NERACA

Jakarta - Pengamat militer dan intelijen, Dr Susaningtyas Kertopati, berpendapat optimalisasi sinergitas TNI-Polri merupakan hal penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Sinergi sangat penting untuk stabilitas keamanan nasional," kata dia, saat memberikan pembekalan kepada Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando TNI AU Angkatan Ke-57 dalam Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun 2020 di Graha Widya Dirgantara, Sekolah Staf dan Komando TNI AU, di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/7).

Dalam siaran persnya, dia mengatakan, stabilitas keamanan nasional akan mendukung program-program pembangunan nasional, termasuk pembangunan SDM yang unggul.

Bahkan, lanjut dia, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pernah menyebut bahwa dalam membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi perlu kerja sama dan kolaborasi berbagai komponen bangsa untuk mencapai kemajuan dan keunggulan.

TNI-Polri, kata dia, sangat berkepentingan terhadap kualitas generasi muda di masa depan."Dengan kualitas dan nasionalisme yang mumpuni, akan menjadi mudah bagi TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya untuk bekerja sama membangun ketahanan nasional melalui pertahanan militer & nonmiliter," kata dia.

Selain itu, integrasi TNI-Polri harus mendapat dukungan dari masyarakat sipil, di tingkat pusat dan daerah."Masyarakat sipil berperan sebagai agen perubahan dan pembangunan, terutama di daerah-daerah di mana kekuatan komponen bangsa lainnya belum memadai," ujarnya.

Peran itu perlu didukung berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan perekonomian yang berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional.

Pembangunan ekonomi dan stabilitas keamanan nasional sangat mempengaruhi tingkat keamanan suatu wilayah. Oleh karena itu, lanjut Susaningtyas, seluruh kekuatan komponen bangsa perlu membangun kualitas perekonomian dan stabilitas keamanan nasional.

"Jika suatu daerah tertinggal dalam pembangunan, maka rentan menghadapi ancaman yang dapat menganggu kegiatan masyarakat," tuturnya.

Dia menambahkan, ada beberapa upaya untuk mengoptimalisasi integrasi TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya, yang terbagi dalam tiga tingkatan.

"Tingkat Strategis: Membahas turunan produk perundang-undangan pertahanan militer & nirmiliter untuk memberikan maupun melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada, baik itu di TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya," ujarnya.

Kedua, tingkat organisasi menyangkut pengembangan koordinasi, kerja sama serta komunikasi antara TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya seperti dengan meningkatkan kembali pemahaman jiwa korsa dan aplikasinya. Sehingga solidaritas yang bersifat fanatisme yang salah dapat ditinggalkan.

"Meningkatkan dan memperbaiki koordinasi inter dan antar institusi. Meningkatkan intensitas latihan bersama dalam menghadapi operasi gabungan untuk bencana alam, Covid-19, ataupun separatism," ucapnya.

Pada level ini, pelibatan Badan Intelijen Negara sebagai representasi organisasi sipil dan koordinator sektor intelijen sangat diperlukan mengingat, intelijen adalah first line of defense dalam kelangsungan hidup suatu negara.

"Untuk itu, penguatan koordinasi antara intelijen TNI (BAIS), intelijen Polri (BIK), serta penyelenggara intelijen lainnya seperti kejaksaan, imigrasi dan bea cukai sangat diperlukan untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme, baik dalam dan luar negeri, yang dapat mengganggu program pembangunan nasional," katanya.

Ketiga, tingkat program yakni, peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan pendidikan di entitas masing-masing. Dengan kapasitas TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya yang semakin baik, maka akan terwujud kemantapan dalam koordinasi dan kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

PKB Juang 2020 yang diikuti Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando TNI AU Angkatan Ke-57, didampingi Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AU, Marsekal Muda TNI Samsul Rizal, para pejabat Seskoau, dosen dan perwira penuntun. Ant