NERACA

Jakarta - PT Pertamina (Persero) kembali menggandeng aparat hukum untuk mendampingi proses pengadaan proyek pembangunan, pengembangan dan operasional kilang dalam negeri yang ditangani PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dengan menandatangi Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

Penandatanganan dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO) PT Kilang Pertamina Internasional Ignatius Tallulembang dengan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo, Msi di Jakarta dan disaksikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan bahwa tanda tangan perjanjian kerjasama dengan Bareskrim Polri merupakan wujud Pertamina dalam menjaga amanah untuk menciptakan kemandirian dan kedaulatan energi.

“Tentunya tugas besar dan niat mulia ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder kami, tanpa terkecuali dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan bahwa kebijakan dan tugas dari Bapak Presiden yang diamanahkan kepada Pertamina ini tentu sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Jadi sangatlah tepat jika  Kepolisian memberikan pendampingan, mengawal proses bagaimana kita mengembangkan kilang baru dan mengoperasikan kilang- kilang lama.

CEO PT Kilang Pertamina Internasional Ignatius Tallulembang menjelaskan, dalam penyelesaian proyek dan operasional perusahaan, Pertamina  berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, kehati-hatian dan transparansi. Untuk itu, Pertamina melibatkan Bareskrim Polri guna melaksanakan pengawasan dan asistensi dalam proses pengadaan proyek pembangunan, pengembangan dan operasi kilang minyak dan petrokimia. 

“Tujuan kerja sama ini untuk semakin meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pertamina dengan Polri yang selama ini telah berjalan dengan baik. Dengan sinergi ini seluruh proses pengerjaan proyek bisa dilakukan tanpa kekhawatiran dan ragu-ragu sehingga semuanya bisa selesai sesuai target,” jelas Ignatius. 

Sementara itu Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmennya dalam melakukan pengawalan  sehinnga seluruh kegiatan dari program besar Pertamina dapan berjalan dengan baik, efisien, tepat waktu dan lancar.

“Tentunya kebijakan Pemerintah yang di wajibkan Pertamina, merupakan Kewajiban bagi kami Kepolisian Indonesia khususnya Bareksrim Polri untuk melakukan pengawalan terhadap terselenggaranya pembangunan kilang di Indonesia. Terima kasih atas apresiasi dan kepercayaannya kepada kami Bareskrim Polri untuk bisa mengawal project yang ada di pertamina,” ungkap Komjen Pol. Listyo.

Disisi lain, Pertamina juga terus menjalankan program pembangunan Pertamina Shop (Pertashop) di seluruh wilayah Indonesia. Hingga Agustus 2020, mini outlet Pertashop telah hadir di 19 Provinsi sebanyak 147 titik penyaluran.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina wilayah Marketing Operation Region IV, Anna Yudhiastuti, menjelaskan setelah memasuki era new normal Pertamina kembali menggencarkan pembangunan Pertashop di sejumlah wilayah. Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil, untuk melayani kebutuhan konsumen BBM yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur resmi Pertamina lainnya seperti SPBU. Selain BBM, Pertashop juga menyediakan produk unggulan Pertamina yang lain seperti LPG Bright Gas dan Pelumas.

Saat ini pembangunan Pertashop di Pulau Jawa dan Bali telah mencapai 110 penyalur, sementara di luar Jawa telah beroperasi 37 penyalur. Kemajuan pembangunan outlet signifikan tercatat pada Juli 2020 sebanyak 88 penyalur, sehingga pada minggu pertama Agustus telah mencapai 147 penyalur.

“Pertamina terus memperluas jangkauan masyarakat terhadap BBM dan LPG, diantaranya dengan membangun Pertashop, dan kini Pertashop yang telah beroperasi, siap melayani masyarakat di desa dengan menghadirkan berbagai produk Pertamina dengan kualitas yang terjamin, takaran yang tepat serta harga sama dengan di SPBU,” ujar Anna. 

Anna menambahkan, pembangunan Pertashop akan terus berlanjut sampai seluruh kecamatan yang belum memiliki lembaga penyalur BBM dan LPG kecamatan terwujud. Pertamina akan memprioritaskan lembaga desa dan usaha UMKM sebagai pengelola Pertashop, sejalan dengan Program Pertamina One Village One Outlet sehingga nantinya pemerintahan desa memiliki pusat ekonomi baru.