Krisis kesehatan dan ekonomi yang terjadi saat ini perlu ditangani dengan serius dan cepat supaya tidak berpotensi menjadi krisis politik yang berimbas pada masalah sosial di masyakat. Karena itu, seluruh aparat pemerintah haruslah memiliki satu suara dan satu tindakan dalam mengatasi pandemi ini. Di lapangan, terlihat sekali bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum sinkron dan saling mendukung dalam menangani pandemi ini.

Sama halnya melihat hubungan koordinasi di antara instansi pemerintah yang bersifat horizontal, terkesan masih ada kebijakan yang bertentangan satu sama lain dan belum saling melengkapi. Untuk itulah, perlu ada leadership yang kuat, baik dari pimpinan pemerintahan di pusat maupun di daerah agar penanganan pandemi ini dapat diselesaikan dengan cepat melalui koordinasi yang baik.

Selanjutnya, sejumlah pakar mengindikasikan persoalan otonomi daerah juga menjadi salah satu pemicu lemahnya koordinasi dalam penanganan pandemi ini. Salah satu alasannya penanganan masalah kesehatan sudah menjadi kewenangan dari otonomi daerah, sesuai bunyi Pasal 12 UU No 23/2014. Akibatnya pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh mengatasi pandemi ini. Karena itu, tidak jarang mereka membuat kebijakan tersendiri yang justru berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat. Contoh kasus Pemprov DKI membuat kebijakan surat izin keluar masuk (SIKM), yang akhirnya tidak efektif bahkan meresahkan masyarakat yang akan bepergian keluar kota. SIKM akhirnya kini ditiadakan.

Karena itu, perlu suatu terobosan baru, bagaimana kehadiran otonomi daerah itu dapat mempercepat penanggulangan Covid-19. Bagaimana ketahanan ekonomi saat ini sepertinya lebih dahsyat jika dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi 1998 dan 2008 yang lalu. Survei terkini yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 84% masyarakat menilai kondisi ekonomi saat ini jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk itu, roda ekonomi harus segera digerakkan melalui berbagai paket stimulus ekonomi.

Pelonggaran kebijakan baik fiskal maupun moneter, subsidi terbatas ke berbagai sektor usaha yang strategis, serta peningkatan jaring pengaman sosial. Namun demikian, yang menjadi tantangan terbesar ialah ketersediaan anggaran yang cukup dari pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian dalam jangka panjang, apabila krisis ini berjalan lama tanpa ketidakpastian kapan berakhirnya. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan anggaran negara untuk mengatasi pandemi hingga Rp695 triliun.  

Baik badan usaha milik pemerintah maupun sektor usaha swasta, khususnya pelaku UMKM, juga tidak bisa diharapkan terlalu banyak untuk segera menggerakkan roda perekonomian. Itu disebabkan sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan likuiditas. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membuat dan merumuskan road map baru dalam bentuk strategi pemulihan ekonomi nasional beserta tahapan target-target yang akan dicapai.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan pemerintah di dalam road map itu adalah meningkatkan investasi dan penerapan ekonomi digital. Road map itu nantinya akan dipakai sebagai acuan dan pedoman bagi semua pihak untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang terkena dampak krisis ekonomi sebagai akibat Covid-19. Masalah pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, khususnya kebutuhan pangan, menjadi isu mendesak yang harus diprioritaskan, segera diselesaikan dalam jangka pendek.

Kegagalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di saat krisis berpotensi menimbulkan efek domino dalam wujud krisis politik dan keamanan yang jauh lebih parah. Untuk jangka pendek, paket stimulus sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan solusi yang bagus. Namun demikian, kelangsungan program BLT ini dalam jangka panjang menjadi tantangan berat bagi pemerintah karena bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.