Legislator: Program PEN Lindungi Ekonomi Pelaku Usaha

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.


“Program ini dilaksanakan dengan prinsip asas keadilan sosial, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan moral hazard, serta adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin (6/8).

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, pandemi memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan, kemudian menciptakan krisis kesehatan mengingat belum ditemukannya vaksin dan minimnya alat dan tenaga medis.

Dari segi sosial berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor termasuk sektor informal. Bidang ekonomi, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor/impor terkontraksi, serta pertumbuhan ekonomi menurun tajam.

Sedangkan pada bidang keuangan, terjadi penurunan kinerja sektor riil dan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL), profitabilitas serta solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan skenario pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah akan berlanjut hingga 2021.

Airlangga dalam pidato kunci pada acara Rakernas BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (4/8), mengatakan skenario itu disiapkan karena pandemi diperkirakan belum pulih dalam waktu dekat."Di tahun 2021, kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi," katanya.

Ia menjelaskan upaya penanganan kesehatan dampak COVID-19 akan dilakukan bersamaan dengan program pemulihan ekonomi, mengingat keduanya berjalan saling beriringan."Pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap COVID-19," katanya.

Mantan Menteri Perindustrian ini juga menuturkan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021."Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal," katanya.

Selain itu, tambah Airlangga, pemberian bantuan sosial terus dilakukan hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Upaya lainnya adalah meningkatkan usaha dan industri padat karya hingga 2022 serta menjalankan program restrukturisasi kredit UMKM dan menempatkan dana maupun penjaminan kepada sektor riil. "Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja," ujar Airlangga.

Pemerintah juga telah menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk penguatan modal kerja kepada UMKM maupun korporasi.

Hingga saat ini, dana yang sudah disalurkan perbankan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur."Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada Rp11,5 triliun. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat," katanya.

Secara keseluruhan, ia mengatakan program yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 bertujuan untuk menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian masyarakat.

Menjaga kehidupan dilakukan dengan menekan virus, memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan, mencari obat, meningkatkan kapasitas sektor kesehatan, serta menyiapkan produksi dan distribusi vaksin.

Sementara itu, menjaga mata pencaharian melalui bantuan sosial kepada masyarakat dan stimulus kepada bisnis yang terdampak serta menyiapkan kebijakan lainnya untuk pemulihan ekonomi nasional. mohar

 

 

BERITA TERKAIT

SEBAGAI SYARAT PENGGANTI TES PCR/RAPID ANTIGEN - Menkes: Penerima Vaksin Dapat Sertifikat Digital

Jakarta-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19, Kemenkes mewacanakan memberikan insentif bagi penerima vaksin. Insentif berupa…

Ekonom: Holding UMKM Bertentangan dengan Ide Memajukan UMKM

NERACA Jakarta – Ekonom senior dari UI dan Indef, Faisal Basri, meminta Kementerian BUMN membatalkan rencana holding terkait sektor Usaha…

PEMERINTAH SIAPKAN SISTEM DATA TERINTEGRASI VAKSINASI - Menolak Divaksinasi, Warga Kena Sanksi Hukum

Jakarta-Peringatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menolak program nasional vaksin corona, akan kena sanksi hukuman penjara maksimal 1 (satu)…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

SEBAGAI SYARAT PENGGANTI TES PCR/RAPID ANTIGEN - Menkes: Penerima Vaksin Dapat Sertifikat Digital

Jakarta-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19, Kemenkes mewacanakan memberikan insentif bagi penerima vaksin. Insentif berupa…

Ekonom: Holding UMKM Bertentangan dengan Ide Memajukan UMKM

NERACA Jakarta – Ekonom senior dari UI dan Indef, Faisal Basri, meminta Kementerian BUMN membatalkan rencana holding terkait sektor Usaha…

PEMERINTAH SIAPKAN SISTEM DATA TERINTEGRASI VAKSINASI - Menolak Divaksinasi, Warga Kena Sanksi Hukum

Jakarta-Peringatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menolak program nasional vaksin corona, akan kena sanksi hukuman penjara maksimal 1 (satu)…