Jakarta-Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan 66,6% masyarakat menyatakan pendapatannya rumah tangganya menurun rumah akibat kebijakan pandemi Covid-19. Kesulitan terbesar yang dialami masyarakat akibat menurunnya pendapatan adalah, memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

NERACA

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers Rilis Survei Nasional tentang Mitigasi Dampak Covid-19. Survei digelar pada 24-30 September 2020. "Kesulitan terberat akibat penurunan pendapatan paling tinggi adalah, makan sehari-hari. Saya terus terang ketika mendapat data ini cukup terenyuh karena ini bukan angka kecil," ujar Burhanuddin dalam keterangan virtual di Jakarta, Minggu (18/10).

Sementara, 12,3% responden mengaku kesulitan membiayai sekolah anaknya. Sebanyak 11,5% responden menyatakan kesulitan membeli kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh.

Kemudian, 2,9 responden kesulitan membayar cicilan rumahnya akibat pendapatan menurun selama pandemi. Ada pula 10,5% responden yang kehilangan pekerjaan akibat wabah corona. "Lebih dari separuh warga yang mengatakan kondisi ekonominya turun, jangankan soal internet untuk anak mereka sekolah online, buat cicilan ruma, (buat) makan susah," ujar Burhanuddin.

Untuk itu, dia menilai penanganan kesehatan akibat pandemi memang harus diprioritaskan. Namun, urusan ekonomi juga tidak bisa diabaikan sebab banyak masyarakat yang bergantung hidupnya dari pendapatan harian. "Ini tolong kita semua cukup punya empati. Ini bukan berarti kita mengesampingkan aspek kesehatan, tapi dua-duanya bukan hal yang diabaikan," ujarnya.

Sebagai informasi, survei menggunakan kontak telepon kepada responden karena situasi pandemi corona. Survei menggunakan asumsi simple random sampling, dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 5.614 data. Sedangkan, yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.200 responden.

Tidak hanya itu. Impact Measurement and Management Consultant at UNDP, Cindy Colondam, mengatakan isu ketahanan pangan menjadi permasalahan yang sangat penting untuk ditangani. Apalagi, menurut laporan Food Security And Nutrition In The World hampir 660 juta orang mengalami kelaparan. "Dan itu hampir setara dengan total jumlah penduduk di benua negara Eropa itu sendiri," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (18/10).

Dia menekankan, jika terus menerus dibiarkan maka dalam lima tahun jumlah orang kelaparan bisa meningkat sebanyak 60 juta orang lagi. Mempertimbangkan orang yang telah kena dampak kerawanan pangan, diperkirakan 2 miliar orang di dunia bahkan tidak memiliki akses untuk mendapatkan makanan bergizi pada tahun 201. "Dan ini juga setara hampir seperempat dari jumlah penduduk dunia," imbuh dia.

Menurut dia, dengan adanya pandemi Covid-19, jumlah orang kekurangan gizi juga diperkirakan dapat menambah antara 83 juta hingga 132 juta orang. Hal ini tidak lepas dari banyaknya tantangan di Indonesia mengenai ketahanan pangan.

Salah satunya kendala sumber daya alam dampak perubahan iklim global dan juga ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah. Misalnya saja di Nusa Manggala. Menurutnya di daerah tersebut terdapat delapan pulau terluar di Indonesia dan beberapa kepulauan di situ masih bergantung sekali kepada pengiriman beras bersubsidi dari pemerintah.

"Tetapi karena keterbatasan infrastruktur dan cuaca yang tidak bisa diprediksi sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim sering sekali pengiriman tersebut terlambat. Dan teman-teman bisa lihat bahwa isu perubahan iklim itu sangat mempengaruhi ketahanan pangan apalagi kalau kita bisa lihat satu pulau di mana Kalau kita lihat satu negara," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Pandemi covid-19 menyebabkan perekonomian di banyak negara terkontraksi atau tumbuh negatif. Bahkan, kemerosotan ekonomi lebih dalam dibanding krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2009.

