Oleh: Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Kita tahun ini berpeluang menempatkan putra-putri terbaik bangsa sebagai hakim pada International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Enam hakim dari dua puluh satu anggota Mahkamah Hukum Laut Internasional itu akan berakhir masa tugasnya tahun ini. Dahulu pernah kita mencalonkan salah seorang diplomat senior untuk berlaga memperebutkan posisi terhormat itu.

Namun, sang kandidat, Arif Havas Oegroseno, yang mencalonkan diri untuk periode 2017-2026 gagal mendapatkan dukungan dari pemilih yang terdiri dari negara-negara pihak UNCLOS. Ia dikalahkan oleh kandidat lain asal Thailand, Kriangsak Kittichaisaree.

Posisi hakim ITLOS pada dasarnya terbuka untuk mereka yang memenuhi syarat setiap tiga tahun sekali. Kuota yang disiapkan setiap putaran sebanyak sepertiga (7 kursi) dari dua puluh satu hakim anggota mahkamah. Dalam pemilihan hakim mahkamah yang diikuti oleh Arif kala itu, ada seorang kandidat yang merupakan hakim incumbent, yaitu Josep Akl.

Hakim asal Libanon itu terpilih sejak panel hakim ITLOS terbentuk pada 1996. Karirnya bertahan hingga 2017 karena ia mampu bertahan. Kiprah Joseph di lembaga yang bermarkas di kota Hamburg, Jerman, itu baru berakhir setelah suaranya disapu Kriangsak dalam pemilihan.

Pertanyaannya sekarang, dihadapkan dengan kesempatan mengisi posisi hakim Mahkamah Hukum Laut Internasional yang terbuka lebar, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai state party UNCLOS 1982? Sekarang mari kita menakar peluang Indonesia. Pertama, dari sisi geografis. Takaran peluang Indonesia jelas kuat. Kita merupakan negara kepulauan terbesar dunia.

Kita juga dikaruniai keistimewaan berada di antara dua dari lima samudra dunia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Kondisi ini bisa dijadikan modal bargaining kita dengan negara-negara pemilik suara saat pencalonan kandidat hakim. Tinggal bagaimana membangun narasi yang bernas agar terpilih.

Kedua, dari sisi sumberdaya manusia. Yang dimaksud sumberdaya manusia di sini adalah mereka yang ahli dalam Hukum Laut internasional (bisa birokrat, masyarakat umum maupun akademisi). Takarannya lumayan juga. Artinya, Indonesia memiliki stok ahli ilmu yang bersangkutan cukup banyak. Di antaranya: Etty R. Agus, Hikmahanto Juwana dan lain-lain. Tinggal apakah mereka mau dicalonkan atau tidak. Ini sudah menyentuh aspek political will pemerintah.

Berkenankah pemerintah mengulang kembali candidacy anak negeri untuk posisi hakim di ITLOS setelah gagal dengan pencalonan Arif Havas Oegroseno pada 2017? Bisa saja saat tulisan ini diselesaikan sedang berlangsung operasi senyap pencalonan hakim Mahkamah Hukum Laut asal Indonesia. Bila benar, patut diapresiasi.

Jika tidak ada gerakan sama sekali, tulisan ini mengimbau pemerintah untuk bersegera menggelar penjaringan bakal calon hakim ITLOS. Proses ini perlu digelar terbuka karena pencalonan sebelumnya berlangsung cukup tertutup. Semoga ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh pemerintah.