NERACA

Depok - Menyikapi menumpuknya ribuan paket Bantuan Sosial (Bansos) paket sembako‎ yang belum disalurkan kepada warga di Kota Depok beberapa waktu lalu. Hal ini menimbulkan pertanyaan pada bantuan dana tunainya yang totalnya mencapai miliaran rupiah yang menjadi satu kesatuan kegiatan paket bansos Covid'19; dimana keberadaannya?. Demikian dijelaskan Dosen STIPAN Jakarta, Drs. H. Zalfinus Irwan MM, Pengamat pemerhati Pemberdayaan Masyarakat dan Mantan Kepala Dinas di Kota Depok kepada NERACA baru-baru ini.

"‎Walaupun bantuan paket sembako seperti tidak bertuan. Karena “menumpuk”, padahal paket kegiatan bansos sembako, juga ada bantuan dana tunai yang satu kegiatan dalam bentuk paket sembako dan dana tunai. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan tentang “dana tunainya dimana penerima manfaatnya disalurkan?" ujarnya mempertanyakan dan menjelaskan perlu ada transparansinya yang meliputi 63 Kelurahan di Kota depok.

‎Dikatakan. tidak bertuannya 4.256 paket bansos corona dari Pemda Jabar karena pihak kantor pos tidak menemukan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) sesuai data dan alamat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Anggaran pengadaan bansos ini lumayan besar yaitu Rp500 ribu/paket (belum termasuk biaya distribusi) terdiri dari tunai Rp150 ribu dan Rp350 ribu berupa barang sehingga total nilai terjadi kelalaian dalam pengelolaan uang negara/rakyat ini sebesar lebih dari Rp2 milyar.

Melalui telaah mulai dari penyiapan penyusuran data sampai kepekaan aparat dan keputusan keberanian mengambil keputusan.

Menurut pejabat yang pernah 10 tahun memimpin Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kota Depok, ‎dalam penyaluran bansos wilayah Bodebek diperlukan data berupa; data orang miskin lama atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),bersumber dari pendataan Badan Pusat Statistik tahun 2011 dan diperbaharui oleh Kementerian Sosial pada tahun 2015 yang kemudian divalidasi oleh Pemerintah Daerah. Data ini dikelola oleh Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK).

"Data orang miskin baru dampak corona bersumber dari pendataan RT/RW yang dikordinir oleh Dinas Sosial (Dinsos)," tulisnya kepada NERACA.

Sementara itu, lanjutnya, menurut Kepala Dinas Sosial pendataan terkendala oleh sempitnya waktu dan data yang disetor banyak yang bermasalah atau tidak sesuai dengan 5 kelompok orang terkena dampak corona. Dan bekerja pada usaha mikro bidang perdagangan, pertanian, transportasi, industri dan pemulung.

Dikemukakn, data warga Depok non KTP terdampak corona, sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah."Gugus Tugas Covid 19 Kota Depok seharusnya melakukan koordinasi secara terus menerus terhadap proses pemberian Bansos mulai dari mengkoordinasikan penyusunan untuk ketiga jenis data diatas sebelum dikirim ke Pemerintah Jawa Barat," katanya mengingatkan.

Dijelaskan, DTKS yang disusun oleh Kementerian Sosial nampaknya kurang akurat karena sumber datanya berdasarkan data BPS tahun 2011 dan diperbaharui tahun 2015 dengan alasan keterbatasan dana Kemensos meminta pemerintah daerah melakukan validasi. Kemudian dalam perjalanan penyaluranya kepada KRTS. kelihatan juga kurang koordinasi dan pemantauan sehingga terjadilah permasalahan tidak tersalurkannya bansos sebanyak 4 256 paket, menumpuk di Balai Rakyat Depok II lebih kurang selama 3,5 bulan dan tentu uang tunai sebesar Rp638,4 juta (150 ribu/paket) tidak ikut menumpuk di balai rakyat.”Dimana yaa kira-kira. Kalau saja kantor Pos melaporkan dan atau Gugus Tugas proaktif tentu permasalahan ini cepat teratasi dan tidak terjadi pemusnahan telor yang mulai membusuk. Paket bansos yang bermasalah seharusnya dikembalikan kepada pemerintah Provinsi Jabar," ujar Zalfinus Irwan. ‎

Selain itu, lanjutnya perlu dilakukan Uji secara random apakah benar KRTSnya tidak ditemukan dan kantor pos seperti kalau mereka mengantar kiriman ke alamat tidak dikenal. Dan, ‎sebagai tidak lanjut dari permasalahan bansos ini perlu dilakukan beberapa hal.

Diantaranya, pemahaman bersama bahwa DTRS dari BPS ini pendataan berjarak tahunan sementara mutasi data penduduk terus berjalan (meninggal, pindah, naik turun kelas sosial dsb).

Demikian pula perlu investigasi secara random apakah memang alamat KRTS yang 4 256 itu yang tidak ditemukan atau para petugas penyalur yang tidak sampai alamat mengingat mengingat pengatar bukan pegawai pos langsung."Jangan menunggu lebih lama lagi paket bansos menumpuk di Balai Rakyat Depok II mengingat paket berisi makanan cepat kedaluarsa, ingat kasus barang bukti penyelewengan raskin sampai membusuk yang disimpan di Kantor Kelurahan Depok yang menganggu kesehatan dan pelayanan," tutur Zalfinus Irwan menyarankan Walikota Depok. Dasmir