Tangani Hukum Perdata dan TUN, PNM Teken Kesepakatan dengan Jamdatun

NERACA

Jakarta - Bertepatan dengan Hari Nasional UMKM tahun 2020, untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pemberdayaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM bagi para Pelaku Ultra Mikro, Mikro, Kecil dan Menengah, perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI pada Rabu (12/8), di Lantai 17 Menara Taspen.

 

Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Feri Wibisono, dan Direktur Utama PT PNM (Persero), Arief Mulyadi. Acara ini diikuti oleh lebih dari 350 insan PNM secara langsung melalui sarana video conference, Zoom Meeting.

 

Direktur Utama PT PNM (Persero), Arief Mulyadi, menyampaikan terimakasih atas dukungan dan pendampingan dari Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.“Kita akan perluas sinergi antara PNM dan Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hingga ke nasabah PNM termasuk pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil dalam bentuk sosialisasi hukum yang akan difasilitasi oleh Kejari atau Kejati di berbagai wilayah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

 

Sementara, Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono, mengatakan, “Kami mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan PNM dan melalui kerjasama ini diharapkan dapat menjaga Insan PNM dan nasabah dari resiko hukum yang mungkin terjadi. Insan PNM dalam menjalankan tugasnya melaksanakan amanat yang sangat penting termasuk memastikan pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dan penggunaan pembiayaan oleh nasabah PNM sesuai dengan peruntukannya sehingga kegiatan perekonomian dapat terus bergulir untuk menjadikan Indonesia yang madani.”

 

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Selain itu, tujuan kerjasama ini juga untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

 

Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi, pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, pengembalian/pemulihan aset, penagihan tunggakan sumber penerimaan milik PT PNM (Persero).

 

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PT PNM (Persero) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan melakukan kerjasama dalam bentuk (workshop), seminar, sosialisasi, Focus Group Discussion dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan teknis sumber daya manusia.

 

PNM merupakan BUMN yang mengemban tugas khusus memajukan ekonomi kerakyatan dengan memberikan pembiayaan, pendampingan, dan pembinaan usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

PNM memiliki dua program unggulan yaitu Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

 

PNM melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) memberikan pendampingan dan pembinaan usaha kepada nasabah, baik berupa pelatihan tematik hingga pembinaan dan pelatihan kelompok usaha (klaster)

 

Saat ini PNM memiliki lebih dari 3.000 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 427 Kabupaten/Kota, dan 4.290 Kecamatan. Mohar

 

 

BERITA TERKAIT

Senator Habib Ali: Lelang Jabatan Sekjen DPD Diteruskan, Marwah Lembaga DPD Akan Rusak

NERACA   Jakarta - Menjaga dan menghormati marwah kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu sangat penting dan…

Nono Sampono Minta Proses Lelang Jabatan Sekjen DPD Dihentikan - Kirim Surat ke Jokowi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Nono Sampono mengungkapkan, proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal…

Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

NERACA Jakarta - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri melakukan pelanggaran kode etik dan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Senator Habib Ali: Lelang Jabatan Sekjen DPD Diteruskan, Marwah Lembaga DPD Akan Rusak

NERACA   Jakarta - Menjaga dan menghormati marwah kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu sangat penting dan…

Nono Sampono Minta Proses Lelang Jabatan Sekjen DPD Dihentikan - Kirim Surat ke Jokowi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Nono Sampono mengungkapkan, proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal…

Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

NERACA Jakarta - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri melakukan pelanggaran kode etik dan…