Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung terciptanya digitalisasi pasar rakyat guna menjawab kebutuhan masyarakat di era ini, terlebih setelah adanya pandemi Covid-19.

NERACA

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengakui, digitalisasi menjadi salah satu inovasi dan prioritas Kementerian Perdagangan agar sektor perdagangan tetap bergairah. “Sebenarnya, digitalisasi pasar rakyat harus dipahami sebagai tuntutan zaman, bukan lagi hanya kebutuhan pada saat pandemi Covid-19. Namun pada saat pandemi ini, digitalisasi pasar rakyat harus dilakukan dengan strategi mengedepankan standar operasional pasar sesuai protokol kesehatan, melakukan transaksi secara digital, dan melakukan pembayaran secara digital. Diharapkan sektor swasta dapat bersinergi dengan pemerintah mendukung program ini,” ujar Jerry.

Jerry menjelaskan, pasar rakyat merupakan unsur vital bagi perdagangan dan merupakan bagian aktivitas sehari-hari masyarakat. Untuk itu, pola-pola konvensional yang dilakukan di pasar sebelum pandemi harus segera disesuaikan dengan pola-pola kehidupan normal baru.

Digitalisasi pasar rakyat bertujuan mempermudah proses transaksi, meningkatkan layanan kepada konsumen, mengurangi risiko terjadinya kejahatan, dan memudahkan pendataan, terutama data omzet.

Sedangkan dalam kerangka besar, digitalisasi pasar adalah cara memoderenkan pasar sehingga lebih efisien, efektif, dan memuaskan semua pemangku kepentingan. Digitalisasi pasar akan mengoptimalkan kerja pasar, konsumen, para pengusaha dan pedagang, serta fungsi negara dalam bidang ekonomi.

Konsep besar digitalisasi pasar ini juga sesuai dengan polapola perdagangan baru sebagai dampak pandemi Covid-19, yaitu terjadi peningkatan perdagangan daring, penggunaan kurir daring, peningkatan penggunaan cara pembayaran nontunai, dan penurunan mobilitas dan aktivitas sosial di ruang publik. Untuk itu, perlu disadari bahwa keberlangsungan ekonomi, bisnis, produksi, distribusi, logistik, dan promosi tak lepas dari dukungan inovasi dan peran teknologi.

“Digitalisasi pasar adalah langkah komprehensif yang bermanfaat luas bagi seluruh pihak. Kemendag akan menjadi pihak terdepan yang mewujudkan hal itu sehingga pasar semakin berfungsi sebagai penyokong perekonomian negara,” tegas Jerry.

Namun demikian, Jerry menyadari, digitalisasi pasar rakyat merupakan proses panjang dan menantang. Ada tiga langkah utama yang harus difokuskan. Pertama ialah infrastruktur yang perlu disiapkan, baik fisik maupun teknologi sehingga mekanisme pasar yang lebih modern dapat terwujud. Jerry mengharapkan adanya pemerataan teknologi karena disadari masih ada ketimpangan sarana dan prasarana antara Jawa dan luar Jawa.

Kedua, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan institusi, terutama juga pemerataan kemampuan SDM dan kapasitas institusi di berbagai wilayah agar digitalisasi pasar bisa berjalan secara integratif di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, dukungan pihak swasta yang dapat memberikan dukungan dalam semua aspek, mulai dari pembiayaan hingga penyediaan teknologi dan platform. Wamendag Jerry mencontohkan, untuk transaksi dan pembayaran, perlu adanya platform dari pihak ketiga yang bisa menjamin arus transaksi, baik dari rantai pasok (pedagang ke pedagang), maupun dari pedagang ke konsumen.

“Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta harus dimaksimalkan untuk menunjang program digitalisasi pasar rakyat. Selain memiliki teknologi dan SDM yang dapat mendukung pemerintah, sinergi dengan sektor swasta juga akan membuka lapangan kerja sehingga ekonomi secara keseluruhan bisa berjalan,” ujar Jerry.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, kegiatan perdagangan dikelola masingmasing oleh pemerintahan pusat dan daerah. Untuk itu Jerry mengharapkan, langkah sinergi dengan sektor swasta dapat dilakukan dalam semua level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. “Sinergi yang baik antara semua pemangku kepentingan menjadi kunci dalam digitalisasi pasar,” harap Jerry.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi pun mendorong digitalisasi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu, pemerintah telah menetapkan target digitalisasi sebanyak 10 juta UMKM di tahun 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), hingga saat ini baru 8 juta UMKM yang telah terdigitalisasi.

"Digitalisasi UMKM tidak hanya bisa memasarkan produk dan layanan melalui marketplace. Mereka yang sudah ada di marketplace harus bertahan dan memiliki transaksi berkelanjutan. Dari data yang kami terima, kegagalan UMKM di marketplace adalah karena produk dan pelaku belum siap," ujarnya dalam Urbancity.id Webinar bertajuk "Koperasi dan UMKM Go Digital Di Era New Normal" di Jakarta.

Artinya, sambung Zabadi, selama ini pelaku UKM tidak dapat dihubungi konsumen dengan produk yang belum siap online. Perubahan perilaku konsumen dengan membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah terbukti dapat memberi peluang lebih besar kepada UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk bertahan atau bahkan melaju di tengah pandemi Covid-19.

“Sayangnya, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM, karena dari sekitar 64 juta populasi UMKM di Indonesia, baru 13% saja yang terhubung ke ekosistem digital. Oleh karena itu, perlu keterlibatan pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi manfaat UMKM masuk ke ekosistem digital dan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan mereka,” jelas Zabadi.