Kala itu, pertumbuhan global hanya mencapai minus 3,3%, sedangkan akibat dari pandemi pada tahun ini perekonomian global terkontraksi mencapai minus 8,0%. “Ancaman resesi tidak hanya di Indonesia. Bank dunia memproyeksikan 92,9% negara di dunia akan mengalami resesi di tahun 2020," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam diskusi FMB, di Jakarta pekan lalu.

Menurut dia, perlambatan ekonomi membawa dampak buruk terhadap sektor tenaga kerja yang membuat sekitar tiga juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, penduduk miskin menjadi lebih banyak ketika terjadi wabah global ini. "Perlambatan ini membuat PHK sebanyak 3 juta tenaga kerja dan meningkatkan angka kemiskinan menjadi signifikan," ujarnya.

Secara terpisah, Pengusaha yang juga Founder OK OCE Sandiaga Uno membeberkan, sebanyak 2 per 3 dari populasi masyarakat Indonesia sudah mengurangi pengeluaran mereka di tengah pandemi, terutama dalam konsumsi. Hal ini menunjukkan, dampak pandemi masih belum mereda, sebab sebanyak 2/3 UMKM juga mengalami kerugian besar dalam bisnisnya.

"Sebanyak 47%bisnis UMKM dilaporkan harus tutup sementara. Tapi yang paling kita khawatirkan, hampir 2/3 masyarakat Indonesia terutama dari kelas menengah sudah mengurangi pengeluarannya, khususnya di konsumsi," ujar Sandiaga dalam webinar, Minggu (18/10).

Dia turut menyinggung hasil Focus Group discussion (FGD) yang dilakukan Tim Relawan Indonesia Bersatu di sejumlah wilayah di Indonesia. Dirinya menyebut, klaim kekhawatiran masyarakat terhadap dampak Covid-19 meningkat hingga mendekati angka 70%.

Kekhawatiran itu dipicu oleh bayang-bayang PHK perusahaan kepada tenaga kerja khususnya di sektor padat karya. "Kekhawatiran mereka itu tidak bisa bayar kontrakan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahan pokok, bayar cicilan motor, dan lain-lain. Cemas dengan ancaman kesehatan dan ekonomi (krisis)," katanya.

Oleh karenanya, penting bagi seluruh pihak untuk bekerja sama untuk menyelesaikan krisis ini. "Kita bicara ini salah satu hal yang penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Siapa yang harus dibantu untuk bertahan? Siapa yang harus diprioritaskan? Itu harus kita pikirkan dalam kolaborasi atau kerja bareng dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, tim kesehatan, hingga civil society," ujar Sandi.

Dalam Peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyatakan pandemi telah menyingkapkan masih rapuhnya sistem pangan dan pertanian global serta memicu resesi ekonomi dunia.

Akibat resesi ekonomi, setidaknya 132 juta orang di dunia diprediksi menderita kelaparan sampai akhir tahun ini. Bahkan sebelum pandemi, lebih dari dua miliar orang tidak memiliki akses yang tetap untuk makanan yang aman dan bergizi.

Perwakilan FAO di Indonesia Victor Mol mengatakan pandemi menambah kekhawatiran baru di area pangan dan pertanian. Namun di saat yang sama, pandemi covid-19 memberikan kesempatan untuk membangun kembali sistem pangan dan pertanian.

"Lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan inovasi dan kemitraan yang kuat. Setiap orang memiliki peran untuk dilakukan mulai dari pemerintah, swasta hingga individu untuk memastikan makanan sehat dan bergizi tersedia untuk semua," ujarnya di Jakarta.

Sistem pangan global, kata Victor, harus dibenahi mengingat sampai hai ini kelaparan masih terjadi, angka kegemukan cukup tinggi, lingkungan rusak, pemborosan makanan cukup marak, serta kurangnya proteksi pekerja sepanjang rantai pangan menjadi ironi di tengah kemampuan produksi pangan yang terbatas. bari/mohar/fba