DJKI Hadirkan Loket Virtual Mudahkan Pelayanan di Tengah COVID-19

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghadirkan loket virtual bernama "LockVid 2020", sebuah terobosan teknologi untuk memudahkan pelayanan publik di tengah pandemi COVID-19.


"Virtual Loket itu bagian dari keinginan DJKI harus bisa menanggulangi dan memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah, juga sebagai upaya melaksanakan pelayanan publik meski saat ini sedang terjadi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia,” ujar Direktur Teknologi Informasi DJKI Kemenkumham Sucipto dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin (15/7).

 

Sucipto menjelaskan LockVid 2020 merupakan loket virtual, tempat di mana masyarakat dapat mendaftarkan dokumen terkait kekayaan intelektual. Dengan adanya loket virtual tersebut, masyarakat tetap dapat mendaftarkan kreasinya ke DJKI secara daring di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia.


Sucipto berharap, loket virtual dan website DJKI bisa menjadi gerbang perlindungan bagi ciptaan anak-anak negeri.“Bagi DJKI tidak ada hambatan untuk melayani masyarakat mendaftarkan dokumen terkait kekayaan intelektual," kata dia.


Loket virtual LockVid 2020 telah diluncurkan pada Rabu (13/5), dan sudah mulai bisa diakses pada Kamis (14/5), melalui loketvirtual.dgip.go.id. LockVid 2020 ini akan terus melayani dalam situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga loket offline dapat dibuka kembali.


Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris mengatakan, bahwa kebutuhan pemerintah akan dukungan teknologi informasi kini sudah tidak dapat dielakkan lagi karena adanya pandemi COVID-19.


Oleh karena itu, Direktur Teknologi Informasi DJKI Kemenkumham yang baru diminta untuk membuat inovasi lain yang dapat membantu tugas-tugas DJKI.


“Tantangannya cukup berat untuk Pak Sucipto karena kita ke depan tidak bisa lagi melepaskan teknologi. Jadi pekerjaan-pekerjaan substantif dan administratif ini sudah menggunakan teknologi,” ujar Freddy.


Loket virtual merupakan salah satu upaya yang dibangun bersama oleh para pimpinan DJKI, yaitu Sucipto dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Mohamad Aliamsyah, selaku Ketua Tim Penataan dan Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur TI DJKI. Keduanya juga berperan sebagai koordinator layanan tersebut. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Ekonomi Digital Perlu Kerangka Hukum Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air dinilai memerlukan kerangka hukum persaingan usaha yang dapat menjamin kepastian hukum…

Digugat Konsumen 1,1 Ton Emas, Antam Dinilai Tidak Bersalah

NERACA Jakarta - Pakar hukum perdata bidang kontrak dari Unair Faizal Kurniawan mengatakan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) tidak bertanggung…

KPPU Intensifkan Pemantauan Harga Daging di Sumatera

NERACA Pangkalpinang - Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengintensifkan pemantauan harga daging sapi di lima provinsi di…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Ekonomi Digital Perlu Kerangka Hukum Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air dinilai memerlukan kerangka hukum persaingan usaha yang dapat menjamin kepastian hukum…

Digugat Konsumen 1,1 Ton Emas, Antam Dinilai Tidak Bersalah

NERACA Jakarta - Pakar hukum perdata bidang kontrak dari Unair Faizal Kurniawan mengatakan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) tidak bertanggung…

KPPU Intensifkan Pemantauan Harga Daging di Sumatera

NERACA Pangkalpinang - Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengintensifkan pemantauan harga daging sapi di lima provinsi di…