NERACA

Bintan - Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) merupakan bagian dari inisiatif pembangunan Super Hub yang menjadikannya sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan keuangan di Indonesia. Karena itu, pemerintah mendukung penuh diluncurkannya Program "BBK Murah" yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Kepulauan Riau.

Program BBK Murah yang ditawarkan berupa stimulus bagi calon investor berupa sewa lahan gratis selama lima tahun pertama di lokasi Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) BBK. Mereka hanya perlu menanggung biaya listrik, maintenance, dan biaya operasional lainnya.

Program BBK Murah ini tentunya telah sejalan dengan keterjangkauan biaya produksi di Batam, seperti biaya listrik, gas, dan pelabuhan yang bersaing, UMP dan UMK yang kompetitif, serta harga sewa lahan dan Self Factory Building (SFB) yang tidak kalah bersaing dengan Pulau Jawa.

“Kami mengharapkan BP Kawasan dan Pemerintah Daerah bersama-sama menyukseskan gerakan ini, dengan memberikan insentif pajak daerah, layanan utilitas terjangkau, pelayanan perizinan mudah dan tidak berbelit, serta dukungan keamanan yang memberikan rasa nyaman bagi investor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri acara Peluncuran Program BBK Murah, di Lagoi Bay, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

Lebih lanjut, Airlangga mengakui bahwa pengembangan industri berbasis klaster melalui Super Hub di daerah-daerah tersebut akan mendorong pemerataan ekonomi antar daerah.

Artinya pengembangan Kawasan BBK ini diyakini bakal meningkatkan status kawasan ini sebagai “hub logistik internasional”, dapat mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

Pasalnya, masing-masing pulau memiliki ciri khas bisnis masing-masing, tetapi saling terintegrasi dan mendukung untuk meningkatkan daya saing Kawasan BBKT. Bagi kawasan Kepulauan Riau (Kepri) sendiri, pada triwulan kedua 2020, perekonomiannya terdampak cukup dalam akibat pandemi Covid-19, sehingga mengalami kontraksi minus 6,66%.

“Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor dan impor relatif terdampak minimal, namun investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi pemerintah, dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) turun tajam, bahkan lebih dalam dibandingkan nasional,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, menurut Airlangga, dari sisi sektoral, sektor yang paling terkena dampak adalah sektor jasa lainnya dan penunjang pariwisata, yaitu transportasi, akomodasi, serta penyediaan makan dan minum. Adanya Program “BBK Murah” diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Kepri maupun Indonesia pada umumnya.

Kemudian, setidaknya hingga kini tercatat 11 perusahaan yang bernegosiasi final, dengan nilai investasi yang ditargetkan sekitar US$550 juta, dan tenaga kerja yang akan diserap mencapai sekitar 1.500 orang.

Hal tersebut sangat baik mengingat kondisi pandemi saat ini, yang mana pemerintah mendorong program subsidi upah kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta yang terdaftar di Jamsostek, dan ini diharapkan dapat menyokong daya beli masyarakat. Di sisi lain, untuk pekerja sektor informal diberikan Program Kartu Prakerja.

“(Sejauh ini), Pemerintah mendorong sisi permintaan, dan ke depannya akan mendorong sisi penawaran. Sektor produktif akan semakin didorong bangkit lagi, khususnya pariwisata, perdagangan, dan industri akan jadi pengungkit perekonomian yang saat ini terkontraksi. Sebab, sebanyak 55% dari perekonomian Indonesia bergantung pada demand, belanja negara dan investasi,” papar Airlangga.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Pusat Rosan P. Roeslani mengungkapkan bahwa pihaknya tetap semangat untuk melakukan terobosan dan jemput bola kepada para investor di luar negeri, meskipun sedang di masa Covid-19 yang tantangannya besar.

“Investasi yang masuk ke Indonesia ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja, terutama pada masa pandemi ini. Untuk Program BBK Murah tak hanya berupa sewa lahan gratis, tapi juga dari segi insentif. Hal itu akan meningkatkan iklim usaha menjadi lebih baik,” jelas Rosan.

Sehingga dalam hal ini pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Batam. Skenario ini dituangkan dalam penyusunan Masterplan Percepatan Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang (BBKT).