangan yang kita miliki saat ini belum optimal. Masih serba terbatas,” kata Teten.

Menurut Teten, tercatat dari segi jumlah hanya sekitar 11% atau 13.821 unit dari total koperasi aktif di Indonesia (123.048 unit). Sementara dari segi volume usaha koperasi juga lebih kecil lagi yakni hanya Rp11 triliun atau kurang dari 8% dari total volume usaha koperasi di Indonesia sebesar Rp154,718 triliun.

“Selain itu, tantangan sektor pangan kita kompleks mulai dari keterbatasan akses lahan, pembiayaan, dan pasar hingga, rantai pasok yang terlalu rumit dan panjang,” jelas Teten.

Untuk itu, kata Teten, koperasi sebagai lembaga sosial-ekonomi dapat hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui konsolidasi orang (petani), lahan, pembiayaan, logistik, pasar hingga kaitannya dengan program-program pemerintah.