Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menutup 25 tempat wisata yang berada di Ibu Kota terkait dengan penerapan PSBB total ini dilakukan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta. Pasalnya, Jakarta kembali menjadi provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia. "Seiring ditetapkannya masa PSBB mulai 14 September, sekaligus sebagai upaya menjaga dan melindungi warga dari risiko penularan Covid-19, Pemprov DKI menutup sementara beberapa tempat wisata publik yang dikelola oleh Pemprov DKI," demikian bunyi pengumuman dikutip dari akun Instagram @dkijakarta, Sabtu lalu.

Berikut daftar 25 tempat wisata yang ditutup saat PSBB total di Jakarta: 1. Kawasan Monas 2. Ancol 3. Kota Tua 4. Taman Margasatwa Ragunan 5. Anjungan DKI di Taman Mini Indonesia Indah 6. Planetarium Jakarta 7. Taman Ismail Marzuki 8. PBB Setu Babakan 9. Rumah si Pitung 10. Lab Tari dan Karawitan Condet

11. Pulau Cipir 12. Pulau Kelor 13. Pulau Onrust 14. Tugu Proklamasi 15. Taman Benyamin Sueb 16. Wayang Orang Bharata 17. Gedung latihan kesenian di 5 wilayah kota 18. Gedung Kesenian Jakarta 19. Museum Taman Prasasti 20. Museum MH Thamrin 21. Museum Seni Rupa dan Keramik 22. Museum Tekstil 23. Museum Wayang 24. Museum Bahari 25. Museum Joang 45

Persentase kasus positif Covid-19 dalam sepekan terakhir sebesar 13,2 persen. Kasus positif Covid-19 di Ibu Kota mayoritas berasal dari klaster perkantoran. Selain kasus positif yang terus melonjak, DKI kini mulai kekurangan lahan khusus pemakaman pasien Covid-19.

Rencana penerapan PSBB Total di DKI Jakarta diumumkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Rabu (9/9) lalu. Meski menuai polemik dan penolakan, Anies diketahui tetap ngotot menerapkan kebijakan tersebut.- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim, pemerintah pusat telah memberi lampu hijau terkait guna menekan laju penyebaran Covid-19.

Menurut Anies, pemerintah pusat turut menyadari kasus Covid-19, terutama di DKI Jakarta memang meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

"Kalau soal dukung, mendukung. Jadi pemerintah dukung, pemerintah pusat menyadari lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini. Jadi mendukung dan sama-sama kita menyadari," ujar Anies di Kompleks Balai Kota DKI, Sabtu (12/9) malam.

Sebelumnya, Pihak Kantor Staf Presiden sebelumnya menanggapi bahwa penerapan PSBB di DKI harus dengan koordinasi bersama kementerian. Sebab, penerapan PSBB itu akan berdampak pada sejumlah sektor.

Lewat juru bicara presiden, Fadjroel Rachman Presiden Joko Widodo pun menilai Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau komunitas lebih efektif diterapkan untuk disiplin protokol kesehatan.

Pada Sabtu (12/9), Anies menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat yang diwakili Tim Sargas Covid-19. Dalam rapat itu, gubernur DKI juga berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Anies juga dikabarkan membahas rencana PSBB total dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Banten, Wahidin Halim selaku orotritas dari daerah penyangga Ibu Kota.

Hasil pertemuan itu, Anies menyebut pemerintah pusat mendukung rencana penerapan kembali PSBB total di Ibu Kota. Menurut dia, baik Pemprov DKI maupun Pemerintah Pusat menyadari, tanpa menyelesaikan masalah kesehatan, sektor ekonomi sulit untuk bergerak.  "Sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin ekonomi bergerak. Kami sama, besok ketika melihat detail perinciannya akan lebih clear," ucap dia