UPAYA MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT - Pemerintah Buka Akses Kredit Tanpa Bunga

UPAYA MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT

Pemerintah Buka Akses Kredit Tanpa Bunga

Jakarta-Pemerintah terus berupaya mendorong berbagai stimulus di tengah penurunan konsumsi atau daya beli masyarakat. Sejumlah insentif maupun program bantuan sosial hingga akses pinjaman rumah tangga tanpa bunga terus digencarkan oleh pemerintah. Tujuannya mendongkrak konsumsi masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang memprihatinkan saat ini.

NERACA

Menurut Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo, salah satu wacana yang akan diluncurkan pemerintah adalah pemberian akses pinjaman bagi rumah tangga. Di mana, masyarakat nantinya dapat mengajukan skema pinjaman tanpa bunga.

"Akan ada skema pinjaman untuk rumah tangga tanpa bunga sehingga bisa diakses, itu yang sedang disiapkan," ujarnya dalam acara Webinar Keterbukaan Informasi Publik digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (6/8).

Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara jelas mengenai rencana baru pemerintah dalam memberikan bantuan di tengah pandemi Corona. Pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga ini sedang disiapkan seperti bantuan untuk 13 juta pegawai bergaji di bawah Rp5 juta per bulan. "Jadi ini supaya ada tambahan daya beli, supaya mereka terbantu dan diperhatikan," ujarnya.

Selain itu, juga ada beberapa stimulus lain. "Akan ada bansos untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta, ada tambahan daya beli, supaya mereka terbantu dan diperhatikan. Presiden juga launching bansos produktif supaya bisa modal kerja di awal-awal ini,” tutur dia.

Yustinus mengakui implementasi kebijakan ini tidaklah mudah. Namun dia yakin, dengan semangat gotong royong dari berbagai pihak termasuk kementerian dan lembaga terkait, maka akan bisa dilaksanakan seoptimal mungkin.

"Mudah-mudahan dengan gotong royong bisa, Pemerintah menyadari ada yang belum optimal. Tapi kita sadari tidak mudah mendeliver di situasi ini dengan cepat. Pemerintah ingin terus hadir, dan mohon bantuan semua masyarakat dalam melakukan pengawasan dan ini berdampak positif," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan potensi Indonesia memasuki resesi usai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020 tercatat minus 5,32%. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi negatif tersebut belum menandakan ekonomi RI resesi. "Sebetulnya kalau secara year on year belum (resesi). Kita belum resesi. Resesi itu secara year on year, dua kuartal (negatif) berturut-turut," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/8).

Kuartal lalu, menurut Sri Mulyani, merupakan pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Pemerintah secara terus menerus akan melakukan sejumlah cara dan kebijakan agar ekonomi bangkit di kuartal III dan IV. "Ini kuartal pertama RI kontraksi dan ini pemicu kita agar kuartal III dan kuartal IV jangan sampai negatif atau dihindarkan. Ini yang kita lakukan dan kita all out," tegas dia.

Menkeu meminta dunia usaha turut serta membantu pemerintah membangkitkan ekonomi. "Kita harap dunia usaha dan stake holder sama-sama pulihkan ekonomi akibat pandemi Covid," tandasnya.

Upaya Hindari Resesi

Selain itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan memberikan sejumlah stimulus baru bagi masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di kuartal III dan IV. Pertama, akan memberikan tambahan bansos untuk program keluarga harapan (PKH) berupa beras 15 Kg.

Pemberian bansos tersebut memakan anggaran sebesar Rp4,6 triliun dengan target penerima 10 juta masyarakat. "Program keluarga harapan nantinya akan menerima tambahan berupa beras 15 Kg," ujar Sri Mulyani.

Stimulus selanjutnya adalah pemerintah juga menyiapkan bansos produktif untuk 12 juta UMKM termasuk bagi perusahaan yang sangat kecil. Rencana pemberian bantuan ini akan memakan anggaran sebesar Rp30 triliun.

Kemudian yang terbaru, adalah pemberian gaji tambahan kepada karyawan berpenghasilan di bawah Rp5 juta. "Pemerintah mengkaji pemberian gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta diperkirakan akan anggarannya mencapai Rp31,2 triliun," katanya.

