REALISASI ANGGARAN PEN BARU 21,1% - Ekonomi RI Diprediksi Kembali Normal pada 2023

 

Jakarta-Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru mencapai Rp 18,45 triliun, atau setara 21,1% dari pagu awal Rp 87,55 triliun. Sementara itu. Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Raden Pardede, membeberkan strategi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia,  ekonomi baru bisa kembali normal seperti sebelum ada Covid-19 yaitu pada 2023.

NERACA

Sekretaris Eksekutif KPCPEN Raden Pardede mengungkapkan, realisasi ini juga melihat pada sistem penyaluran sejumlah stimulus. Di mana ada yang dilakukan per 3 bulan, sehingga serapannya tidak bisa diupdate secara serta merta tiap bulannya.

"Jadi Berdasarkan data-data tersebut kemudian ternyata Kementerian Kesehatan akan mengucurkan nanti anggaran kesehatan ini lebih cepat lagi di bulan Oktober, kemudian Bulan Desember dalam jumlah yang besar sekali," ujarnya dalam diskusi virtual Arah Kebijakan Pemerintah: Keseimbangan Antara Kesehatan Dan Ekonomi, Rabu (23/9).

"Jadi perkiraan sekarang ini penyerapan anggaran kesehatan itu mencapai 96%. Jadi hampir Rp 84 triliun," sambung dia.

Lebih lanjut, Raden juga menyinggung soal realisasi anggaran untuk Pilkada serentak 2020. Di mana diperlukan diperlukan fasilitas penanganan covid-19 yang memadai sesuai status daerah pemilihan.

"Jadi meskipun memang sekarang masih Rp 18,45 triliun, akan terjadi percepatan termasuk juga anggaran yang disediakan di dalam rangka menyambut Pilkada. Sda daerah-daerah yang terkena cukup signifikan yang kita sebutkan zona merah,"ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Penanganan ini akan diprioritaskan untuk daerah yang paling tinggi mencatat kasus Covid-19. Juga akan ditambahkan dana untuk memitigasi kemungkinan permasalahan yang muncul saat Pilkada berlangsung.

"Ada beberapa daerah yang mengalami tekanan yang sangat besar sekali, tingkat infeksi cukup tinggi, ini akan dilakukan prioritas. Di samping tadi juga akan ada tambahan dana untuk memitigasi kemungkinan-kemungkinan problem pada saat Pilkada nanti," jelas Raden.

Selain itu, Raden  membeberkan strategi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia,  ekonomi baru bisa kembali normal seperti sebelum ada Covid-19 yaitu pada 2023. "Harapan kita, kita punya target tahun 2023, rencana jangka menengah kita," ujarnya.

"Ini supaya kita bisa memberikan kerangkanya seperti apa sebetulnya dipikirkan oleh KPCPEN. Kita butuh rencana jangka menengah bahkan 2023 mungkin 2024," ujar Raden.

Dalam paparannya, Raden menyebutkan konsep yang terbagi jadi 3 bagian, yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Bertumbuh dan Transformasi. "Kenapa kami tambahkan di situ transformasi, karena kami sebutkan tadi bahwa perilaku manusia itu berubah semenjak Covid-19 ini," kata dia.

Raden melihat adanya transformasi adaptasi teknologi, utamanya digital yang terjadi saat pandemi. Sehingga ini harus disiapkan sebagai normal baru pasca pandemi covid-19. "Struktur ekonomi kita tidak sama lagi seperti halnya sebelum Covid-19."

Kepercayaan Masyarakat

Namun, di saat yang bersamaan muncul ketidakpastian dari sisi kesehatan. Sehingga konsumsi masyarakat tidak semata-mata dipengaruhi pendapatan yang menurun, namun juga kondisi pandemi yang belum terlihat kapan akan berakhir. "Jadi kepercayaan mereka itu belum pulih 100 persen selama masih ada persoalan covid-19 ini. Ketidakpastian itu, adalah ketidakpastian karena covid sendiri adalah sesuatu yang tidak pasti," ujarnya.

Dengan begitu, pemerintah menyadari pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat saat ini. Jika masyarakat merasa aman dan percaya, maka akan dengan sendirinya roda ekonomi itu berputar.

