Pengurangan Non Tariff Measures untuk Kemudahan Arus Barang Esensial

NERACA

Jakarta - Pertemuan Association of Southeast Asian Nations High Level Task Force on Economic Integration (ASEAN HLTF-EI) ke-38 menekankan perlunya langkah segera dalam pengurangan Non Tariff Measures (NTMs), terutama untuk kemudahan lalu lintas barang-barang esensial di kawasan ASEAN.

Langkah itu sebagai bagian implementasi Ha Noi Plan of Action on Strengthening ASEAN’s Economic Cooperation and Supply Chain Connectivity in Response to Covid-19.

Selain itu juga merupakan salah satu butir rekomendasi dari pertemuan virtual yang dipimpin oleh Permanent Secretary of the Ministry of Trade and Industry Singapura Gabriel Lim, dan dihadiri oleh seluruh pemimpin HLTF-EI dari 10 negara ASEAN tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman, selaku Ketua HLTF-EI Indonesia, secara khusus menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan ASEAN dalam proses pemulihan ekonomi.

“Di antaranya yaitu transformasi ekonomi menuju digitalisasi khususnya bagi UMKM, peningkatan pemanfaatan penggunaan tanda tangan dan stempel elektronik SKA Form D melalui ASEAN Single Window, terlebih untuk masa pembatasan sosial. Kemudian, mendorong pengaturan ASEAN travel corridors dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, serta Memastikan penandatangan RCEP tahun 2020 untuk meningkatkan kepercayaan publik,” papar Rizal.

Kemudian, kata Rizal, pertemuan ini juga memberikan beberapa rekomendasi lainnya, yakni pertama, mendorong implementasi tepat waktu program prioritas di bawah kepemimpinan Vietnam. Kedua, memberi arahan agar semua pihak di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ikut serta dalam proses Mid Term Review (MTR) Cetak Biru MEA 2025.

“Ketiga, memperhatikan proses penyusunan ASEAN Post 2025 secara seksama, yang pada substansinya mengacu pada hasil MTR dan memperhatikan pengalaman dari pandemi Covid-19, serta memiliki mekanisme koordinasi yang baik antar tiga pilar ASEAN,” jelas Rizal.

Keempat, lanjut Rizal, menginstruksikan agar lembaga terkait di bawah MEA memberi masukan terhadap dokumen Consolidated Strategy on the 4.0 IR for ASEAN. Kelima, perlunya peningkatan engagement dengan Inggris, dan perlunya meninjau kembali tingkat ambisi ASEAN dalam Free Trade Agreements (FTAs).

Sebagai informasi, HLTF-EI merupakan Working Group Think-tank ASEAN Economy yang terdiri dari para pejabat senior ekonomi dari masing-masing negara anggota ASEAN.

“Tugasnya untuk mengambil keputusan strategis terhadap isu-isu tertentu, serta memberikan rekomendasi kepada para Menteri Ekonomi ASEAN atas persoalan-persoalan yang menghambat ekonomi dan implementasi Cetak Biru MEA 2025,” jelas Rizal.

Sebelumnya, Lembaga swadaya masyarakat Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai kebijakan kerja sama perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah justru meningkatkan ketergantungan terhadap produk-produk impor.

"Fakta menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan yang diambil oleh Indonesia tidak mendorong terjadinya 'trade diversion', tetapi semakin mengarah kepada 'trade creation' yang meningkatkan ketergantungan produk impor sebagai substitusi produk lokal yang dianggap mahal dan tidak kompetitif," kata Direktur IGJ Rachmi Hertanti.

Trade diversion adalah pengalihan perdagangan dari negara yang tidak ikut serta dalam perjanjian perdagangan tapi lebih efisien, ke negara yang ikut serta dalam perjanjian walau kurang efisien. Sementara itu, trade creation adalah penggantian produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional dengan produk impor yang lebih murah dari anggota lain.

Menurut Rachmi, tidak adanya trade diversion diindikasikan dengan masih rendahnya pemanfaatan Preferential Free Trade Agreement (FTA). Dari beberapa perdagangan bebas yang telah ditandatangani, Indonesia belum juga dapat memanfaatkannya secara maksimal. Rata-rata pemanfaatan Preferential FTA untuk mendorong kinerja ekspor masih sangat rendah yakni hanya 30-35 persen. Bahkan dalam ASEAN-India FTA, pemanfaatan Preferential FTA masih 6,05 persen. "Rendahnya pemanfaatan Preferential FTA mengindikasikan rendahnya daya saing," ujar Rachmi.

Selain itu, produk keunggulan komparatif Indonesia masih sedikit dan lebih didominasi oleh produk rendah teknologi. Hal tersebut disebabkan rendahnya nilai tambah produksi yang dimiliki sehingga membuat sebaran pasar menjadi sangat terbatas.

Terkait trade creation pada liberalisasi perdagangan sendiri, lanjut Rachmi, menciptakan ketergantungan yang tinggi pada produk impor. Hal itu yang kemudian berdampak terhadap industri lokal yang semakin tidak kompetitif menghadapi gempuran produk impor. Misalnya, industri baja lokal yang akhirnya 'teriak' menghadapi gempuran produk baja impor.

 

 

BERITA TERKAIT

Waktunya Mendorong UKM Ke Pasar Eropa

NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong dan mendukung para pelaku UKM untuk memanfaatkan peluang ekspor ke pasar…

Kembangkan Pemasaran Pertanian, Kementan Menggandeng Bukalapak

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) resmi bekerjasama dengan perusahaan e-commerce Bukalapak. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengembangkan kapasitas usaha dan…

Strategi Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19

NERACA Jakarta - Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan negara anggota G20 telah digelar secara virtual. Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Waktunya Mendorong UKM Ke Pasar Eropa

NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong dan mendukung para pelaku UKM untuk memanfaatkan peluang ekspor ke pasar…

Kembangkan Pemasaran Pertanian, Kementan Menggandeng Bukalapak

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) resmi bekerjasama dengan perusahaan e-commerce Bukalapak. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengembangkan kapasitas usaha dan…

Strategi Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19

NERACA Jakarta - Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan negara anggota G20 telah digelar secara virtual. Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto…