Muhammadiyah dan Kemaritiman

 

Oleh: Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

 

Persyarikatan Muhammadiyah semestinya bermuktamar pada Juli lalu. Namun, karena ada wabah corona gawean itu diundur ke November nanti. Lantas, apa hubungan gerakan Muhammadiyah dan kemaritiman? Jika sejarah persyarikatan didalami dengan saksama, ada hubungan erat antara keduanya. Yaitu, semangat pembaharuan atau tajdid yang diusung oleh pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan sejatinya adalah semangat kemaritiman.

Semangat kemaritiman adalah elan yang mengisi relung kesadaran para penduduk yang mendiami pesisir, laut ataupun sungai. Kualitas psikis ini ditandai oleh kecenderungan alam pemikiran mereka yang sangat terbuka (receptive) terhadap berbagai gagasan baru baik yang dibawa oleh pendatang ataupun yang berasal dari komunitas mereka sendiri. Sejarah dunia telah membuktikan keberadaan semangat ini. Hampir semua peradaban besar dunia, Mesir, India dan Persia misalnya, merupakan kota-kota yang dibangun di pesisir.

Muhammad Darwisj, nama asli KH Ahmad Dahlan, juga seorang pedagang di samping sebagai khatib amin di keraton Yogyakarta. Ia mewarisi jabatan ini dari ayahnya KH Abu Bakar yang wafat pada 1896. Pengurus dan aktivis Muhammadiyah yang semasa maupun setelah era KH Ahmad Dahlan tak sedikit yang berlatarbelakang saudagar pula. Malah, KH Faqih Usman, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968-1971, memiliki galangan kapal di Gresik, Jawa Timur, sebagai usaha pribadinya.

Sementara itu, dari sisi geografis, Kauman di Yogyakarta, tempat tinggal KH Ahmad Dahlan dan sekaligus home base gerakan Muhammadiyah, dapat dikategorikan sebagai kawasan pesisir jika pantai selatan dijadikan pangkal ukurannya. Kini, setelah satu abad lebih berkiprah di mana lingkungan strategis yang melingkupinya mengalami perubahan yang cukup drastis, salah satunya adalah diusungnya visi maritim oleh pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah terkait bidang kemaritiman?

Dengan jumlah lembaga pendidikan tinggi – akademi, sekolah tinggi dan universitas – yang mencapai 170 kampus dan tersebar di hampir seluruh Indonesia, Muhammadiyah tak pelak lagi adalah yang terbesar dalam aktifitas penyediaan pendidikan tinggi di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, saja hanya memiliki kurang dari seratus kampus.

Aset dan sumber daya sebesar itu membuat Muhammadiyah bisa menjadi sokoguru bagi visi kemaritiman nasional utamanya dalam bidang pendidikan kemaritiman. Tanpa banyak diketahui publik, organisasi ini sebetulnya telah ‘bermaritim ria’ ketika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengukuhkan seorang guru besar bidang ekonomi maritim pada 2005. Laode M Kamaluddin, sang guru besar, dikukuhkan oleh kampus tersebut sebagai profesor pertama dalam bidang ekonomi maritim dengan judul orasi “Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi”. Guru besar yang pertama bagi UMM dan barangkali yang pertama pula di Indonesia.

Muhammadiyah diharapkan kembali tajdid-nya dalam bidang kemaritiman untuk memperkuat pendidikan kemaritiman di Indonesia.

BERITA TERKAIT

Selamat Datang Investasi, Selamat Tinggal Lingkungan

Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Gelombang protes terhadap kehadiran UU Cipta Kerja masih terus berlangung hingga saat ini. Ada rasa…

Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Beriringan

Oleh:  Airlangga Hartarto Menko Perekonomian Dari sisi kesehatan, terkait dengan vaksin, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020…

Antara Register Terbuka dan UU Cipta Kerja

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Open registry atau register terbuka adalah kebijakan negara bendera…

BERITA LAINNYA DI

Selamat Datang Investasi, Selamat Tinggal Lingkungan

Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Gelombang protes terhadap kehadiran UU Cipta Kerja masih terus berlangung hingga saat ini. Ada rasa…

Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Beriringan

Oleh:  Airlangga Hartarto Menko Perekonomian Dari sisi kesehatan, terkait dengan vaksin, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020…

Antara Register Terbuka dan UU Cipta Kerja

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Open registry atau register terbuka adalah kebijakan negara bendera…