NERACA

Jakarta – Benar, bahwa Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) berpartisipasi aktif memperjuangkan percepatan penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, Kemendag berpartisipasi dalam forum Komite Perdagangan dan Investasi (Committe on Trade and Investment/CTI) yang digelar secara virtual dan merupakan bagian dari rangkaian forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2020 di Malaysia.

Sebagai tuan rumah APEC tahun 2020, Malaysia mengangkat tema ‘Optimizing Human Potential for a Future of Shared Prosperity’. Plh. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kemendag, Antonius Yudi Triantoro yang juga merupakan Ketua Delegasi RI untuk forum CTI menyampaikan, tantangan menjadi tuan rumah APEC tahun ini sangat besar.

Sebagai tuan rumah, Malaysia menghadapi tantangan yang sangat besar. Ada tiga tugas berat yang dihadapi, yaitu pertama, penerapan Bogor Goals yang belum sesuai ekspektasi sehingga perlu dilanjutkan dalam visi APEC selanjutnya. Kedua, harapan akan disepakatinya pernyataan deklarasi bersama tingkat Pemimpin APEC (Leaders statement) di sekitar bulan November mendatang mengingat tidak adanya pernyataan tersebut dalam dua tahun berturutturut. Ketiga, pandemi Covid-19 yang menuntut penanganan cepat dan tepat sasaran.

“Ketiga tugas berat tersebut dipersulit dengan pertemuan yang harus dilakukan secara virtual karena pandemi Covid-19 yang berkepanjangan,” kata Yudi.

Menurut Yudi, untuk menjawab ketiga tantangan tersebut, Malaysia mengangkat tiga hal utama. Pertama, fasilitasi perdagangan dengan membangun sistem perdagangan multilateral yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Ketiga, fasilitasi perdagangan dan investasi melalui fasilitasi pergerakan barang dan orang yang menjadi esensial di masa pandemi.

“Ketiga hal utama yang diusung tuan rumah Malaysia dinilai sejalan dengan upaya yang selama ini diperjuangkan Indonesia di forum APEC, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata serta menjamin kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Yudi.

Di masa pandemi ini, kata Yudi, kegiatan perdagangan dan investasi, terutama yang bersifat lintas batas, sangat terganggu. Padahal, kegiatan tersebut sangatlah penting untuk menggerakkan roda perekonomian.

“Memastikan kelancaran pergerakan barang dan orang menjadi esensial di masa pandemi melalui pemanfaatan teknologi digital dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi,” jelas Yudi.

Yudi pun mengakui, “kerja sama antar-Ekonomi APEC dibutuhkan untuk mencapai kemakmuran bersama, penanganan pandemi, dan pemulihan ekonomi pascapandemi di kawasan APEC. Persatuan semua anggota APEC, sinergi, dan kolaborasi adalah kunci untuk mencapai hal tersebut.”

Seperti diketahui, APEC adalah forum kerja sama 21 Ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik.

Kerja sama APEC bersifat nonpolitis dan keputusan-keputusan yang dihasilkan seringkali tidak bersifat mengikat. Pada 2019, anggota Ekonomi APEC mewakili 39 persen penduduk dunia (2,9 miliar jiwa), 47 persen perdagangan global (USD 22 triliun), dan 60 persen dari total riil GDP dunia (USD 48 triliun). Secara nilai, ekspor perdagangan Indonesia dengan kawasan APEC menunjukkan penurunan pada 2019. Total nilai ekspor Indonesia tahun 2019 ke anggota APEC tercatat sebesar USD 125,1 miliar, dibandingkan tahun 2018 yang sebesar USD 129,2 miliar.

Disisi lain, dalam penanganan Covid-19 ini dari kesehatan maupun dari pemulihan ekonomi senantiasa dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keputusan yang menyangkut masyarakat diputuskan secara terintegrasi dan ditujukan untuk menurunkan angka terdampak Covid-19.

Atas dasar itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengoordinasikannya khususnya pada delapan wilayah terdampak yang lebih besar kenaikannya.

“Penyerapan anggaran sebesar 34,1 persen dari pagu, dan ini secara bulan ke bulan ada kenaikan sebesar 30,9 persen. Sejak semester satu sampai dengan September, tren penyerapannya juga sudah naik,” ujar Airlangga.