Ini Susunan Direksi dan Komisaris Baru PT PNM

NERACA

Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi memiliki susunan direksi dan komisaris baru berdasarkan SK Menteri BUMN No: 303/MBU/09/2020 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT PNM (Persero) dan SK Menteri BUMN No: 304/MBU/09/2020 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PNM (Persero) yang berlaku sejak tanggal 23 September 2020.

 

Berikut susunan direksi PT PNM (Persero) saat ini.

Direktur Utama : Arief Mulyadi

Direktur Keuangan : Tjatur H. Priyono

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : M.Q. Gunadi

Direktur Bisnis : Anton Fahlevie

Direktur Kelembagaan : Noer Fajrieansyah

 

Melalui keterangan resminya kepada Neraca, Senin (28/9), Anton Fahlevie diangkat sebagai Direktur Bisnis PT PNM (Persero), menggantikan Abianti Riana yang diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Bisnis I PT PNM (Persero). Sebelum menjabat sebagai Direktur Bisnis PT PNM (Persero), Anton merupakan Direktur Utama PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia sejak Januari 2014 dan sebelumnya merupakan Konsultan Sistem Manajemen PT Surveyor Indonesia (Persero), Konsultan dan Lead Auditor PT Sucofindo (Persero), serta pernah menjadi bagian dari PT PNM (Persero) sejak tahun 2000 hingga 2011.

 

Berdasarkan SK Menteri BUMN, juga terdapat penambahan nomenklatur jabatan direksi PT PNM (Persero) yakni direktur kelembagaan yang dijabat oleh Noer Fajrieansyah. Pria berusia 37 tahun yang sebelumnya merupakan Direktur Strategic, Portofolio & IT PT Pos Indonesia (Persero) sejak tahun 2017. Fajrie, sapaan akrab Noer Fajrieansyah juga sudah malang melintang di berbagai perusahaan BUMN diawali dari PT Antam Tbk, hingga menjadi Direktur Corporate Resources di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), dan setelahnya menjadi salah satu direksi di PT Pos Indonesia.

 

Selain perubahan jajaran direksi, terdapat penambahan komisaris PT PNM (Persero). Berikut susunan dewan komisaris PT PNM (Persero).

 

Komisaris Utama : Rully Indrawan

Komisaris Independen : M. Sholeh Amin

Komisaris Independen : Meidyah Indreswari

Komisaris Independen : Veronica Colondam

Komisaris : Parman Nataatmadja

 

Parman Nataatmadja diangkat menjadi komisaris PT PNM (Persero) berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN efektif sejak 23 September 2020. Merupakan mantan Direktur Utama PT PNM (Persero) periode 2008-2018 dan sebelumnya juga telah menduduki beberapa jabatan strategis diantaranya Staf Khusus V Menteri BUMN (Februari 2018 – Mei 2019), Komisaris Bank BTN (Maret 2018 – Mei 2019), Komisaris Utama Bank BRI Syariah (April 2019 – September 2020), Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Bidang Pembinaan UKM dan Ekonomi (Januari 2020 – saat ini). Mohar

 

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…