Jakarta-Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengungkapkan, kerugian akibat pandemi corona bisa mencapai Rp 200 triliun. Ini dipicu oleh berkurangnya kunjungan ke pusat perbelanjaan karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Kalau angka, kami itu setahun sekitar Rp 400 triliun. Walaupun hanya 50%, omzetnya turun Rp 200 triliun. Tapi kan biayanya tidak bisa utuh," ujarnya, Senin (28/9).

NERACA

Menurut dia, saat masa transisi PSBB di periode Juni-Agustus 2020, pengusaha ritel mulai mendapat omzetnya karena pusat perbelanjaan sudah boleh buka meski dibatasi pengunjungnya 50%. Namun, ketika PSBB Jakarta diperketat kembali, para pengusaha kembali terpuruk.

"Di bulan Juni-Agustus kita mulai pengembalian omzet, pencicilan terhadap semua pemasok juga kami menyetor, kami harapkan ke depan bisa jadi lebih baik. Tapi pada bulan September di Jakarta yang merupakan 50% kekuatan ekonomi ritel di pusat belanja, harus menghadapi adanya PSBB jilid II. Restoran-restoran tidak bisa dine in atau makan di tempat. Itu juga berpengaruh sangat besar ke tenant lain, karena masyarakat biasanya pergi ke mal untuk makan di restoran dan kafe," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (DPP APPBI), Alphonzus Widjaja menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pengunjung mal menurun.

“Pertama adalah karena Covid-19 itu sendiri. Jadi banyak pengunjung yang masih takut dan hati-hati terhadap penyebaran virus tersebut. Kedua adalah daya beli masyarakat yang sangat merosot tajam. Dua hal inilah yang menjadi penyebab tingkat kunjungan turun," katanya

Dia menambahkan, restoran dan kafe menjadi destinasi utama pengunjung di pusat perbelanjaan. Namun, dengan diberlakukannya PSBB kembali, restoran dan kafe menjadi sepi karena tidak semuanya bisa dilayani dengan take away.

Dengan begitu, banyak pengusaha restoran dan kafe yang tutup sementara, karena jika dipaksakan, biaya pendapatan tidak bisa menutupi biaya operasional. Sebagian dari mereka juga dirumahkan karena tidak memiliki pemasukan untuk membayar karyawan.

Menurut Alphonzus, pusat perbelanjaan dan usaha ritel dalam negeri menjadi sektor utama yang dapat membantu pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, semenjak PSBB ketat diberlakukan, membuat pengunjung anjlok sekitar 50% jika dibandingkan dengan PSBB transisi.

"Untuk mempersingkat terjadinya krisis ini tentunya industri perdagangan dalam negeri harus menjadi yang utama dalam melakukan pemulihan. Industri ritel bisa hidup dan bertahan untuk bisa menyumbang terhadap pemulihan krisis ini. Namun, yang menjadi masalah adalah pusat perbelanjaan dan teman-teman penyewa ritel sedang mengalami kesulitan yang luar biasa akibat tidak ada pemasukan," ujarnya.

Dia mengatakan, pusat perbelanjaan sebelumnya sudah mengalami defisit besar- besaran sejak Maret lalu. Tingkat kunjungan masyarakat pun anjlok 50% selama pandemi. Menurut dia, pemerintah harus turun tangan dalam memberikan bantuan kepada pengusaha ritel.

"Jadi intinya adalah kalau tadi kita sepakat industri dalam negeri harus didahulukan, maka tentu pemain-pemain di dalam perdagangan ini harus kuat dan punya daya tahan. Kondisi saat ini sudah sangat berat, jadi sudah seharusnya pemerintah membantu industri dalam negeri khususnya ritel untuk bisa bertahan. Kalau tidak dibantu, perusahaan akan semakin terpuruk dan itu akan semakin sulit untuk membangkitkan ekonomi pengusaha ritel," katanya seperti dikutip merdeka.com.

Alphonzus berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan yang bersifat langsung, efektif, dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pengusaha ritel.

