Pemerintah Fokus Kembangkan Kota Ramah HAM

NERACA

 

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Pemerintah terus menginisiasi program Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM.


Menurut Moeldoko, hal ini juga sebagai realisasi pengakuan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh pemerintah daerah (pemda).


“Saya mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang sangat konstruktif dan kolaboratif antara Pemerintah, Komnas HAM, LSM di antaranya INFID, yang secara bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden menjadi pemrakarsa Program Kabupaten dan Kota Ramah HAM," ujar Moeldoko saat membuka Forum Kota HAM Sedunia ke-10 (World Human Right Cities Forum) 2020, sebagaimana siaran pers di Jakarta, Jumat (9/10).


Dia mengatakan Program Kabupaten dan Kota Ramah HAM telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir dan akan terus dilaksanakan setiap tahun di masa mendatang.


Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo pada pidato peringatan Hari HAM Internasional tahun 2015 telah menegaskan tentang perlunya memperbanyak dan memperluas pelaksanaan Kota dan Kabupaten Ramah HAM seperti Wonosobo, Solo, dan sebagainya.


Berdasarkan prinsip tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia atau Human Rights City yang disepakati secara internasional, pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan “Kabupaten dan Kota Peduli HAM” sebagai pergeseran paradigma kebijakan yang teknokratik menjadi kebijakan yang berbasis hak asasi."Oleh karena itu, Human Rights City sangatlah relevan bagi Indonesia," ujar dia.

Pelaksanaan Human Rights City (Kota HAM) di Indonesia yang dilakukan atas inisiatif masyarakat atau atas dorongan pemerintah memiliki tantangan yang harus dihadapi, di antaranya komitmen dari kepala daerah sehingga terwujud dan berkelanjutan.


Dia mengatakan adopsi kerangka Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2014 oleh Kabupaten Wonosobo.


Pemda Wonosobo menerapkan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran, perempuan dan anak, penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap kaum minoritas agama.

“Cerita sukses Wonosobo menarik perhatian dari para kepala daerah lain yang muda dan berwawasan terbuka terhadap pentingnya menerapkan human right based policies yang inklusif dan mengutamakan prinsip no one left behind. Kota Ramah HAM lainnya Bojonegoro, Surakarta, Jember, Palu, Semarang, Salatiga dan Banjarmasin sebagai penyelenggara Festival HAM tahun 2020," ujar Moeldoko.

Dia menyampaikan Indonesia menggunakan dua pendekatan dalam mewujudkan Kabupaten dan Kota Ramah HAM yaitu atas inisiatif pemda dan atas dorongan pemerintah pusat. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Langkah Antisipasi Bencana Harus Dipahami Masyarakat

NERACA Semarang - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan guna mengantisipasi terjadinya bencana maka diperlukan kesiapan seluruh elemen bangsa…

Medsos Jangan Jadi Ajang Tebar Fitnah

NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak para warga net atau netizen bijak memanfaatkan media internet demi kebaikan…

Tantangan Tata Kelola Hutan

NERACA Jakarta - Guru Besar IPB University Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo membahas beberapa tantangan dalam tata kelola hutan dalam kaitannya…

BERITA LAINNYA DI

Langkah Antisipasi Bencana Harus Dipahami Masyarakat

NERACA Semarang - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan guna mengantisipasi terjadinya bencana maka diperlukan kesiapan seluruh elemen bangsa…

Medsos Jangan Jadi Ajang Tebar Fitnah

NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak para warga net atau netizen bijak memanfaatkan media internet demi kebaikan…

Tantangan Tata Kelola Hutan

NERACA Jakarta - Guru Besar IPB University Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo membahas beberapa tantangan dalam tata kelola hutan dalam kaitannya…