Minyak Jelantah dan Potensi Pengembangan Biodiesel

 

Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF Kemenkeu *)

 

Terhitung mulai 1 Januari 2020 sedianya pemerintah akan melarang peredaran minyak goreng jenis curah. Aturan pelarangan ini didasarkan atas pertimbangan aspek menjaga kesehatan masyarakat terlebih ketika minyak goreng jenis curah tidak melewati uji klinis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian, seluruh minyak goreng yang akan beredar di pasaran wajib menggunakan kemasan. Banyak pihak menganggapi beragam kebijakan ini. Beberapa menyambut baik dengan tetap mengedepankan syarat pemerintah mampu memastikan ketepatan peredaran dan stabilitas harga jual eceran tertinggi (HET) ke depannya. Banyak pihak lainnya justru menyuarakan hal yang berbeda khususnya di level pedagang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mereka khawatir bahwa perubahan ini akan menggerus laba usaha yang didapatkan.

Penulis sendiri tidak tertarik dengan diskusi ini. Topik yang urgen justru terkait dengan pemahaman mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh limbah dari hasil minyak goreng dalam bentuk minyak jelantah. Semua orang pasti mengenal minyak jelantah, mulai dari orang kaya hingga tak mampu. Siapa yang tak kenal dengan minyak jelantah? Dari anak kecil hingga manula, semuanya mengenal minyak jelantah atau minimal pernah mengkonsumsi produk yang berkaitan dengan minyak jelantah. Sayangnya tak banyak diantara kita yang juga mengenal bahaya minyak jelantah atau justru mengenal dengan baik namun tidak memperdulikan. Secara teori, minyak jelantah dikenal dengan nama used cooking oil (UCO) yang memiliki beberapa kategori baik sebagai limbah atau input jika digunakan untuk menghasilkan produk lainnya.

Seperti halnya yang ada di Indonesia, di beberapa negara lainnya, minyak jelantah diproduksi dalam skala massif, khususnya di negara-negara berkembang. Konsumsi minyak jelantah yang tinggi memiliki tingkat korelasi yang erat dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan makanan. Padahal seiring dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai ledakan jumlah penduduk, potensi peningkatan produksi minyak jelantah juga ikut membesar. Ditambah dengan makin gencarnya berbagai promosi dan kampanye iklan minyak goreng yang memunculkan faktor ketergantungan masyarakat terhadap minyak jelantah.

Dari sisi kesehatan dan medik, minyak jelantah masuk kategori berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dalam periode waktu tertentu. Kondisi ini juga diperkuat adanya temuan beberapa zat pemicu munculnya penyakit degenerative seperti kanker, stroke dan penyempitan pembuluh darah. Dari hasil analisis berbagai penelitian kesehatan, minyak goreng yang sudah dipanaskan selama 30 menit pada suhu 1250 C, akan memutuskan rantai-rantai asam lemak serta memunculkan senyawa-senyawa baru yang mengandung racun.

Beberapa penelitian lainnya juga memberikan penguatan. Minyak goreng yang dipanaskan secara berulang-ulang, akan mengubah lemak menjadi jenuh sekaligus melepaskan radikal bebas yang bersifat karsinogenik. Di saat bersamaan akan terbentuk akrolein yang sangat berbahaya karena bersifat toxic serta menimbulkan rasa gatal luar biasa pada tenggorokan. Bagi beberapa orang, minyak goreng yang berulang juga meningkatkan konsentrasi kolesterol yang dapat mengganggu peredaran darah sehingga berisiko munculnya aterosklerosis berupa penyumbatan pembuluh darah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut survey Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Cabang Kota Yogyakarta menempati posisi tertinggi angka prevelensi kanker tahun 2013 disusul Provinsi Jateng, Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bengkulu. Sementara angka prevelensi stroke tertinggi adalah Provinsi Sulsel kemudian Provinsi DIY, Provinsi Sulteng, Provinsi Jatim dan Provinsi Sulbar. Untuk prevelensi pengidap Penyakit Jantung Koroner (PJK) umur di atas 15 tahun, ranking tertinggi Provinsi NTT, Provinsi Sulteng, Provinsi Sulsel, Provinsi Sulbar, Provinsi NAD dan Provinsi Kalsel.         

