Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 selayaknya dikenal istilah TSM dalam pemilu, yaitu Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam meluluhlantakkan perekonomian suatu negara. Tidak hanya pada konteks politik, dan sosial. Tetapi juga menimbulkan masalah baru pada sektor perekonomian.

NERACA

"Covid ini hadir betul-betul mempunyai dampak terstruktur, sistemik dan masif yang mana meluluhlantakkan sendi-sendi inovatif terhadap bangsa dan negara," ujar Bahlil saat menyampaikan Keynote Speech di acara Launching Buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional, Jakarta, Senin (13/7).

Bahlil menilai, hari ini pandemi dalam perspektif kesehatan sangat mengkhawatirkan. Namun dampaknya akan lebih jauh lagi pasca Covid-19. "Kondisi ekonomi sudah pasti akan hancur," ujar Bahlil.

Pandemi ini membuat masing-masing negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sebab ini salah satu strategi untuk mempertahankan diri bagi tiap negara. Hal lainnya, Bahlil melihat ini pergerakan barang dan orang akan mengalami penurunan antar negara. Setidaknya akan terjadi dalam waktu minimal 1-3 tahun.

Selain barang, pergerakan orang juga akan berkurang. Sebab orang mulai ragu dan mempertanyakan kondisi negara tujuan aman atau tidak dari penyebaran virus corona. "Selain barang, (pergerakan) orang pun akan berkurang. Orang mulai ragu benar enggak nih satu negara ini aman?," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Di samping itu, masing-masing negara akan memaksimalkan ekonomi lokal untuk bertahan di masa pandemi. Sehingga saat ini sudah banyak daerah melakukan gerakan menanam pangan lokal untuk bertahan hidup. "Kalau di Papua itu orang kaya makan beras, kalau makan singkong itu dianggap orang tidak kaya dan sekarang kebalikan," ujarnya.

Dalam buku yang dikeluarkan Indef itu, Bahlil melihat ada beberapa pergolakan yang terjadi terkait pandemi di Indonesia. Situasi ketidakpastian ini terpotret dalam pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan mengalami kontraksi antara minus 4,9% sampai minus 3%. "Bahkan di beberapa negara berkembang juga diproyeksikan akan minus," tutur dia.

Kondisi ini juga sudah mulai terasa di Tanah Air. Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2020 berada di angka 2,97%. Padahal saat itu, diperkirakan Covid-19 masuk ke Indonesia hanya dua pekan. Bahlil memperkirakan kondisi ini pertumbuhan ekonomi akan turun drastis bahkan sampai minus pada kuartal-II tahun 2020. "Kalau di kuartal II-2020 kemungkinan besar sudah minus," ujarnya.

BKPM mencatat realisasi investasi triwulan I-2020 mencapai Rp210,7 triliun. Angka ini setara 23,8% dari target investasi di tahun ini yang dipatok Rp886,1 triliun. Jumlah ini tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan.

Realisasi ini terbagi dalam Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) sebesar Rp112,7 triliun atau setara 53,5% dari total realisasi. Dan Penanaman Modal Asing atau (PMA) senilai Rp98 triliun atau 46,5% dari total realisasi.

Bahlil menyatakan beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian ini. Di antaranya yang pertama terkait dengan konsolidasi perusahaan PMA yang terganggu akibat adanya Covid-19. "Yang kedua, untuk pengiriman barang dari negara itu kita belum diizinkan. Sehingga realisasinya lama," ujarnya. Bahlil menambahkan, sepanjang triwulan I-2020, investasi telah menyerap 303.085 Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Adapun 5 besar negara investor terdiri dari Singapura senilai US$2,723 juta atau 40% dari seluruh PMA. Kedua, China senilai US$1,285 juta atau 18,9%. Ketiga, Hong Kong senilai US$864 juta. Kemudian Jepang senilai US$604 juta. Kelima, Malaysia senilai US$480 juta, serta lainnya sebesar US$1.076 juta.

Penyebab Investasi Mangkrak

Bahlil juga mencatat investasi mangkrak di Indonesia mencapai Rp708 triliun. "Rp708 triliun ini adalah investasi yang sudah masuk ke Indonesia, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang lima tahun, ada yang tujuh tahun," ujarnya.

Dia membeberkan tiga hal yang menjadi penyebab mangkraknya investasi ini. Pertama, alokasi sektoral. Kedua, yakni terkait dengan aturan yang melibatkan Pemerintah Daerah dan Pusat. "Tetapi apakah Bupati, Gubernur itu salah? Nggak salah, karena juga dikasih kewenangan oleh Undang-undang otonomi daerah untuk membuat aturan-aturan turunannya," kata Bahlil. "Dan yang ketiga adalah persoalan permainan lapangan," ujarnya.

Selain itu, Bahlil menyebut banyak 'hantu berdasi' yang bekerja seperti angin. Mereka ini tidak terlihat namun bisa dirasakan dan membuat investasi mangkrak. Namun demikian, dia menjelaskan bahwa dari total investasi mangkrak tersebut, sekitar Rp410 triliun telah difasilitasi. "Sejak Oktober 2019 sampai Juni kemarin, dari Rp708 triliun investasi mangkrak sudah terealisasi sebesar Rp410 triliun, atau 58%,”ujarnya.

Adapun rincian perusahaan yang telah selesai difasilitasi yaitu Rosneft Rp211,9 triliun, Lotte Chemical Rp61,2 triliun, Vale Rp39,2 triliun, YTL Power Rp38 triliun, Hyundai Rp21,7 triliun, Kobexindo Rp14 triliun, Nindya Rp9,5 triliun, Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) Rp5,2 triliun, Galempa Sejahtera Berama Rp2 triliun. Selain itu, juga ada Masdar, Minahasa Cahaya Lestari, dan Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP), masing-masing sebesar Rp1,8 triliun. Kemudian Malindo Rp1,1 triliun, serta lainnya Rp1,4 triliun.

Indonesia hingga saat ini memang belum mampu menjadi surga bagi investor. Bahkan, investor yang sudah menanamkan modalnya di Tanah Air malah kabur ke negara lain. Salah satu penyebabnya yaitu rumitnya perizinan di Indonesia.

Misalnya Samsung yang kabur dari Indonesia. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, salah satu penyebab hengkangnya Samsung dari Indonesia adalah masalah perizinan. Menurut dia, kerumitan perizinan ditawarkan pemerintah membuat perusahaan asing enggan melakukan relokasi ke Indonesia.

"Saya masih ingat adalah Samsung saya pakai contoh ini. Dulu Samsung Indonesia sudah 2 tahun ternyata birokrasi perizinan yang sulit akhirnya mereka investasi ke Vietnam," ujarnya di DPR-RI, beberapa waktu lalu.

Rosan mengaku telah mendapatkan keluhan langsung dari bos Samsung mengenai kerumitan perizinan terjadi di Tanah Air. Mulai dari ketidakselarasan antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah membuat Samsung harus berpikir ulang untuk berada di Indonesia. "Ini adalah salah satu contoh konkret apa birokrasi perizinan yang begitu banyak yang tumpang tindih yang memang harus kita selalu selaraskan," ujarnya.

Presiden Jokowi pernah mengaku kecewa karena perusahaan asing lebih memilih berinvestasi di negara lain ketimbang Indonesia. Dia mendapat laporan dari Bank Dunia bahwa 33 perusahaan yang keluar dari China, justru berinvestasi ke negara-negara tetangga.

"23 (perusahaan) memilih (investasi) di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Enggak ada yang ke kita," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan perekonomian di Kantor Presiden Jakarta, beberapa waktu lalu. bari/mohar/fba