NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong dan mendukung para pelaku UKM untuk memanfaatkan peluang ekspor ke pasar Eropa yang semakin terbuka pascapandemi COVID-19.

“Untuk meningkatkan nilai ekspor UKM (Usaha Kecil Menengah) ke Eropa diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar UKM tidak hanya sekadar dapat bertahan tapi juga mampu meningkatkan kualitas sehingga dapat bersaing di pasar global khususnya di pasar Eropa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini yang membuat UMKM menjadi salah satu yang paling terdampak,” kata Deputi bidang Produksi dan Pemasaran KemenkopUKM Victoria br Simanungkalit dalam Seminar Online Peluang Bisnis Pasca-COVID-19.

Victoria pun mengatakan, “ekspor produk UKM ke berbagai negara saat ini semakin terbuka lebar. Contohnya yakni, KemenkopUKM telah memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan ekspor UKM seperti yang telah dilakukan UKM di Bangka Belitung yang mengekspor Lidi Nipah ke Nepal, PLB E – commerce Marunda yang mengekspor 500 produk UKM ke PLB E – Commerce Ningbo di Tiongkok, serta dukungan kepada Sekolah Ekspor di SMESCO.” 

Kebijakan lain, lanjut Victoria yang dilakukan pemerintah melalui KemenkopUKM diantaranya fasilitasi standardisasi global, pelibatan BUMN sebagai offtaker, Onboarding digitalisasi KUKM, fasilitasi promosi baik di dalam maupun luar negeri, hingga menjadikan SMESCO sebagai center of excellence.

Pemerintah mengapresiasi semua berbagai pihak salah satunya Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) melalui kegiatan Seminar Online Peluang Ekspor Bagi UKM Indonesia ke Eropa.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya edukasi dan promosi bagi UMKM untuk menciptakan pasar di negara-negara Eropa,” kata Victoria.

Victoria pun menerangkan, hingga saat ini, terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja dan 60% PDB nasional. Angka ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Namun demikian kontribusi ekspor UKM masih berkisar 14%, sehingga perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistis (BPS) tahun 2019, ekspor Indonesia ke negara – negara Uni Eropa senilai US$ 14,6 milyar, masih cukup rendah jika dibandingkan dengan negara – negara APEC (US$ 122 milyar), ASEAN (US$ 41,4 milyar), dan NAFTA (US$19,6 milyar).

Ekspor Indonesia Uni Eropa terbesar ke Belanda dengan nilai US$ 3,20 milyar; Jerman US$ 2,4 milyar; Italia US$ 1,74 milyar; Spanyol US$ 1,59 milyar; Inggris US$ 1,35 milyar; Perancis US$ 1,01 milyar; dan Belgia US$ 1,07 milyar.

Sementara itu Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI)/Wakil Kepala Perwakilan RI di Brussel, Belgia, Sulaiman Syarif mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan UKM di Indonesia sebelum melakukan ekspor ke Eropa.

“UKM harus bisa menetapkan harga yang pasti, konsisten dan transparan,” katanya.

Selain itu, kata dia, UKM harus mampu menjaga konsistensi kualitas produk, kontinyuitas volume dan produksi, serta representatif/kontak yang mudah untuk dihubungi.

“UKM juga harus memperhatikan terkait preferensi konsumen Uni Eropa untuk sustainability, fair trade, dan ethical trade,” kata Sulaiman.

Lebih dari itu, sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak semua pihak termasuk swasta, BUMN, dan masyarakat untuk membantu UMKM tetap berproduksi sebagai sektor yang menumpu sektor riil level terbawah di Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

“Perlu saya jelaskan pelaku UMKM terutama yang sektor mikro ada 64 juta unit usaha, ini bukan persoalan kecil, persoalan besar jadi memang bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi swasta dan masyarakat,” kata Teten.

Teten mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus khusus untuk menjaga daya beli terhadap produk usaha mikro kecil menengah (UMKM). KemenkopUKM menyiapkan dua stimulus khusus sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM di tengah wabah COVID-19.

“Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah, memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun,” jelas Teten.

Teten mengharapkan stimulus tersebut mampu mendongkrak penjualan produk-produk UMKM dan dengan anggaran Rp2 triliun dan diskon 25 persen untuk konsumen 2 juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp10 triliun.