Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan bersama Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) bekerjasama mencari jalan keluar melalui kajian dengan tema Strategi Adaptasi dan Pemulihan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Pada Saat dan Pasca Pandemi Covid-19, Selasa (29/9/2020).

“Pandemi memang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, namun tanpa upaya sigap dari pemangku kebijakan untuk selamatkan nyawa penduduk Indonesia, maka optimisme perekonomian tidak akan pernah datang,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti.

Hayati menambahkan bahwa sektor maritim bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi saja, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara. Bahkan berperan juga untuk menyatukan wilayah yang tersebar di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya pemulihan bisnis sektor transportasi perairan di saat dan pasca pandemi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa Indonesia diuntungkan dengan luasnya wilayah, dan jumlah penduduk yang besar, hal ini menyebabkan kebutuhan angkutan logistic yang cukup tinggi.

“Kargo harus jalan, penumpang juga harus jalan, sehingga ekonomi bisa terus berjalan, namun tentu harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Agus.

Selain pengawasan terhadap protokol kesehatan, Kementerian Perhubungan telah memberikan relaksasi terhadap operator untuk sertifikasi kapal, perijinan, dan yang lainnya.

“Kita berikan penundaan, supaya mereka tetap dapat beroperasi dengan baik, bahkan kami juga telah memaksimalkan pelayanan dengan sistem online,” tambahnya.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari kajian yang telah dilakukan oleh ITS, perlu ada stimulus untuk kembali memulihkan kondisi transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan ini.

Rektor ITS, Mochammad Ashari mengatakan bahwa terdapat beberapa instrument yang telah dikemukakan, salah satunya subsidi kepada operator dengan optimalisasi pemanfaatan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berupa keringanan penangguhan pembayaran pajak, pembebasan biaya kepelabuhanan, relaksasi pinjaman, ataupun subsidi terkait biaya penerapan protokol kesehatan.

“Tanpa adanya relaksasi atau bantuan, kawan-kawan di bisnis kapal dan penyeberangan akan sulit untuk bangkit,” ujar Ashari

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, Raden Pardede mengatakan bahwa, Covid-19 ini nantinya akan berdampak pada perubahan struktur ekonomi dan akselerasi teknologi atau industry 4.0 akibat krisis menuntut adanya perubahan, terutama pada  sektor transportasi.

“Post Covid ini kedepannya akan terjadi percepatan industri 4.0, dan itu harus disiapkan, termasuk di sektor transportasi,” tegasnya.(*)