NERACA

bINTAN - Pemerintah terus mendorong pembangunan kewilayahan melalui kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi. Salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan, Kepulauan Riau. 

Saat ini, KEK Galang Batang sedang melaksanakan beberapa pembangunan infrastruktur dan utilitas kawasan, refinery alumina, power plant, serta ditargetkan akan melakukan ekspor perdana sebanyak 1 juta ton Smelting Grade Alumina (SGA) pada tahun 2021.

“Ini adalah suatu milestone tersendiri karena sebelumnya kita hanya mengekspor bauksit. Sekarang bisa diproduksi di sini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau KEK Galang Batang. 

Lebih lanjut, Airlangga mengakui, dampak KEK Galang Batang terhadap perekonomian hingga saat ini pun sudah cukup baik dan harus terus ditingkatkan. Realisasi Investasi sampai dengan September 2020 adalah sebesar Rp11 triliun. Sementara realisasi penyerapan tenaga kerja dalam tahap pembangunan sebesar 3.500 orang. 

“Ini luar biasa dan diharapkan bisa terus bertambah serta memberikan multiplier effect yang lain,” harap Airlangga yang juga Ketua Dewan Nasional KEK. 

Airlangga pun menggarisbawahi pendekatan yang tidak hanya mendirikan industri aluminium atau alumina saja, melainkan juga industri tekstil. “Jadi ini adalah pendekatan yang unik dan tidak banyak dilakukan di berbagai pabrik lain. Bapak-bapak yang pria bekerja di pabrik baja, sedangkan yang wanita bisa bekerja di pabrik tekstil,” ungkap Airlangga. 

Airlangga pun menjelaskan KEK Galang Batang sebagai salah satu KEK yang bertema industri, merupakan suatu contoh KEK yang berkembang baik dan bisa dijadikan model untuk KEK lainnya. Lokasinya pun strategis yaitu terletak di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional, serta berhadapan dengan Singapura serta Malaysia.

Sesuai dengan maksud penetapannya, KEK Galang Batang diproyeksikan menjadi kawasan dengan kegiatan utama yakni Industri pengolahan bauksit dan turunannya, dengan perkiraan investasi sebesar Rp36,25 triliun dan penyerapan tenaga kerja paling tidak sebesar 23.200 orang, sampai dengan tahun 2027. 

“Nilai investasi tersebut masih berpotensi bertambah hingga USD 5,5 miliar atau sekitar Rp77 triliun. Proyek investasi tersebut mengakomodasi potensi terciptanya nilai tambah yang besar,” jelas Airlangga. 

Percepatan Pembangunan Pelabuhan

Tidak hanya itu, menurut Airlangga pemerintah juga akan Pemerintah akan mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Patimban di pantai utara Jawa Barat, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Pertumbuhan ekspor dan industri otomotif di Jawa Barat diharapkan makin terdorong dengan adanya pelabuhan ini. 

“Pelabuhan Patimban memiliki nilai investasi sebesar Rp43,22 triliun dan kebutuhan lahannya seluas 369,5 Ha,” ujar Airlangga 

Airlangga pun menjelaskan tentang status konstruksi fisik dari proyek yang berlokasi di Subang, Jawa Barat ini. “Per minggu kedua September 2020, Dermaga dan Reklamasi telah selesai sebesar 81,98%, Breakwater dan Seawall selesai 55,62%, Access Bridge selesai 11,95%, dan Access Road selesai 98,27%. Sementara untuk pengadaan tanah, Access Road telah tuntas 99% dan Back up Area sebesar 79%,” jelas Airlangga. 

Airlangga juga menjelaskan, pelabuhan Patimban ditargetkan akan melaksanakan soft launching pada Kuartal IV tahun 2020 sehingga operator pelabuhan perlu ditetapkan secepatnya. 

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun ikut mendorong pembangunan kawasan industri yang berdaya saing sehingga menjadi daya tarik bagi para investor. Untuk itu, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai guna menciptakan kawasan yang terpadu.

Bahkan kawasan industri memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Selain itu, kawasan industri dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur, menyediakan lapangan kerja yang luas, serta menarik investasi.

“Bahkan juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan yang berlokasi di kawasan industri sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan bertambahnya lapangan kerja, pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan berdampak pula pada peningkatan pendapatan ekonomi wilayah,” papar Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin.