MENKEU AKUI SULIT BUAT KEBIJAKAN DI TENGAH PANDEMI - Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan tujuh bulan telah menyebabkan kenaikan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, dari semula 9,4% menjadi 9,78%. Menkeu juga mengakui sulitnya membuat kebijakan antara ekonomi dan kesehatan pada situasi pandemi seperti saat ini.

NERACA

"Kalau kita lihat di Indonesia sendiri kemiskinan kita sudah meningkat, yang tadinya sudah mencapai di 9,4% itu adalah persen ya dari sejarah Indonesia itu mungkin adalah angka kemiskinan terendah. Dan sekarang sudah kembali kepada situasi 9,78%,” ujarnya dalam webinar di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut Sri Mulyani, dalam merespon kondisi Covid-19 pemerintah tidak hanya mengedepankan masalah kesehatan saja. Namun juga menyangkut dengan masalah dimensi sosial ekonomi untuk hajat hidup orang banyak.

Sebab banyak aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tidak bisa berjalan seperti biasa akibat wabah tersebut. Sehingga menyebabkan dampak yang besar terhadap ekonomi sehari-hari. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi atau melakukan penanganan.

Maka respon yang selanjutnya dilakukan oleh adalah social protection atau jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak. Di mana pemerintah menganggarkan lebih dari Rp200 triliun untuk program bantuan sosial.

Sebagai informasi, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 2 September 2020, sebesar Rp237 triliun. Realisasi ini sudah mencapai 34,09% dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp695,2 triliun dalam APBN 2020. Adapun untuk perlindungan sosial, anggaran sudah terealisasi Rp128,05 triliun atau 62,8% dari pagu sebesar Rp203,91 triliun.

Sebelumnya, Sri Mulyani memprediksi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia akan mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Padahal, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan di 9,22% di 2019.

"Ini adalah angka persentase penduduk miskin terendah di dalam sejarah republik Indonesia itu sendiri, namun kita akan lihat tahun 2020 kita menghadapi tantangan akibat covid-19 yang akan menyebabkan peningkatan dari sisi kenaikan penduduk miskin dan tingkat pengangguran," ujar Sri Mulyani.

Hal itu tercatat dalam capaian ekonomi pada tahun 2019, di mana tingkat pengangguran Indonesia mengalami penurunan di 5,28%. Begitu juga dengan persentase penduduk miskin di tahun 2019 mengalami penurunan di angka 9,22% dari sebelumnya (2018) di level 9,66%.

"Ini adalah tingkat pengangguran terendah dalam 5 tahun terakhir, lalu dari sisi indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami peningkatan di 71,92 (tertinggi dalam 6 tahun terakhir) dibanding tahun 2018 hanya 71,39," ujarnya.

Menkeu mengatakan, kasus Covid-19 masih meningkat trend kasusnya hingga 190.665 kasus yang positif Covid-19. Demikian perekonomian Indonesia sangat terpengaruh dengan adanya Covid-19 ini.

Pada bagian lain, Sri Mulyani mengakui sulitnya membuat kebijakan antara ekonomi dan kesehatan pada situasi pandemi seperti saat ini. Pemerintah harus sigap menanggapi perkembangan yang terjadi dan melakukan penyesuaian kebijakan seefektif mungkin, sebab keduanya sama-sama menyangkut hajat hidup masyarakat.

"Sekarang sering kita dihadapkan seolah-olah kalau menghadapi covid-19 ekonominya dikorbankan. Atau kalau kita ingin memulihkan ekonomi, kesehatannya dikorbankan. Kan tidak bisa kita mengatakan kesehatan lebih penting dari ekonomi, atau ekonomi lebih penting dari kesehatan," ujarnya.

"Karena dua-duanya menyangkut manusia. Yang satu bisa mengancam jiwa manusia melalui penyakit, yang satu bisa mengancam jiwa manusia melalui kondisi ekonomi pendapatan mereka," ujarnya.

Untuk itu, dia berpesan agar di setiap pembuatan kebijakan yang nantinya melibatkan Widyaiswara, dapat juga mempertimbangkan seluruh aspek yang bersinggungan. Untuk diketahui, Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah.

"Ini yang kemudian di dalam policy making process kita dihadapkan pada situasi-situasi seperti ini, yang memang mengharapkan kita harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah dan tidak sederhana," ujarnya.

Kontraksi Ekonomi

Sementara itu, laporan terbaru Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami kontraksi 1,0% tahun ini di tengah pandemi penyakit virus Covid-19, sebelum naik kembali ke tingkat pertumbuhan 5,3% pada 2021.

Asian Development Outlook (ADO) 2020 Update menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia tahun depan akan didukung oleh perekonomian global dan reformasi domestik yang meningkatkan investasi. Kontraksi tahun ini, yang merupakan kemerosotan perekonomian Indonesia yang pertama sejak krisis keuangan Asia tahun 1997–1998, terjadi di tengah proyeksi pertumbuhan negatif secara keseluruhan di kawasan Asia yang sedang berkembang, termasuk Malaysia (-5,0%), Filipina (-7,3%), dan Thailand (-8,0%).

“Meskipun memiliki fundamental makroekonomi yang kuat, Indonesia diperkirakan akan menghadapi jalur pertumbuhan yang sulit sampai dengan akhir tahun 2020, mengingat besarnya ketidakpastian dalam cakupan dan tren pandemi di Indonesia,” kata Winfried Wicklein, Direktur ADB untuk Indonesia. “Ke depannya, prioritas kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi, disertai keseimbangan antara perlindungan nyawa dan mata pencaharian, serta memulai kembali kegiatan usaha secara aman, tetaplah penting guna memastikan pemulihan yang cepat dan inklusif.”

Konsumsi Indonesia mengalami kontraksi pada paruh pertama tahun 2020, seiring pemotongan belanja oleh rumah tangga dan penundaan investasi oleh dunia usaha. Permintaan terhadap ekspor Indonesia ikut merosot seiring diberlakukannya karantina wilayah di seluruh dunia. Pemerintah merespon dengan kebijakan yang luas guna mengurangi dampak pandemi, termasuk dukungan penghasilan bagi rumah tangga dan pekerja yang rentan, peningkatan perawatan kesehatan, serta bantuan ekonomi bagi dunia usaha.

Laporan ADB ini memperkirakan belanja rumah tangga masih akan tetap rendah dalam waktu dekat, mengingat pembatasan sosial yang dilaksanakan guna mengendalikan penyebaran virus. Karena permintaan global dan domestik akan tetap lemah pada 2020, kegiatan perdagangan dan investasi pun akan tetap rendah. Namun, laporan ini memproyeksikan pemulihan yang cepat, dengan permintaan domestik yang tadinya tertahan mampu mendongkrak indeks manajer pembelian di bidang manufaktur hingga melampaui ambang batas 50 pada bulan Agustus. Keyakinan juga semestinya ikut naik seiring bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk investasi dan operasi usaha.

Lemahnya permintaan domestik dalam jangka waktu dekat menyebabkan prakiraan inflasi Indonesia tahun ini diturunkan menjadi rata-rata 2,0%, turun dari 3,0% yang disebutkan ADB dalam prakiraan April. Seiring pulihnya belanja rumah tangga dan dunia usaha pada tahun 2021, inflasi diperkirakan akan naik ke 2,8%. Sementara itu, impor barang modal merosot lebih tajam daripada kontraksi pendapatan dari pariwisata dan ekspor komoditas, sehingga defisit transaksi berjalan kini diperkirakan akan turun menjadi setara dengan 1,5% produk domestik bruto 2020. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

TKA TIDAK BEBAS PAJAK - Apindo: UMK Tak Mungkin Turun Setelah UU Ciptaker Berlaku

Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani memastikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang sudah tinggi, tidak mungkin turun…

Ketersediaan Vaksin Covid-19 Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta-Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menyebutkan ketersediaan vaksin menjadi salah satu kunci dalam penanganan pandemi covid-19. Termasuk…

BPS CATAT NPI SURPLUS DALAM 5 BULAN TERAKHIR - CORE: Rasio Utang Pemerintah Masih Rendah

Jakarta-Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Pieter Abdullah, meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam merespon data Bank Dunia yang menempatkan…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

TKA TIDAK BEBAS PAJAK - Apindo: UMK Tak Mungkin Turun Setelah UU Ciptaker Berlaku

Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani memastikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang sudah tinggi, tidak mungkin turun…

Ketersediaan Vaksin Covid-19 Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta-Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menyebutkan ketersediaan vaksin menjadi salah satu kunci dalam penanganan pandemi covid-19. Termasuk…

BPS CATAT NPI SURPLUS DALAM 5 BULAN TERAKHIR - CORE: Rasio Utang Pemerintah Masih Rendah

Jakarta-Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Pieter Abdullah, meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam merespon data Bank Dunia yang menempatkan…