Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, situasi krisis Covid-19 ini menjadi momentum untuk reformasi struktural. Melakukan transformasi, meninggalkan cara-cara lama, serta membangkitkan kekuatan sendiri dan melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Sebagai contoh, menurut Presiden, di bidang ketahanan pangan.

NERACA

"Karena itu saya telah menugaskan Bapak Prabowo sebagai menteri pertahanan untuk memperkuat cadangan strategis pangan nasional yang segera akan. kita bangun di Kalimantan Tengah," ujar Jokowi saat hadir secara virtual dalam kongres luar biasa Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Sabtu (8/8).

Sebelumnya WHO telah memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 bisa berdampak kepada krisis pangan. Maka itu, langkah yang presiden ambil adalah menunjuk Prabowo Subianto memimpin proyek lumbung pangan nasional.

Kepala Negara yakin bahwa Indonesia memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk berdiri di atas kaki sendiri dengan jumlah penduduknya. Menurutnya, 267 penduduk Indonesia adalah kekuatan dan pasar yang sangat besar bagi produk-produk buatan dalam negeri.

"Kita juga memiliki penduduk dengan usia produktif yang sangat besar yang juga menjadi kekuatan produktif negara kita. Saatnya kita melihat apa saja yang menjadi kekuatan kita untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan itu," ujar Jokowi.  

Sehingga, menurut Presiden, negara mampu memproduksi apa yang menjadi kebutuhan pangan dan memperkuat ketahanan nasional. khususnya di bidang pangan. Jokowi mengingatkan tentang krisis di tengah pandemi Covid-19 telah memberi banyak pelajaran berharga.

"Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus partai Gerindra yang saya hormati, krisis yang sedang kita hadapi memberi banyak pelajaran berharga, yang kurang kita perbaiki, yang lemah kita perkuat, yang lambat kita percepat," ujarnya.

Penegakan Disiplin

Secara terpisah, pengamat hukum Universitas Pancasila Dea Tunggaesti mengatakan, keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Inpres untuk mendisiplinkan warga terkait penyebaran Covid-19 sudah tepat. Upaya menjaga keselamatan dan kesehatan warga harus didukung dasar hukum yang kokoh.

"Inilah saat mulai mengintensifkan penegakan aturan dan penerapan sanksi demi menekan angka penyebaran virus. Sejak Maret 2020 kita bertarung melawan Covid-19 tapi jumlah kasus positif terus bertambah. Tidak memadai jika hanya imbauan tentang mematuhi protokol kesehatan," ujarnya seperti dikutip merdeka.com, Sabtu (8/8).

Pengajar di program magister hukum itu menegaskan, untuk urusan segenting pandemi ini, tidak bisa sepenuhnya mengharapkan kesadaran pribadi. Harus dibantu tekanan dari ranah hukum. "Sudah pas bahwa aturan detail diserahkan ke kepala daerah masing-masing, disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Intinya, jika ada pelanggaran protokol kesehatan, sanksi hukum sudah menanti," jelasnya.

Masyarakat sendiri tidak perlu risau dengan dengan kehadiran Inpres ini. Selama mereka mematuhi protokol kesehatan, sanksi tidak akan mengenai diri mereka. "Maksud Inpres ini justru untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Upaya sosialisasi telah dilaksanakan berbulan-bulan. Sekarang saatnya memberikan sedikit penekanan agar kita semua makin sadar pentingnya mematuhi protokol kesehatan," ujarn Dea.

Sebelumnya Presiden Jokowi menerbitkan instruksi baru untuk mendisiplinkan warga di era pandemi Covid-19. Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk membikin aturan yang memuat kewajiban hingga sanksi kepada pelanggar protokol pencegahan Covid-19.

Perintah Jokowi ke kepala daerah tercantum dalam Inpres Nomor 6/ 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sanksi yang harus diatur kepala daerah berupa teguran lisan-tertulis, kerja sosial, denda administrasi, dan penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Skenario Hadapi Resesi

Di bidang ekonomi, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyarankan agar pemerintah segera menyiapkan skenario menghadapi resesi berkepanjangan atau depresi.

"Harusnya memang sudah kita siap dalam skenario-skenario resesi bukan skenario pemulihan karena akan berbeda skenario yang ditampilkan, apalagi kalau misalnya dalam katakanlah triwulan ke-III dan nanti triwulan ke-IV negatif, sesungguhnya kita maju menuju depresi ini yang kita khawatirkan itu ada peluang ketika pandemi nya belum kita selesaikan," ujar Tauhid dalam press conference daring di Jakarta, belum lama ini.

Dia menyebut, triwulan ke-II saja kerugian ekonomi mencapai Rp145,64 triliun bandingkan periode yang sama dengan tahun lalu. Artinya memang besar sekali kerugian yang diterima oleh ekonomi negara. Bila dilihat dari dampak covid-19 diproyeksikan jumlah pengangguran dan kemiskinan juga akan meningkat.

"Kalau kita lihat berbagai proyeksi soal penambahan pengangguran jauh lebih tinggi, kemiskinan bisa lebih dari 5 sampai 10 juta, PHK bisa sampai 10 juta dan menurut saya ini suatu konsekuensi yang harus ditampung ketika kita mengalami situasi resesi," ujarnya.

Tauhid menegaskan bahwa ini menjadi tantangan dan perlunya keseriusan pemerintah dalam mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), agar di triwulan selanjutnya tidak bertumpuk masalah dari triwulan sebelumnya.

Menurut dia, resesi tidak harus menunggu dalam 2 triwulan (yoy) negatif berturut-turut, seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat. Seharusnya pemerintah Indonesia berkaca pada negara lain yang pertumbuhan ekonominya masih positif seperti Vietnam. "Saya kira ini situasi yang juga penting untuk kita siap menghadapi konsekuensi resesi itu sendiri,” tutur dia.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati angkat suara mengenai potensi Indonesia memasuki resesi usai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020 tercatat minus 5,32%. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi negatif tersebut belum menandakan ekonomi RI resesi. "Sebetulnya kalau secara year on year belum (resesi). Kita belum resesi. Resesi itu secara year on year, dua kuartal (negatif) berturut-turut," ujar Sri Mulyani, pekan lalu.

Kuartal lalu, menurut Menkeu, merupakan pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Pemerintah secara terus menerus akan melakukan sejumlah cara dan kebijakan agar ekonomi bangkit di kuartal III dan IV. "Ini kuartal pertama RI kontraksi dan ini pemicu kita agar kuartal III dan kuartal IV jangan sampai negatif atau dihindarkan. Ini yang kita lakukan dan kita all out," ujarnya. bari/mohar/fba