Modal BUMN dari Utang, Jangan Jadikan Sapi Perah

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Banyak orang mengatakan Indonesia negara kaya. Ini hanya ilusi saja. Kenyataannya Indonesia adalah negara miskin. Mayoritas rakyatnya miskin, pemerintahnya juga miskin.

Menurut Bank Dunia, rakyat miskin Indonesia 150 juta orang pada 2018, kalau menggunakan kriteria negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan per kapita di atas 4.000 dolar AS, dengan garis kemiskinan 5,5 dolar AS (PPP 2011) per hari per orang.

Atau 79 juta orang kalau menggunakan kriteria negara berpendapatan menengah bawah dengan pendapatan per kapita di bawah 4.000 dolar AS, dengan garis kemiskinan 3,2 dolar AS (PPP 2011) per hari per orang.

Pemerintah Indonesia juga sangat miskin. Pemerintah harus menarik utang untuk membiayai semua keperluannya. Bukan saja untuk membiayai defisit anggaran (APBN). Tetapi juga untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lainnya yang tidak masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), seperti Penyertaan Modal Negara (PMN), atau investasi, di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BLU (Badan Layanan Umum).

Yang termasuk BLU antara lain Lembaga Manajemen Aset Negara, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Termasuk juga pembayaran (kontribusi) ke Lembaga Keuangan Internasional, seperti misalnya IDB, IFAD, AIIB, dan lain-lain.

Defisit anggaran periode 2015-2019 mencapai Rp1.565,9 triliun, yang harus ditutupi (dibiayai) dari utang. Selain itu, pemerintah juga ada pengeluaran untuk investasi atau PMN pada BUMN, BLU dan lainnya, yang tidak masuk dalam APBN. Jumlahnya mencapai Rp322,5 triliun (2015-2019). Sehingga total defisit mencapai Rp1.888,4 triliun. Untuk semuanya itu, pemerintah harus membiayai dari utang. Menunjukkan pemerintah kita miskin.

Namun, pengelolaan keuangan negara kita ternyata sangat mengejutkan. Dan membahayakan. Pemerintah ternyata menarik utang jauh lebih besar dari yang diperlukan. Pemerintah menarik utang Rp2.022,5 triliun. Sehingga ada kelebihan utang Rp134,1 triliun, yang masuk menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, atau SiLPA.

Tentu saja, pengelolaan keuangan negara seperti di atas terlihat sangat aneh, dan bisa manipulatif. Defisit anggaran sebenarnya terlalu rendah dibandingkan dengan penarikan utang. Kalau semua penarikan utang ini dianggap defisit APBN, maka defisit pada 2015, 2016 dan 2017 sudah lebih dari batas maksimal 3 persen PDB (Produk Domestik Bruto). Masing-masing 3,3 persen, 3,2 persen dan 3,2 persen.

Karena PMN untuk BUMN tidak dianggap sebagai belanja negara, maka pemerintah bisa manipulatif menggunakan BUMN untuk meningkatkan belanja negara: tanpa tercatat sebagai belanja negara, tanpa tercatat sebagai defisit anggaran. Misalnya, pemerintah dapat manipulatif menggunakan perusahaan “karya” untuk membangun jalan tol, atau BUMN-BUMN lainnya untuk membangun infrastruktur lainnya.

Pemerintah Indonesia sangat miskin. Dana investasi atau penyertaan modal harus diambil dari utang. Termasuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp35,5 triliun (2015-2019). Juga berasal dari utang. Sungguh miris.

Penyertaan modal atau kontribusi kepada lembaga internasional sebesar Rp10,7 triliun. Juga dibiayai dari utang. Dari jumlah ini, kontribusi terbesar, yaitu Rp9,4 triliun (2016-2019), dibayarkan kepada AIIB (Asian Infrastruktur Investment Bank) yang dikomandoi oleh China.

Penyertaan (setoran) modal negara di BUMN sebesar Rp143,2 triliun (2015-2019), juga berasal dari utang dengan bunga cukup tinggi. Utang ini tidak pernah lunas. Karena utang negara yang jatuh tempo akan dibayar dengan utang baru. Artinya, negara harus menanggung beban bunga utang untuk modal BUMN selamanya, yang dibebankan setiap tahun di APBN. Sedangkan penerimaan dividen dari BUMN tidak akan cukup menutupi bunga dan utang penyertaan modal pada BUMN tersebut.

Yang memilukan, pengelolaan BUMN terkesan seenaknya saja. Pengangkatan direktur dan komisaris sarat politis. Seolah-olah BUMN adalah perusahaan miliknya sendiri. Padahal semua modal berasal dari utang yang harus ditanggung rakyat Indonesia melalui APBN. Lebih memilukan lagi, BUMN sekarang dipersilakan memboroskan uang, boleh mengangkat sampai 5 staf ahli yang masing-masing bisa dibayar Rp50 juta per bulan. Mengenaskan.

Yang lebih memilukan, rakyat tidak merasakan manfaaat BUMN. Bahkan jauh dari yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Ketika harga minyak mentah dunia jatuh pada awal tahun ini, Pertamina tidak menurunkan harga BBM. Padahal semua negara di dunia menurunkan harga BBM beberapa kali. Jiwasraya bahkan merugikan nasabahnya yang sampai sekarang belum ada penyelesaian. Garuda bermasalah. PLN bahkan mencabut subsidi listrik untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya masyarakat menuntut agar BUMN dikelola secara transparan dan profesional. Jangan jadikan BUMN sapi perah. DPR harus kritis terhadap PMN, karena modalnya dari utang. Kalau perlu, hentikan PMN. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Minyak Jelantah dan Potensi Pengembangan Biodiesel

  Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF Kemenkeu *)   Terhitung mulai 1 Januari 2020 sedianya pemerintah akan melarang peredaran…

Omnibus Law Ciptaker Untungkan Pekerja Kontrak

  Oleh : Edi Jatmiko, Pengamat Kebijakan Publik Omnibus law Ciptaker adalah solusi bagi dunia tenaga kerja, termasuk para pegawai…

Pemerintah Pastikan Vaksin Aman untuk Masyarakat

  Oleh : Raavi Ramadhan, Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor Pemerintah telah menetapkan target bahwa vaksin Covid-19 akan tersedia dan terjangkau…

BERITA LAINNYA DI Opini

Minyak Jelantah dan Potensi Pengembangan Biodiesel

  Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF Kemenkeu *)   Terhitung mulai 1 Januari 2020 sedianya pemerintah akan melarang peredaran…

Omnibus Law Ciptaker Untungkan Pekerja Kontrak

  Oleh : Edi Jatmiko, Pengamat Kebijakan Publik Omnibus law Ciptaker adalah solusi bagi dunia tenaga kerja, termasuk para pegawai…

Pemerintah Pastikan Vaksin Aman untuk Masyarakat

  Oleh : Raavi Ramadhan, Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor Pemerintah telah menetapkan target bahwa vaksin Covid-19 akan tersedia dan terjangkau…