Selain beberapa insentif tersebut, pemerintah juga akan meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan pengurangan beban tagihan listrik bagi dunia usaha pariwisata, industri, bisnis dan sosial yang menelan dana sebesar Rp3 triliun.

"Jumlah anggaran ini untuk PLN agar tidak beri tagihan minimal adalah Rp3 triliun. Diberikan bagi industri pariwisata, hotel dan restoran agar mendapat dampak positif karena selama ini saat pandemi volume aktivitas turun tetapi harus tetap bayar minimal. Nanti yang dibayar adalah sesuai pemakaian," ujarnya.

Stimulus selanjutnya adalah menurunkan cicilan PPh 25 yang sebelumnya didiskon sebesar 30 persen menjadi 50 persen. Kemudian, memperpanjang program bantuan sosial (bansos) untuk menanggulangi dampak pandemi Virus Corona hingga akhir tahun. "Presiden sudah melakukan langkah-langkah. Terakhir, seluruh bansos yang tadinya diberikan 3-6 bulan akan diperpanjang hingga Desember," kata Sri Mulyani.

Adapun jumlah bantuan langsung tunai (BLT) akan dikurangi dari sebelumnya Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Pengurangan jumlah BLT tersebut bakal dilaksanakan pada September hingga Desember 2020 mendatang.

Meski sejumlah ekonom memperkirakan Indonesia tidak akan lolos dari resesi akibat pandemi Covid-19, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir, mengaku optimistis Indonesia bisa menghindari resesi.

Menurut dia, usai pelonggaran PSBB, atau sekitar bulan Juni telah terjadi pembalikan kurva kegiatan ekonomi yang merangkak naik. "Kalau kita lihat leading indicator, seperti PMI. Kalau kita lihat dari Mei ke Juni, ke Juli itu 7 poin lebih, 46,9 indeks PMI kita," ujar Iskandar, Rabu (4/8).

Begitu juga dengan penjualan kendaraan bermotor, meski masih minus tapi membaik di mana dari -82 menjadi -54. Kemudian ada penjualan ritel yang juga menunjukkan peningkatan. Bahkan survei indeks keyakinan konsumen meningkat signifikan 83,8. Survei kegiatan dunia usaha juga menunjukkan tren serupa.

"Bukan hanya 5 leading indicator yang tunjukkan kinerja positif. Ada 3 hal, inflasi inti kita di bulan juli yang masuk di Q3, kalau kita lihat inflasi inti kita dibandingkan Juni, yang juni 0,02, Juli 0,16," ujar Iskandar.

Menurut dia, inflasi inti ini secara konsep menggambarkan tingkat permintaan. Di mana permintaan dalam negeri menunjukkan peningkatan. Artinya, tanda-tanda geliat ekonomi yang tadinya tidak terlihat di kuartal II, mulai menunjukkan tren perbaikan memasuki kuartal III.

"Ini satu sisi positif yang saya memang dari dulu termasuk yang optimis. Dengan indikator-indikator ini, langkah pemerintah itu on the track, tapi kecepatan jadi masalah. Pembalikan sudah terjadi, tapi pembalikannya ini cepat atau lambat itu yang jadi masalah," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

DALAM MENJALANKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN - Presiden Minta K/L Bekerja Solid dan Terintegrasi

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga (K/L) tidak menjalankan program sektoral yang terkesan jalan sendiri dan melengkapi satu sama lain.…

Industri Manufaktur Berpeluang Bangkit Saat Pandemi

NERACA Jakarta - Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkana, mengatakan sektor industri manufaktur nasional memiliki kesempatan bangkit…

REALISASI ANGGARAN PEN BARU 21,1% - Ekonomi RI Diprediksi Kembali Normal pada 2023

  Jakarta-Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DALAM MENJALANKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN - Presiden Minta K/L Bekerja Solid dan Terintegrasi

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga (K/L) tidak menjalankan program sektoral yang terkesan jalan sendiri dan melengkapi satu sama lain.…

Industri Manufaktur Berpeluang Bangkit Saat Pandemi

NERACA Jakarta - Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkana, mengatakan sektor industri manufaktur nasional memiliki kesempatan bangkit…

REALISASI ANGGARAN PEN BARU 21,1% - Ekonomi RI Diprediksi Kembali Normal pada 2023

  Jakarta-Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru…