NERACA

Karangantu - Meski di tengah pandemi, layanan untuk masyarakat kelautan dan perikanan tidak terhenti. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus berinovasi memberikan kemudahan untuk nelayan dengan layanan publik serba online.

Hal ini ditekankan oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Kelautan Pamuji Lestari di hadapan anggota Komisi IV DPR RI dan nelayan saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu.

Layanan online ini merupakan salah satu langkah KKP untuk mengurangi resiko terpaparnya Covid-19. "Perizinan perikanan tangkap sekarang cukup 1 jam saja melalui layanan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) namun tentunya persyaratan dan kriterianya tetap terpenuhi. Layanan lainnya di pelabuhan perikanan juga dilakukan secara online seperti mengurus surat persetujuan berlayar, bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP), mengurus persetujuan kapal melalui layanan sistem informasi persetujuan pengadaan kapal perikanan (SIKAPI), serta cek fisik kapal perikanan," papar Pamuji.

Pamuji menambahkan di masa pandemi KKP juga memberikan keterbukaan akses permodalan untuk nelayan. Di PPN Karangantu telah tersedia pojok pendanaan nelayan yang bekerja sama dengan perbankan, Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) serta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk membantu para nelayan mengurus pengajuan kredit bergulir.

"Silakan ajukan permodalan agar usaha penangkapan ikannya terus berjalan. Siapkan dokumen yang dipersyaratkan, kalau merasa kesulitan silakan mencari informasi. PPN Karangantu yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) KKP siap membantu," jelas Pamuji.

Di masa pandemi ini, Pamuji menambahkan seluruh masyarakat, termasuk nelayan yang berlayar, harus tetap menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. “Saya yakin di masa yang sulit ini, kita tetap harus optimis dan mendukung kebijakan Presiden, masyarakat tetap semangat untuk selalu berkontribusi meningkatkan pendapatannya,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminudin yang memimpin rombongan anggota dewan kunjungan kerja di PPN Karangantu menyampaikan agar nelayan aktif bertanya dan mencari informasi. Tidak hanya tentang permodalan juga cara mengajukan bantuan perikanan tangkap kepada pemerintah.

“Nelayan dan petani adalah elemen penting bangsa kita. Kesejahteraan nelayan dan petani merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, di setiap pelabuhan perikanan wajib disediakan dua jenis kedai, kedai perbankan yang dapat memberi KUR nelayan dengan bunga 3% per tahun dan kedai asuransi nelayan. Adanya kedua layanan tersebut di pelabuhan untuk menjauhkan nelayan dari para rentenir dan makelar,” papar Hasan.

Hasan mengatakan akan terus mendorong KKP agar anggaran penanggulangan Covid-19 segera direalisasikan. Dia berharap agar anggaran tersebut dapat diproses secepatnya untuk mendukung usaha penangkapan ikan nelayan karena penambahan anggaran sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, Hasan juga mendorong KKP dengan pemerintah daerah setempat mengembangkan kawasan wisata bahari Pantai Gope, Karangantu, Serang. Menurutnya, kawasan ini sangat potensial untuk menggerakan geliat ekonomi masyarakat sekitar. Kepada Walikota Serang, Hasan juga mendorong adanya program gemar makan ikan (Gemarikan) yang dapat meningkat daya beli dari nelayan dan meningkatkan daya konsumsi ikan di masyarakat.

Bantuan yang diberikan merupakan bentuk keberpihakan kebijakan pemerintah pada nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Diantaranya  peralatan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan beserta keluarga nelayan dan cool box. Bekerja sama dengan PT XL Axiata Tbk, 10 perangkat Laut Nusantara diberikan kepada nelayan dan 2 unit router gerakan donasi kuota untuk membantu pembelajaran jarak jauh anak-anak nelayan.

Selain itu diberikan pula klaim premi asuransi nelayan, fasilitasi permodalan BLU LPMUKP sebesar Rp 2,99 miliar dan permodalan kredit usaha rakyat (KUR) total Rp 1,86 miliar oleh Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BJB.

DJPT KKP juga menyerahkan 201 sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI), kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 154 awak kapal perikanan, sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan sebanyak 3.158 bidang, bantuan stimulus Covid-19 Dinas Pertanian Kota Serang kepada 1.527 usaha dan penandatanganan perjanjian kerja laut antara pemilik kapal dan nakhoda kapal perikanan.