Kasus pelabelan SNI  terhadap baja impor yang didatangkan dari Thailand menjadikan ancaman bagi  proyek strategis nasional. Hal ini karena besi baja yang diimpor hanya bisa dipergunakan pada proyek tertentu, seperti pembangunan tower PLN.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad  menilai, adanya pemalsuan SNI terhadap produk besi baja, apalagi  berkualitas rendah, tentumengganggu dan membahayakan  proyek srategis nasional.”Kalau memang produk tersebut memang ditujukan untuk proyek tertentu jelas sangat mengganggu. Yang saya khawatir juga dilempar ke pasar dalam negeri yang luas. Saya kira perlu penelusuran yang lebih jauh,” kata Tauhid kepada wartawan di Jakarta, kemarin

Lebih lanjut, dia menjelaskan, kerugian akan dialami oleh konsumen pada proyek tertentu. Misalnya karena belum ada jaminan SNI yang asli, kualitas produk tersebut diragukan memenuhi syarat atau tidak bahkan bisa membahayakan. Karena produk besi baja digunakan untuk bangunan, gedung, dan infrastruktur.“Kami khawatir yang masuk ke Indonesia barang berkualtas rendah. Akhirnya memang punya umur yang lebih pendek. Beresiko ada yang kecelakaan dan sebagainya, inikan yang kita hindari,” ujarnya.

Sebagai informasi, polisi telah menyita 4.600 ton baja impor dari gudang milik  PT Gunung Inti Sempurna (GIS). PT GIS bisa melakukan impor karena mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan ijin dari Kementerian Perdagangan. Namun dalam perjalannya terungkap bahwa dasar pemberian rekomendasi dan ijin itu didasari dari purchase order (P0) palsu.

Mantan Dirut PT Gunung Baja Konstruksi (GBK) Ken Pangestu memastikan bahwa perusahaannya tidak pernah menerbitkan purchase order (PO) sebagai dasar pengajuan impor besi siku dari  Thailand. “Saat diperiksa polisi saya disodori data PO yang nilainya mencapai Rp2 triliun. Kami tidak pernah keluarkan PO sebanyak itu,” jelasnya.

Sebagai tambahan, saat ini penguna terbesar dari baja siku adalah proyek pembangunan tower milik PLN. PLN melakukan tender bagi perusahaan untuk membagun tower bagi PLN. Oleh karena itu PLN perlu melakukan memeriksa kembali proyek-proyek tower yang dikerjakan oleh kontraktornya. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai bahwa perlu  ketegasan dari aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menghentikan praktek semacam ini. “Ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang melakukan zero kompromi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi.  Apalagi saat ini pemerintah ingin menciptakan kemandirian bangsa.  Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku industry dalam negeri yang melakukan pemalsuan impor besi siku dari negara lain," tegasnya.

Guna mencegah hal itu berulang, menurut Taufid  garda terdepan yang bertanggung jawab adalah di pintu masuk utama atau pelabuhan. Perlunya melakukan pengecekan produk yang mengacu pada standar SNI. Terutama dari Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Selain itu, menurutnya perlu juga dilakukan sidak di tataran pasar. Hal ini berhak dilakukan oleh Kemendag. Pasalnya banyak sekali pelaku-pelaku baja di lapangan banyak sekali. Hal ini meenurutnya bisa mendorong pengurangan volume produk yang tidak berkualitas atau bahkan ilegal.“Saya pikir sidak pasar perlu dilakukan untuk mengurangi volume kualitas yang diturunkan atau ilegal,” tegasnya.