Disiplin Prokes di Pariwisata

Tragedi pandemi Covid-19 ternyata telah menghancurkan tidak saja sektor kesehatan masyarakat, namun juga perekonomian, khususnya  pariwisata. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi, masyarakat pun mendukung kebijakan pemerintah untuk memulihkan pariwisata yang aman berdasarkan protokol kesehatan (Prokes) agar roda ekonomi rakyat dapat berputar namun aman dari penularan wabah penyakit.

Sektor Pariwisata merupakan salah satu yang paling terdampak selama pandemi, ini sangat terlihat sekali pada kegiatan masyarakat yang berprofesi sebagai penjual kerajinan tangan dimana omzetnya menurun hingga 80%.

Nah, untuk bangkit dari keterpurukan tersebut, Badan Intelijen Negara (BIN) pernah merekomendasikan kementerian/lembaga (K/L) dan stakeholder pariwisata untuk dapat meningkatkan sinergitas, agar pariwisata di Bali, setidaknya dapat menunjukkan destinasi wisata yang aman berdasarkan protokol kesehatan standar internasional.

            Patut diketahui, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020, tidak hanya berdampak negatif pada sektor kesehatan, tetapi juga menghancurkan pariwisata. Tak terkecuali di Bali yang merupakan penyumbang devisa terbesar negara dari sektor pariwisata di dalam negeri.

            Tidak hanya itu. Sub sektor lainnya yang juga terimbas antara lain, transportasi, akomodasi hingga UMKM. Pemprov Bali menunjukkan data bahwa akibat lumpuhnya Pariwisata, per Agustus 2020 lalu, sudah ada 73.631 pekerja yang dirumahkan. Selain itu, 2.667 pekerja bahkan sudah di-PHK. Dari sisi pendapatan, Bali telah kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) nya hingga Rp 9,7 triliun.

            Tekanan berat pariwisata Bali juga ditunjukkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang menurun hingga 99 persen. Hal tersebut mengacu data BPS per Juni 2020 lalu, dimana bulan tersebut hanya ada 32 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Sedangkan sebulan sebelumnya, Juni 2019, masih ada 549.516 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali.

           Bagaimanapun, pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan pariwisata Bali selama 7 bulan lebih ini sebaiknya dijadikan momentum untuk menata ulang pariwisata Bali.  Untuk itu perlunya rasa aman dan kemudahan transportasi menjadi kunci pemulihan sektor pariwisata di masa pandemi, kendati sektor pariwisata tetap fokus pada penguatan penerapan protokol kesehatan.

            Satu masalah yang yang perlu mendapatkan perhatian adalah tiket yang mahal rupanya menjadi kegelisahan para pelaku pariwisata. Hal ini mengingat salah satu indikator rasa aman untuk kembali berwisata adalah tidak ada travel ban ke destinasi yang dituju. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi pada jasa transportasi, ini untuk meringankan beban para pelancong ke destinasi wisata.

            Di sisi lain, para pemangku kepentingan industri penerbangan dan pariwisata menyelenggarakan kampanye perjalanan aman bertajuk safe travel campaign di Bandara Internasional I gusti Ngurah Rai pada Agustus. Kampanye ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat kembali berwisata dengan aman. Serta untuk memulihkan kembali sektor pariwisata dan perekonomian yang terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19.

            Meski demikian, masyarakat dan wisatawan jangan sampai terpengaruh terhadap ajakan dari siapapun untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebab jika pembukaan untuk wisatawan domestik ini tidak berjalan dengan baik, maka bukan tidak mungkin pariwisata di Bali akan mengalami kemunduran. Untuk itu, pelaksanaan disiplin Prokes di sektor pariwisata harus benar-benar dijaga secara konsisten setiap waktu.            

BERITA TERKAIT

Belanja Negara Jadi Tumpuan

Kondisi perekonomian global dan Indonesia sekarang berubah total setelah pandemi Covid-19 menjalar ke hampir seluruh negara. Sehingga, perekonomian global maupun…

Sosialisasi Relaksasi Kredit

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir bulan ini akan mengeluarkan kebijakan perpanjangan waktu relaksasi penundaan bayar cicilan kredit…

Peluang Korup di Saat Pandemi

Keluarnya Perppu No. 1 Tahun 2020 pada hakikatnya bertujuan untuk mengantisipasi kegentingan yang memaksa karena kondisi pandemi Covid-19. Hanya saja…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Belanja Negara Jadi Tumpuan

Kondisi perekonomian global dan Indonesia sekarang berubah total setelah pandemi Covid-19 menjalar ke hampir seluruh negara. Sehingga, perekonomian global maupun…

Sosialisasi Relaksasi Kredit

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir bulan ini akan mengeluarkan kebijakan perpanjangan waktu relaksasi penundaan bayar cicilan kredit…

Peluang Korup di Saat Pandemi

Keluarnya Perppu No. 1 Tahun 2020 pada hakikatnya bertujuan untuk mengantisipasi kegentingan yang memaksa karena kondisi pandemi Covid-19. Hanya saja…