Tercatat 54 Laporan Masyarakat Soal Bansos Belum Direspons Pemda

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sampai Jumat (7/8) masih ada 54 laporan masyarakat soal keluhan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang belum direspons oleh pemerintah daerah (pemda) setempat.


"Berdasarkan catatan KPK per 7 Agustus 2020, masih ada 54 laporan masyarakat yang lambat atau belum direspons oleh pemda. Padahal telah lebih dari 7 hari kerja sesuai batas waktu yang ditentukan untuk memberikan respons atas keluhan masyarakat yang diterima JAGA Bansos dan telah diteruskan ke pemda terkait," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8).


KPK pun, lanjut dia, meminta pemda serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos tersebut.


Ia menjelaskan setiap keluhan yang masuk akan diverifikasi oleh tim JAGA Bansos maksimal dalam waktu 3 hari dan selanjutnya tim akan meneruskan keluhan tersebut kepada pemda atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti.


"Dalam waktu paling lama 7 hari kerja pemda atau instansi terkait wajib merespon apakah keluhan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut dengan mengubah status penanganan keluhan pada aplikasi JAGA," tuturnya.


Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 7 Agustus 2020, KPK menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar berjumlah 369 keluhan.


"Enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 100 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 73 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 45 laporan," ungkap Ipi.


Kemudian, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah sembilan laporan, bantuan yang diterima kualitas nya buruk enam laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan lima laporan, dan selebihnya 287 laporan dengan beragam topik lainnya.


"Keluhan tersebut disampaikan oleh 784 pelapor yang ditujukan kepada 243 pemda yang terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 224 pemerintah kabupaten/kota," ucap dia.


Adapun, kata dia, provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat dengan total 197 keluhan meliputi 26 pemda, Jawa Timur dengan total 149 keluhan di 26 pemda, dan Jawa Tengah menerima 78 keluhan di 29 pemda.


"Dari total 894 keluhan, sebanyak 375 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 207 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 119 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 139 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor," ujar Ipi.


Diketahui, JAGA Bansos merupakan fitur tambahan dalam platform pencegahan korupsi JAGA yang diinisiasi KPK untuk menampung keluhan masyarakat terkait penyimpangan/penyalahgunaan penyaluran bansos. Selain itu, fitur ini juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi untuk masyarakat.


Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Peneliti Senior LIPI Prof Siti Zuhro: Open Recruitment Sekjen DPD Lebih Baik Ditunda daripada Batal demi Hukum

NERACA Jakarta - Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik – LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Prof Siti Zuhro mengatakan, lelang terbuka…

Mappilu PWI Minta Ketegasan Polri Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada 2020

NERACA Jakarta - Masyarakat & Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) PWI mengunjungi beberapa pihak untuk menggali pandangan atau pemikiran, dari…

Kemenkumham Tegaskan Komitmen Kelola Anggaran Negara - Kembali Raih WTP

NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa jajarannya tidak akan terlena dan akan terus menjaga komitmen…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Peneliti Senior LIPI Prof Siti Zuhro: Open Recruitment Sekjen DPD Lebih Baik Ditunda daripada Batal demi Hukum

NERACA Jakarta - Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik – LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Prof Siti Zuhro mengatakan, lelang terbuka…

Mappilu PWI Minta Ketegasan Polri Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada 2020

NERACA Jakarta - Masyarakat & Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) PWI mengunjungi beberapa pihak untuk menggali pandangan atau pemikiran, dari…

Kemenkumham Tegaskan Komitmen Kelola Anggaran Negara - Kembali Raih WTP

NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa jajarannya tidak akan terlena dan akan terus menjaga komitmen…