Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Pandemi covid-19, resesi dan penolakan terhadap UU Cipta Kerja kemarin memberikan dampak sistemik terhadap daya tarik investasi. Betapa tidak, realisasi investasi pastilah berbanding lurus dengan jaminan keamanan dan stabilitas sospol sehingga kondisi yang terjadi saat ini tentu mereduksi daya tarik investasi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga jamak terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, bisa dipastikan arus investasi, baik melalui PMA atau PMDN dipastikan meredup dan konsekuensinya tentu berpengaruh terhadap potensi industrialisasi secara nasional. Setidaknya ini akan dapat mereduksi daya tarik ketenagakerjaan. Padahal, realisasi investasi sangat penting untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mereduksi pengangguran dan tentu dapat mengurangi kemiskinan, terutama untuk investasi yang bersifat padat karya.

Mata rantai tersebut memberikan gambaran bahwa dengan kondisi pandemi yang terus berlanjut entah sampai kapan dan juga implikasinya terhadap ancaman resesi dan fakta yang ada ditambah maraknya demo menentang pengesahan UU Cipta Kerja maka kasus ini akan merugikan banyak pihak, bukan hanya dari kalangan dunia usaha tapi juga dari kalangan buruh. Oleh karena itu, situasi yang rawan ini akan berdampak sistemik bagi kepastian berusaha, apalagi sebentar lagi juga akan ada pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember mendatang. Jadi, ketidakpastian iklim sospol sepertinya akan menjadi prahara bagi perekonomian nasional sampai akhir tahun 2020.

Kalkulasi yang ada juga memberikan gambaran bahwa perekonomian nasional pada tahun ini dipastikan redup, meski pesimisme justru meyakini terjadi pertumbuhan minus karena terkontraksi secara drastis akibat pandemi, sementara pendanaan untuk pemulihan ekonomi nasional terus bertambah besar karena tuntutan program dan proyek pembangunan demi pertumbuhan

Ironi dibalik kebutuhan pendanaan untuk pemulihan ekonomi nasional ternyata tidaklah berbanding lurus dengan penerimaan dari sektor perpajakan. Apalagi jika dikaitkan dari tingkat kepatuhan pajak karena saat ini banyak wajib pajak yang terjerat pandemi yang tentunya berpengaruh terhadap omzet dan pendapatan secara menyeluruh. Jika fakta ini tidak diantisipasi maka bisa dipastikan penerimaan perpajakan akan meleset dan tentu berpengaruh terhadap kemandirian karena pajak masih diyakini berfungsi budgeter. Hal ini menegaskan bahwa pencapaian kemandirian pendanaan pembangunan saat pandemi tidaklah mudah. Oleh karena itu, optimalisasi perpajakan perlu ditingkatkan meskipun di sisi lain juga perlu melihat kondisi wajib pajak yang sedang terpuruk.

Fakta yang ada kemudian menjadi pembenar bahwa realisasi investasi di tahun ini pasti akan meleset, seperti pada kasus perpajakan. Betapa tidak dari data BKPM menunjukan realisasi investasi sampai semester I 2020 hanya Rp.402,6 triliun atau 49,3% dari target investasi 2020 sebesar Rp.817,2 triliun. Angka ini naik 1,8% dari semester I 2019 yaitu Rp.395,6 triliun. Jika dicermati realisasi investasinya terjabar di PMDN Rp.207 triliun (51% dari target) dan PMA Rp.195,6 triliun atau 48,6% dari target.

Artinya realisasi ini untuk PMDN naik 13,2% dan PMA turun 8,1%. Oleh karena itu pencapaian di semester II 2020 dipastikan semakin berat. Negara dengan investasi terbesar dari Singapura US$ 4,7 miliar (34,4%), Cina US$ 2,4 miliar (17,9%), Hongkong US$ 1,8 miliar (13,2%), Jepang US$ 1,2 miliar (8,9%) dan Malaysia US$ 0,8 miliar (5,9%).