Kewajiban Pemerintah

Mengingat besarnya dampak negatif yang dihasilkan dari konsumsi minyak jelantah oleh masyarakat, sekiranya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengelolanya. Di beberapa daerah, minyak jelantah justru tidak dikonsumsi melainkan diolah menjadi biodiesel, minyak bakar serta berbagai jenis produk kecantikan. Karenanya peran pemerintah daerah (Pemda) menjadi sangat vital sebab pemerintah daerah wajib menyusun regulasi baik Peraturan daerah (Perda) atau minimal Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menarik peredaran minyak jelantah di daerah masing-masing. Perlu diinvestigasi juga berapa besar potensi pasokan minyak jelantah yang dihasilkan baik dari hotel/restoran/rumah sakit maupun sekolah melalui survei yang komprehensif.

Survei tersebut sekaligus menghitung potensi ekonomi dari pengelolaan minyak jelantah untuk dikembangkan menjadi industri baru. Dengan regulasi tersebut, mekanisme insentif dan dis-insentif berupa pengurangan tarif pajak hotel dan restoran dapat dijalankan bagi pihak-pihak yang mau menyetorkan minyak jelantahnya kepada pemerintah. Hasil pengumpulan minyak jelantah kemudian diolah secara mandiri melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau diserahkan kepada perusahaan swasta yang ada di daerah via kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Hasil pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel, dimanfaatkan ulang Pemda menjadi bahan bakar seluruh armada transportasi baik jemputan pegawai, mobil dinas pejabat ataupun truk angkutan sampah. Ketika skala operasionalnya sudah membesar, dapat juga dijalankan untuk armada Trans Kota milik pemda. Dengan pemanfaatan ini diharapkan belanja APBD untuk operasional bahan bakar dapat lebih dihemat untuk mengkompensasi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat memberikan penurunan tarif pajak hotel dan restoran.  

Jika sudah dijalankan, tentu dibutuhkan sebuah mekanisme pengelolaan bisnis di daerah yang lebih memadai. Bentuk yang direkomendasikan dapat berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai institusi bisnis yang mewadahinya. Di tahap akhir, perspektif industri dapat ditingkatkan untuk melayani kepentingan ekspor daerah-daerah lainnya. Jika sudah demikian, maka daerah akan menikmati berbagai benefit yang dihasilkan: dampak negatif minyak jelantah dapat diatasi dan masyarakat semakin sehat. Di saat bersamaan, APBD menjadi kuat karena tumbuhnya industri baru pengolahan minyak jelantah menjadi barang yang bernilai positif.*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi  

BERITA TERKAIT

Masa Depan Indonesia Semakin Suram?

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Tragedi bom atom Hirohshima dan Nagasaki mengantar Indonesia menjadi…

Vaksin Sinovac Memenuhi Aspek Kehalalan

  Oleh : Tasya Camila, Pengamat Kesehatan Masyarakat Vaksin corona sudah dinanti-nanti oleh masyarakat agar pandemi lekas berakhir. Mereka tak…

UU Ciptaker Kunci Indonesia Menjadi Negara Maju

  Oleh : Alfisyah Dianasari, Pemerhati Kebijakan Publik Di tengah hantaman badai corona, pemerintah berjuang agar bangkit, terutama di bidang…

BERITA LAINNYA DI Opini

Masa Depan Indonesia Semakin Suram?

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Tragedi bom atom Hirohshima dan Nagasaki mengantar Indonesia menjadi…

Vaksin Sinovac Memenuhi Aspek Kehalalan

  Oleh : Tasya Camila, Pengamat Kesehatan Masyarakat Vaksin corona sudah dinanti-nanti oleh masyarakat agar pandemi lekas berakhir. Mereka tak…

UU Ciptaker Kunci Indonesia Menjadi Negara Maju

  Oleh : Alfisyah Dianasari, Pemerhati Kebijakan Publik Di tengah hantaman badai corona, pemerintah berjuang agar bangkit, terutama di bidang…