Negara Wajib Biayai Rapid Test

Pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai kategori bencana nasional non alam, maka segala konsekuensi untuk mencegah penularan virus Covid-19 di dalam negeri seharusnya ditanggung oleh anggaran negara yang sudah ditetapkan di APBN lebih dari Rp 500 triliun. Karena itu, upaya mendeteksi virus di masyarakat seharusnya biaya rapid test otomatis menjadi kewajiban negara, bukan menjadi beban masyarakat. Artinya, semua kegiatan rapid test di semua pelabuhan atau bandara menjadi tanggungan negara. Mohon perhatian Presiden Jokowi dan Ketua Gugus Tugas Covid-19.

Rosmaniar Pardede, Jakarta Pusat

BERITA TERKAIT

Standar Pelayanan Puskesmas di Bekasi

Melihat ada perbedaan layanan Puskesmas antara satu dan lainnya di kota Bekasi, ada baiknya Dinas Kesehatan Kota Bekasi membuat standard…

Perlu Rapid Test Massal di Bekasi

Seperti diberitakan bahwa di Jakarta sudah muncul klaster baru di perkantoran, maka untuk mencegah penyebaran Covid-19 ke wilayah penyangga Bekasi,…

Tingkatkan Jadwal Perjalanan KRL

Salah satu kunci pencegahan penyebaran Covid-19, manajemen PT KCI perlu menambah jadwal perjalanan dari Jakarta ke Bekasi dan Bogor yang…

BERITA LAINNYA DI

Standar Pelayanan Puskesmas di Bekasi

Melihat ada perbedaan layanan Puskesmas antara satu dan lainnya di kota Bekasi, ada baiknya Dinas Kesehatan Kota Bekasi membuat standard…

Perlu Rapid Test Massal di Bekasi

Seperti diberitakan bahwa di Jakarta sudah muncul klaster baru di perkantoran, maka untuk mencegah penyebaran Covid-19 ke wilayah penyangga Bekasi,…

Tingkatkan Jadwal Perjalanan KRL

Salah satu kunci pencegahan penyebaran Covid-19, manajemen PT KCI perlu menambah jadwal perjalanan dari Jakarta ke Bekasi dan Bogor yang…