Harus Transparansi Jaga Netralitas ASN dalam Kegiatan Dua Paslon "Birokrat" - Tantangan Pjs.Walikota Depok Dedi Supandi

NERACA

 

Depok - KPUD Kota Depok tetap konsekuen jalankan tahapan Pilkada Serentak hingga pemungutan suara 9 Desenber 2020 untuk bisa dilantik Walikota dan Wakil terpilihnya pada pertengahan Februari 2021, ‎meski pro kontra batal atau tidaknya Pilkada 2020 masih terus bergolak. Dan, pemerintah pun telah melantik Pejabat Sementara (PJS) Walikota Depok Dedi Supandi dari Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk hadapi tantangan harus mampu‎ menjaga transparasi kegiatan dan netralitas pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dua Pasangan Calon (Paslon) yang notabene adalah dari petahana birokrat aktif Walikota dan Wakil Walikota Depok, yang masing-masing ingin tetap bertahan jadi Walikota dan Wakilnya ingin menggantikan Walikotanya. Demikian rangkuman hasil liputan Virtual dan keterangan yang diperoleh NERACA dari berbagai narasumber hingga kemarin.

 

Menurut Sekda Kota Depok, Dr. H. Hardiono Sp,BM, karena Pjs Walikota Depok juga merangkap jabatan sebagai Kadis Pendidikan Jawa Barat, yang punya kewenangan terhdap kebjakan SMA dan SMK di Kabupoten dan Kota se Jabar termasuk Kota Depok, kami berharap persoalan Sekolah Menengah Atas di Kota Depok juga menjadi perhatian."Selain masalah Covid-19 yang sedang kita hadapi sekarang," katanya‎.

 

‎Dikatakan, jugatermasuk dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Depok dengan baik sesuai dengan ketentuan perundangan dan protokol kesehatan secara ketat di masa pandemi Covid'19 yang belum stabil kinerja penanggulangan penularannya.


Selain itu, lanjutnya, juga yang tidak kalah pentingnya adalah dalam proses tahapan pilkada dan kaitannya dengn kegiatan program APBD Pemerintah Kota Depok."Diharapkan Pjs Walikota Depok bisa menegakkan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN," ujar Sekda Hardiono.


Sedangkan hal serapa juga dikemukakan Kepala Inspektorat Kota Depok Inspektur Firmanudin, saat diminta keterangannya, "Netralitas ASN kewenangannya ada pada Bawaslu," katanya menjawab NERACA.

 

Namun, lanjutnya, kalau ada info dan evidence boleh disampaikan ke Bawaslu dan tembusan ke apip untuk melakukan langkah-langkah kordinasi. Demikian Inspektur Firmanudin, ketika ditanyakan ada berapa ASN Kota Depok yang melanggar Netralitas dalam proses Pilkada 2020 di KotaDepok, sampai September ini.

 

‎Sementara berbeda dengan Bawaslunya, KPUD Kota Depok sangat responsif dan transparan dalam memberikan keterngan kepada publik melalui media massa."Terima kasih sebelumnya atas apresiasi yang disampaikan. Tentu kesuksesan Pilkada sudah barang tentu menjadi tugas kita semua, agar pelaksanaannya berjalan lancar," tutur Ketua KPUD Kota Depok, Nana Shobarna.

 

Terkait total pemilih hasil coklit kami akan sampaikan nanti setelah kegiatan coklit selesai pada tanggal 13 Agustus dari sekitar 1,3 juta pemilih yang disampaikan Disdukcapil Kota depok‎."Saat ini proses coklit sedang berlangsung. Sedangkan total TPS 4.015, dan total pemilih nanti per tanggal 16 Oktober yang akan datang," ujar Nana Shobarna melalui daring kepad NERACA.

 

Bahkan Ketua KPUD Kota Depok juga transparan dan rinci menjelaskan anggaran kegiatannya. Hal ini dikatakan untuk menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 412 tanggal 4 Juni 2020 perihal Pencermatan dan Restrukturisasi Anggaran Hibah Pemilihan 2020.

 

"Maka kami KPU Kota Depok membahas bersama dengan TAPD Pemerintah Kota Depok dan menghasilkan hal sebagai berikut: 1. Anggaran Penghematan (Optimalisasi RAB sesuai NPHD) : Rp. 5.321.945.000,- 2.Anggaran Kebutuhan Tambahan TPS, Alkes dan APD Penyelenggara: Rp. 9.000.921.975,-‎ 3.Rapid Test Penyelenggara Rp. 14.433.300.000,- 4.Kekurangan Anggaran Rp.18.112.276.975," dijelasknnya.

 

Dikemukakan pula, bahwa Rp 60,2 miliar sudah tersedia sudah tandatangan NPHD sisanya Rp 18,1 miliar yang terdiri dari Rp 14,3 miliar untuk Rapid Test Penyelenggara dari KPU s/d KPPS sudah disepakati akan dilaksanakan oleh pemkot."Sisanya Rp 3,7 miliar dalam proses pengajuan ke APBN‎," jawabnya kepada NERACA beberapa waktu lalu via daring.

 

“‎Kami, tetap melaksanakan pak, karena kami harus melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terkait mekanisme kami akan sangat membatasi kedatangan paslon dan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” lanjut Nana Shobarna.

Sementara dari depok go.id website resmi Pemkot Depok, didapat keterangan bahwa Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi yang dilantik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (25/9), PJS.Walikota Depok Dedi Supandi, terhitung 26 September hingga 5 Desember 2020. Dan, pada 6 Desember Walikota Dr. K.H. Muhamad Idris MA dan Wakilnya Pradi Supriatna kembali menjabat setelah abis masa cuti kampanyenya.

 

Menurut Sekda Kota Depok, hal tersebut dikarenakan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kota Depok pada 9 Desember 2020, kendati kontestannya diikuti oleh Walikota Depok Mohammad Idris yang berpasangan dengan imam Budi Hartono Diusung PKS (Nomor Urut 2), dan Waki Walikota Depok Pradi Supriatna berpasangan dengan Afifah Alyah Diusung Partai GERINDRA dan PDIP dengan Nomor Urut 1. Demikian liputan virtual dan keterangan yang diperoleh NERACA. Dasmir

 

 

 

BERITA TERKAIT

PDIP Dinilai Belum 100% Dukung Gugatan Sengketa Pilpres

  NERACA Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK),…

Komisi VI: Persiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024 Lebih Baik

  NERACA Jakarta-Komisi VI DPR RI kompak mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menyiapkan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM)…

Tingkatkan Kualitas Produk, SesKemenKopUKM Dorong Koperasi Masuk PMO Kopi Nusantara

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

PDIP Dinilai Belum 100% Dukung Gugatan Sengketa Pilpres

  NERACA Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK),…

Komisi VI: Persiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024 Lebih Baik

  NERACA Jakarta-Komisi VI DPR RI kompak mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menyiapkan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM)…

Tingkatkan Kualitas Produk, SesKemenKopUKM Dorong Koperasi Masuk PMO Kopi Nusantara

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…