Banjir Impor Kertas Sigaret Memukul Perusahaan Kertas Sigaret Dalam Negeri

NERACA

Jakarta - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengkhawatirkan ditutupnya produsen kertas sigaret pascapengambilalihan perusahaan produsen kertas sigaret di Medan dan dipindahkan oleh investornya untuk berproduksinya di Vietnam. Tindakan ini menurut APKI dapat melemahkan ketahanan industri dalam negeri.

Tutupnya pabrik memberikan kerugian besar bagi kemajuan industri dalam negeri yaitu peningkatan pengangguran, pengurangan investasi, pengurangan pemakaian sumber daya dalam negeri, dan lonjakan impor kertas sigaret.

Di sisi lain, produsen kertas sigaret dalam negeri seringkali mendapatkan hambatan dalam perdagangan ke luar negeri seperti untuk melakukan ekspor ke Tiongkok dan Vietnam.

Hambatan ini  berupa adanya peraturan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki wewenang untuk mengatur secara monopoli perdagangan bahan baku untuk produk hasil tembakau di Tiongkok. Termasuk juga adanya  peraturan yang menghambat perdagangan bebas dari Vietnam berupa penerapan kuota impor dengan mengutamakan pasokan bahan baku dari dalam negeri.

Ketua Umum APKI, Aryan Warga Dalam menginformasikan sejak ditutupnya pabrik di Medan tersebut, kapasitas dan utilisasi industri kertas sigaret secara nasional berkurang. “Juga telah terjadi lonjakan impor kertas sigaret sekitar sebesar kurang lebih 43%, yang menyebabkan tergerusnya pangsa pasar kertas sigaret dari produsen dalam negeri,” ujar Aryan. 

Jika kondisi ini terus berlanjut, kata Aryan, maka keberlangsungan industri hasil tembakau  dalam negeri pun akan terancam, sebab  industri hasil tembakau akan sangat bergantung pada impor dan terpapar pada risiko besar seperti fluktuasi kurs rupiah, keharusan menyimpan persediaan bahan baku dalam jumlah yang lebih besar terlebih jika terjadi gangguan logistik global seperti dampak pandemi Covid-19.

Industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor stategis domestik yang terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Tercatat, industri hasil tembakau mampu memberikan sumbangsih sekitar Rp. 200 triliun terhadap devisa negara. Industri ini juga menyerap tenaga kerja bagi sekitar 1 juta jiwa, termasuk bagi industri pendukungnya.

Menilai kritisnya kondisi industri kertas sigaret dan mengantisipasi dampak buruknya pada industri hasil tembakau  yang strategis bagi pemasukan negara, APKI berupaya  mengambil langkah tindak lanjut dengan segera yaitu menghimpun data-data dari anggotanya yang memproduksi kertas sigaret dan menganalisa dampak  kerugian atau potensi kerugian ke depannya.

Berdasarkan data tersebut, APKI   bermaksud akan mengajukan permohonan perlindungan melalui Kementerian dan Lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

“Kami yakin bahwa instansi terkait akan segera menindaklanjuti dengan segera, terlebih di saat bayang-bayang akan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini telah ada di depan mata. Tekanan yang dialami dari ancaman kerugian atas terjadinya lonjakan impor ini dapat menyebabkan industri kertas sigaret di dalam negeri tidak dapat  bertahan lebih lama lagi,” ungkap Aryan.

Sebagai perbandingan, Tiongkok yang menerapkan kebijakan cukup ketat terhadap impor kertas bekas di negaranya diberikan waktu yang cukup untuk menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini sebetulnya bisa dicontoh oleh Indonesia.

Seperti diketahui, Industri pulp dan kertas Indonesia merupakan salah satu industri yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Industri pulp dan kertas memberikan kontribusi terhadap PDB industri non migas sebesar 3,89% dan devisa negara sebesar US$ 7,126,79 miliyar (industri pulp US$ 2,653 milyar dan industri kertas US$ 4,4716 milyar) pada tahun 2018. Devisa tersebut diperoleh dari kegiatan ekspor yang ditujukan ke beberapa negara tujuan utama diantaranya Cina, Korea, India, Bangladesh dan Jepang untuk pulp dan Jepang, Amerika, Malaysia, India, serta Cina untuk kertas.

Disisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2021. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan.

“Di tahun 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” jelas Airlangga.

 

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Dorong Perekonomian Nasional dan ASEAN

NERACA Bogor - Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP)  terus berupaya menjadikan perikanan skala kecil menjadi penopang hidup nelayan yang berkontribusi pada…

Mendorong LPS Koperasi Masuk RUU Cipta Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM sedang memperjuangkan masuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi pada RUU Cipta Kerja. LPS…

Indonesia Kembali Terbebas dari Pengenaan BMAD Kain Bukan Tenunan

NERACA Jakarta - Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto menyambut gembira keputusan India menghentikan penyelidikan kembali (re-investigasi) tanpa pengenaan Bea Masuk…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Pemerintah Dorong Perekonomian Nasional dan ASEAN

NERACA Bogor - Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP)  terus berupaya menjadikan perikanan skala kecil menjadi penopang hidup nelayan yang berkontribusi pada…

Mendorong LPS Koperasi Masuk RUU Cipta Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM sedang memperjuangkan masuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi pada RUU Cipta Kerja. LPS…

Indonesia Kembali Terbebas dari Pengenaan BMAD Kain Bukan Tenunan

NERACA Jakarta - Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto menyambut gembira keputusan India menghentikan penyelidikan kembali (re-investigasi) tanpa pengenaan Bea Masuk…