BPOM: Iklan Galon Sekali Pakai Tidak Boleh Diskreditkan Produk Lain

NERACA

Jakarta – Akhir-akhir ini sering kita jumpai iklan galon sekali pakai, berdalih higienis, justru iklan tersebut mendiskreditkan produk lain. Hal ini mendapat tanggapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM mengingatkan agar produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tidak menggunakan iklan yang mendiskreditkan produk sesama industrinya apalagi bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitas produk lain yang sudah memiliki izin BPOM karena hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tetang Label dan Iklan Pangan.

 

Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, BPOM, Ema Setyawati, dalam webinar Diskusi Media “Menyelaraskan Keamanan Kemasan dengan Pelestarian Alam”, Selasa (15/9), saat ditanyakan soal adanya satu perusahaan AMDK yang dinilai banyak pihak sangat mendiskreditkan produk lain yang sejenis.

 

Dalam Pasal 44 Bab III ayat (1) dari PP 69 Tahun 1999 tetang Label dan Iklan Pangan tersebut jelas disebutkan bahwa “Setiap Iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun lainnya. Bahkan di dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tegas dinyatakan bahwa iklan produk pangan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan dan atau disebarluaskan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk pangan lainnya.”

 

Salah satu produk air minum kemasan galon sekali pakai sering menayangkan iklan dimana tayangan iklan tersebut disebutkan bahwa AMDK galon sekali pakai itu lebih aman dan lebih sehat, sedang galon guna ulang berbahaya untuk kesehatan.

 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah itu akan dikenakan tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis dan pengenaan denda paling tinggi Rp 50 juta dan atau pencabutan izin produksi atau izin usaha,” kata Ema.

 

Jadi, menurut Ema, berita yang disampaikan dalam iklan itu harusnya berimbang sehingga masyarakat dicerdaskan dengan iklan-iklan tersebut. Artinya, kalau industri AMDK itu menyampaikan kelemahan produk pihak lain, dia juga seharusnya menyampaikan apa yang menjadi kelemahan di produk kemasannya. Begitu juga dengan keunggulan, kalau dalam iklan yang ditayangkan itu produk AMDK tertentu menyampaikan keunggulan produk kemasannya, maka dia juga harus menayangkan keunggulan produk lain yang menjadi pembandingnya.

 

“Kalau informasinya mengenai migrasi dari bahan baku kemasan, seharusnya dari pihak pengiklan juga harus menjelaskan migrasi yang terjadi pada bahan kemasan galon mereka. Jadi tidak boleh mengiklankan bahwa galon PET lebih bagus dari galon PC atau sebaliknya,” ucap Ema.

 

Kata Ema, yang menjadi harapan BPOM adalah bahwa berita yang disampaikan kepada masyarakat melalui iklan itu harus mencerdaskan konsumen dan tidak mendiskreditkan atau membuat konsumen lebih bodoh.“Iklan harus menjadikan konsumen cerdas. Nah, ketika menjadikan konsumen cerdas maka berita yang berimbang itu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha,” tukasnya.

 

Dia juga menjelaskan bahwa iklan produk pangan itu, termasuk produk AMDK, harus disesuaikan juga dengan izin edarnya.“Pada saat dia menggunakan PET, di iklan dia juga harus bicara menggunakan PET. Jadi tidak boleh bicara mengenai produk lainnya, apalagi membanding-bandingkan dan mendiskreditkan produk lain,” ujarnya. Mohar

 

 

 

BERITA TERKAIT

Menkumham: RUU KUHAP Penting Beri Kepastian Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (RUU KUHAP) sangat…

Kemnaker dan Polri Perkuat Sinergi Pelindungan Pekerja Migran

NERACA Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kepolisian Negara RI (Polri) memperkuat sinergi dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dengan…

Tujuh Fenomena Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Selama 2020

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membeberkan tujuh fenomena tindak pidana korupsi yang ditangani lembaganya…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Menkumham: RUU KUHAP Penting Beri Kepastian Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (RUU KUHAP) sangat…

Kemnaker dan Polri Perkuat Sinergi Pelindungan Pekerja Migran

NERACA Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kepolisian Negara RI (Polri) memperkuat sinergi dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dengan…

Tujuh Fenomena Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Selama 2020

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membeberkan tujuh fenomena tindak pidana korupsi yang ditangani lembaganya…