NERACA

Jakarta-Survei lembaga swasta mengungkapkan, mayoritas publik (82,4%) tetap menginginkan penerapan pola kehidupan baru (new normal) dan hanya sebagian kecil masyarakat (12,8%) yang memilih diberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jika terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Political Communication Studies (CPCS) Tri Okta, sebulan berlalu sejak dilonggarkannya kehidupan perekonomian di berbagai daerah. DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, sedangkan beberapa daerah lain sudah mengakhiri status PSBB.

Meski telah menerapkan PSBB transisi, kurva Covid-19 menunjukkan naiknya kasus positif secara nasional. Sementara sejumlah negara kembali memberlakukan lockdown setelah muncul gelombang kedua penyebaran virus Corona. Di antaranya kota Melbourne di negara bagian Victoria Australia, kota Beijing dan sekitarnya di China, dan beberapa wilayah di benua Eropa.

Meski jumlah kasus meningkat, dia mengungkapkan, namun masyarakat Indonesia tetap lebih menginginkan diterapkannya pola kehidupan baru (new normal). "Secara mutlak, mayoritas publik lebih menginginkan tetap diterapkannya new normal, seandainya gelombang kedua Covid-19 terjadi, yaitu mencapai 82,4%," ujar Okta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/7).

Menurut dia, new normal diakui telah menjadi pilihan sebagian besar masyarakat, dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker. Hanya sebagian kecil publik yang memilih diberlakukan kembali PSBB, yaitu sebesar 12,8%. Sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,8%.

Pilihan tersebut tidak lepas dari dampak ekonomi yang memukul hampir seluruh sektor usaha, besar dan kecil. Seperti diakui sendiri oleh Presiden Jokowi, krisis kesehatan telah berkembang menjadi krisis ekonomi, ditandai dengan ancaman pertumbuhan negatif pada kurun 2020. "Berbeda dengan krisis 1998, di mana waktu itu sektor UKM mampu bertahan," ujarnya.

Di sisi lain para pakar epidemiologi masih mewanti-wanti bahwa pandemi belum selesai dan vaksin masih dalam tahap pengembangan. "Untuk itu pemerintah dalam komunikasi publik harus menggencarkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dari memakai masker, sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan memperhatikan physical distancing," ujarnya.

Survei CPCS dilakukan pada 21-30 Juni 2020, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%.

Secara terpisah, Dewan Pakar Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai pemerintah selama ini hanya fokus mengatur masyarakat saja. Dia melihat, pemerintah tidak memperhatikan pengelolaan tata ruang, mekanisme barang, dan pengaturan uang di masyarakat agar bisa bertahan di tengah pandemi.

Menurut dia, pemerintah harus sudah menyiapkan regulasi yang tepat sebelum menetapkan new normal. "Pemerintah terlalu fokus mengatur orang, padahal ada ruang, barang dan juga uang yang harus diatur," ujar Hermawan dalam diskusi virtual, Sabtu (11/7).

Hermawan memaparkan satu persatu ke empat hal yang seharusnya diperhatikan pemerintah itu. Yang pertama yaitu soal ruang. Saat WHO mempublikasikan bila virus Corona bisa menular melalui udara, pemerintah belum bisa mengambil tindakan secara cepat untuk mengatasinya.

Menurut dia, permasalahan ini sebenarnya memang sudah diatasi, namun hanya di tempat-tempat tertentu. Seperti di rumah sakit, laboratorium atau di tempat-tempat yang memang sudah memiliki ventilator. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa memperhatikan semua fasilitas umum agar memiliki ventilasi udara yang baik. mohar