"Selama (kepercayaan) itu tidak muncul, maka terutama yang kelompok upper income group ini yang punya penghasilan lebih, mereka mengurangi konsumsi mereka, mereka juga mengurangi investasi mereka. Inilah Kenapa kesehatan ini menjadi penting. Jadi tanpa kesehatan itu diatasi, kepercayaan itu tidak akan pernah full atau kembali pulih maka ekonomi pun tidak akan kembali pulih," jelas dia.

Raden menekankan, pemulihan ekonomi yang sustainable hanya bisa terjadi jika sisi kesehatan sudah teratasi. Sementara untuk stimulus bansos atau semacamnya, Raden menyebutkan sifatnya hanya untuk pertahanan. Bukan untuk pemulihan.

"Bansos tadi itu supaya orang bisa bertahan. Bantuan ke sektor riil terutama UMKM perlu, tapi untuk bertahan. Tapi untuk benar-benar pulih memang kata kuncinya adalah di kesehatan. Jadi itu lah hubungan kesehatan kemudian ada rasa aman kepercayaan muncul belanja Ada Baru ada pemulihan ekonomi," tutur  dia.

Pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020 diyakini lebih baik dari kuartal II lalu. Salah satu indikatornya adalah membaiknya indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia di bulan Agustus yang berada pada level 50,8.

"Memang resesi itu ada. Tetapi kita yakin pertumbuhan ekonomi akan kuartal III ini lebih baik dari kuartal II. Salah satunya meningkatnya PMI kita," ujar Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede, Rabu (23/9).

Menurut dia, membaiknya PMI Indonesia mengindikasikan perbaikan kinerja ekonomi nasional. Khususnya aktivitas manufaktur Indonesia didukung oleh peningkatan produksi dan pesanan baru.

"Apakah itu PMI? Apakah itu data-data konsumsi, kemudian data ritel, data penjualan di sektor manufaktur? Itu semua di kuartal III kita lihat jauh lebih baik dari kuartal II. Karena terjadi perbaikan aktivitas ekonomi dan meningkatkan permintaan," terangnya.

Dengan perbaikan pada kinerja ekonomi di kuartal III ini, dia menilai ekonomi nasional Indonesia telah melewati titik terendah pada kuartal II lalu. Sehingga kurva kenaikan akan terjadi di kuartal selanjutnya meski pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi. "Artinya di kuartal II itu kita sudah hit the bottom. Dan ada kenaikan di kuartal III dan selanjutnya. Untuk secara pastinya nanti akan kita lihat datanya setelah dikeluarkan BPS," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa beberapa aktivitas nasional menunjukkan tren positif sejak Juni 2020. Salah satunya penjualan kendaraan bermotor yang pada bulan Mei terkontraksi hampir -100 persen, kini pada Agustus 2020 berada di angka -59,1 persen. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

KEPALA DAERAH DIMINTA PANTAU DATA PANGAN - Jokowi Ingatkan Risiko Krisis Pangan

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah tentang risiko krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 seperti diungkapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian…

Efektivitas Rapat APBD-P DKI 2020 Dipertanyakan

NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Center For Budget Analys (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan efektivitas rapat kerja pembahasan perubahan Anggaran…

INDEF NILAI PELAKU EKONOMI BELUM SIAP ERA DIGITAL - Menkeu: Tantangan Besar Hadapi Teknologi Digital

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan pemerintah agar teknologi digital bisa dimanfaatkan oleh semua…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

KEPALA DAERAH DIMINTA PANTAU DATA PANGAN - Jokowi Ingatkan Risiko Krisis Pangan

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah tentang risiko krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 seperti diungkapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian…

Efektivitas Rapat APBD-P DKI 2020 Dipertanyakan

NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Center For Budget Analys (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan efektivitas rapat kerja pembahasan perubahan Anggaran…

INDEF NILAI PELAKU EKONOMI BELUM SIAP ERA DIGITAL - Menkeu: Tantangan Besar Hadapi Teknologi Digital

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan pemerintah agar teknologi digital bisa dimanfaatkan oleh semua…