Jakarta-Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Pieter Abdullah, meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam merespon data Bank Dunia yang menempatkan Indonesia masuk ke dalam golongan 10 negara dengan utang luar negeri (ULN) terbesar. Sementara itu, BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) September 2020 mengalami surplus US$2,44 miliar, yang merupakan selisih dari nilai ekspor tercatat US$14,01 miliar dan impornya sebesar US$11,57 miliar.

NERACA

Mengingat laporan perbandingan utang yang di maksud tidak menyertakan negara-negara maju melainkan negara-negara dengan kategori berpendapatan kecil dan menengah. "Cara membaca utang luar negeri seharusnya tidak nominal. Selain itu, Negara yang dimasukkan dalam daftar tidak lengkap," ujar Pieter, Kamis (15/10).

Selain itu, laporan tersebut juga diyakini bukan merupakan data semata ULN pemerintah. Melainkan utang gabungan pemerintah, BUMN, dan Swasta.

Dengan ekonomi yang besar, utang pemerintah tanpa BUMN dan swasta relatif rendah, yakni di bawah 30% per Desember 2019 lalu. Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam beberapa artikel pemberitaan media, sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50%, sementara posisi Indonesia jauh di bawahnya.

"Kalau dengan cara ini maka akan jelas terlihat utang Kita Masih sangat aman. Rasio utang Kita per akhir 2019 masih di bawah 30%. Sangat jauh dibandingkan negara G-20 lainnya. Bahkan, masih sangat rendah dibanding banyak negara ASEAN,” ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada September 2020 surplus sebesar US$2,44 miliar, yang merupakan akibat nilai ekspor tercatat lebih tinggi sebesar US$14,01 miliar ketimbang nilai impornya US$11,57 miliar.

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, surplus ini jauh lebih besar dibandingkan surplus Agustus 2020 sebesar US$2,35 miliar, juga jauh lebih besar dibandingkan dengan posisi September 2019 di mana pada waktu itu mengalami defisit US$183,3 juta.

"Pada bulan September kita mengalami surplus US$2,44 miliar. Selama 5 bulan berturut-turut sejak bulan Mei, Indonesia mengalami surplus dan surplus pada bulan September ini lebih besar dibandingkan surplus pada bulan Agustus,” ujarnya dalam video conference di Jakarta, Kamis (15/10).

Jika dirinci surplus neraca perdagangan Indonesia menurut negara, pada posisi Juli 2020 Amerika Serikat (AS) menjadi terbesar yakni surplus mencapai US$1,08 miliar. Di mana ekspor Indonesia ke AS mencapai US$1,6 miliar dan impor US$607 juta. Kemudian surplus lainnya juga terjadi dengan India yang mengalami surplus US$562,5 juta dan Filipina sebesar US$491,2 juta.

Sebaliknya ada beberapa negara yang masih mengalami defisit pada Juli 2020. Di mana dengan China mengalami defisit US$879,2 juta. Kemudian Ukraina mengalami defisit US$140,1 juta dan Brasil defisit US$119,3 juta.

Adapun secara keseluruhan BPS mencatat untuk neraca perdagangan dari Januari sampai September 2020 mengalami surplus US$13,51 miliar. Surplus ini jauh lebih bagus dibandingkan posisi pada bulan Januari sampai September 2019 yang pada waktu itu mengalami deficit.

Posisi ULN Indonesia

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat meningkat pada akhir Agustus 2020 menjadi US$413,4 miliar atau sekitar Rp6.095 triliun. Nilai utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$203,0 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$210,4 miliar.

Utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2020 tercatat tumbuh 5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,2% (yoy). Ini disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta.

"Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap US$ juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi Rupiah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko dalam keterangannya Jakarta, kemarin.

Onny menjelaskan, ULN pemerintah pada Agustus 2020 tumbuh meningkat di mana pada akhir Agustus 2020 tercatat sebesar US$200,1 miliar atau tumbuh 3,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2020 sebesar 2,3% (yoy).

Perkembangan ini terutama didorong oleh penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menangani pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut dia, ULN pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,5%), sektor jasa pendidikan (16,5%), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6%).

Sementara itu, ULN swasta pada Agustus 2020 juga mengalami peningkatan di mana pertumbuhan pada Agustus 2020 tercatat 7,9% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2020 sebesar 6,2% (yoy).

Perkembangan ini dipengaruhi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dan ULN lembaga keuangan (LK) masing-masing sebesar 10,3% (yoy) dan 0,4% (yoy). "Sebagian besar penarikan ULN swasta pada Agustus 2020 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan," katanya.

Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,5% dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.

Onny mengatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2020 sebesar 38,5%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,2%. "Struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,0% dari total ULN," katanya.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, kata Onny, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Sebelumnya, Bank Dunia mencatat total utang luar negeri dari 120 negara berpenghasilan rendah dan menengah naik 5,4% pada 2019 menjadi US$8,1 triliun atau sekitar Rp 112.600 triliun. Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan utang terbesar, mencapai US$402,08 miliar atau Rp 5.589 triliun mengacu kurs JISDOR akhir tahun lalu Rp 13.901 per US$. bari/mohar/fba