"Pemerintah memang sekarang sudah banyak memberikan bantuan, tetapi tidak langsung pada pusat perbelanjaan atau ritel. Sekarang kondisi pusat perbelanjaan sedang dalam keadaan defisit. Jadi bantuan dari pemerintah harus berbentuk langsung dan efektif pada pusat perbelanjaan. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Ini yang harus kita pahami bersama," ujarnya.

Tantangan Besar Pemerintah

Secara terpisah, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Subandi Sarjoko menuturkan pandemi Covid-19 berdampak panjang pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pada keadaan kesehatan, mental, ekonomi, dan sosial. Menurutnya, ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi Pemerintah Indonesia. "Skala pandemi munculkan tantangan bagi pemerintah. (Karena) kondisi darurat ini munculkan dampak berbagai sektor ekonomi, kesehatan dan sosial kepada individu yang terdampak langsung," ujarnya, kemarin.

Berdasarkan sejumlah kajian atau penelitian terkait dampak Covid-19 terhadap keluarga, perempuan, dan anak mendapatkan hasil mengejutkan, dimana sebanyak 70,53% responden berpendapatan rendah mengaku mengalami penurunan pendapatan.

Kemudian, dampak pandemi Covid-19 kepada anak dalam program belajar jarak jauh juga menyebutkan 37% anak tidak bisa mengatur waktu belajar. Kemudian 30% anak kesulitan memahami pelajaran dan 21% anak tidak memahami instruksi guru.

Selanjutnya kajian lainnya juga menyebutkan mengenai dampak terhadap kesehatan ibu dan anak. Sekitar 36% responden menyatakan bahwa mereka seringkali mengurangi porsi makan karena masalah keuangan. "Atas dasar itu, pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi penurunan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk program bantuan terutama mereka yang berada di garis kemiskinan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengharapkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya untuk program perlindungan sosial, dapat meringankan beban masyarakat berkemampuan ekonomi bawah, dan selanjutnya dapat memicu produktivitas. Pemerintah menggelontorkan dana sebanyak Rp293 triliun untuk klaster perlindungan sosial dengan sasaran masyarakat lapisan ekonomi bawah. “Realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ini terutama perlindungan sosial, kita harapkan bisa membantu masyarakat dan memicu produktivitas masyarakat,” ujar Jokowi seperti dikutip Antara, Sabtu (26/9).

Anggaran klaster perlindungan sosial itu direalisasikan dalam berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program sembako, bantuan sosial (bansos) tunai, Kartu Pra-Kerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Banpres Produktif UMKM, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik.

Hingga 23 September 2020, Presiden Jokowi menjelaskan rincian realisasi dari anggaran klaster perlindungan sosial yaitu Program Keluarga Harapan telah tersalurkan Rp29,138 triliun kepada 10 juta penerima manfaat dan Program Sembako telah tersalurkan Rp30,978 triliun kepada 19,41 juta penerima manfaat.

Kemudian, Program Sembako Jabodetabek telah tersalurkan Rp4,407 triliun kepada 1,9 juta penerima manfaat dan Program Bansos Tunai Non-Jabodetabek telah tersalurkan Rp24,787 triliun kepada 9,18 juta penerima manfaat. Selanjutnya, Program Kartu Pra Kerja telah tersalurkan Rp16,617 triliun kepada 4,86 juta penerima manfaat dan Program BLT Dana Desa telah tersalurkan Rp11,73 triliun kepada 7,55 juta penerima manfaat.

Selain itu, Program Banpres Produktif dan Banpres Modal Kerja untuk UMKM telah tersalurkan Rp14,183 triliun dan sudah diterimakan kepada 5,9 juta penerima, Program Subsidi Gaji telah tersalurkan Rp10,8 triliun kepada 9 juta penerima manfaat dan Program Diskon Listrik telah tersalurkan Rp3,455 triliun kepada 31,4 juta penerima manfaat. "Program ini untuk meringankan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19," ujar Presiden. bari/mohar/fba