Dana Reward Pemerintah

 

Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)

 

Dalam upaya memacu peningkatan kinerja pengelolaan anggaran, dalam beberapa periode terakhir pemerintah serius menjalankan prinsip value for money. Melalui pendekatan tersebut, maka masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu menghitung dampak (output) dan keluaran (outcome) dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas sekaligus ketepatan sasaran menjadi prioritas utama. Tidak ada lagi cerita kenaikan pagu anggaran tanpa terlebih dahulu menunjukkan kinerja dan performa yang didukung oleh indikator valid dan reliable.

Implementasi value for money ini pada saatnya mampu menerjemahkan proses penganggaran berbasis kinerja (PBB). Ketika terealisasi dengan sempurna, pemerintah kemudian berinisiasi memberikan insentif sebagai reward baik kepada K/L maupun Daerah yang dianggap berprestasi. Untuk K/L, dana reward berupa tambahan alokasi anggaran bagi yang kinerja pengelolaan anggarannya mengkilap di tahun 2018. Ketentuan ini diatur secara detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Insentif Tahun Anggaran 2019 atas Kinerja Anggaran K/L Tahun anggaran 2018, yang berlaku sejak 9 April tahun 2019 ini.

Bagi K/L sendiri, bonus kinerja anggaran ini nantinya dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) masing-masing termasuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai. Namun, tambahan anggaran ini tidak boleh digunakan sebagai pembayaran gaji dan tunjangan pegawai semata. Secara teknis perhitungan, K/L akan dinilai dengan dua indikator utama yaitu: evaluasi kinerja anggaran (bobot 60%) dan kinerja pelaksanaan anggaran (bobot 40%). Berikutnya, masing-masing K/L dikelompokkan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola. Kelas pertama adalah K/L dengan pagu anggaran besar (Rp10 triliun lebih), kemudian K/L dengan pagu sedang (Rp2,5 triliun-Rp10 triliun) dan yang terakhir adalah K/L dengan pagu anggaran kecil (sama dengan atau kurang dari Rp2,5 triliun).        

Insentif Daerah

Reward berikutnya ditujukan kepada Daerah yang berprestasi. Jika mengacu kepada teori intergovernmental transfers yang umum dilakukan di beberapa negara lain, kita mengenal adanya mekanisme Transfer ke Daerah (TkD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU). Masing-masing komponen tersebut memiliki tujuan dan filosofi yang berbeda. Secara filosofi, DBH dan DAU masuk dalam ketegori general allocation fund sementara DAK lebih mewakili klasifikasi specific allocation fund. Dari aspek tujuan, DAU dan DAK diharapkan menjadi alat pemerataan antar daerah (horizontal imbalances), sebaliknya DBH dimaksudkan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah (vertical imbalances).

Sejak tahun 2015, alokasi TkD ditambah dengan komponen Dana Desa (DD) sebagai konsekuensi logis dari berlakunya Undang-undang (UU) Desa yang mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan sejumlah dana fiskal ke desa dalam persentase tertentu. Sebagai bentuk affirmative policy, kebijakan DD kemudian diharapkan mampu berperan dalam mempercepat akselerasi pembangunan desa di Indonesia. Kedepannya, konotasi desa yang lekat dengan isu kemiskinan dapat segera dihilangkan via penetrasi DD. Khusus untuk beberapa daerah yang dianggap memenuhi kriteria keistimewaan dan kekhususan, pemerintah juga menambahkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh serta Dana Keistimewaan (Dais) di Provinsi DIY.

Demi menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas publik, setiap tahun pemerintah terus memperbaiki formulasi dan kriteria teknis dari masing-masing komponen tersebut. Sayangnya, beberapa pengamat justru mempertanyakan validitas dan keabsahan TkD dan DD. Mayoritas menganggap bahwa mekanisme yang dibangun di dalam masing-masing komponen belum mampu memberikan reward sepenuhnya kepada daerah-daerah berprestasi. Terlebih banyak inovasi pelayanan publik dan infrastruktur dasar yang sudah bermunculan. Nama-nama beken Walikota Surabaya, Gubernur Jawa Barat dan juga Bupati Banyuwangi, meroket pasca keberhasilan keluar dari pakem birokrasi. Nama-nama tersebut dianggap memiliki inisiatif mumpuni atau inovatif di daerah masing-masing.

Untuk itulah, pemerintah mencoba menambahkan alokasi di dalam kerangka TkD, sebuah skema pendanaan reward lainnya dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID). DID ini pada dasarnya diharapkan mampu menjadi pemicu daerah untuk senantiasa berprestasi, meski tidak ada pengaturannya secara langsung di dalam regulasi yang berlaku saat ini. Komitmen pemerintah diperlihatkan melalui peningkatan alokasi anggaran DID sejak tahun 2011. Pada tahun dimulainya DID, pemerintah sepakat memberikan DID sebesar Rp1,38 triliun, naik kemudian menjadi Rp5,0 triliun di tahun 2016 dan meningkat dua kali lipat pada 2019 menjadi Rp10,0 triliun. Beberapa daerah penerima alokasi terbesar DID di tahun 2019 ini diantaranya Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan dana Rp66,47 miliar, Kota Palembang sebesar Rp61,66 miliar, Kota Bekasi dengan total Rp60,78 miliar, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp62,39 miliar serta Kota Semarang sekitar Rp83,44 miliar.  

Meski terus meningkat, alokasi DID masih tertinggal jauh dibandingkan komponen TkD lainnya. DAU misalnya, mencapai Rp417,9 triliun di 2019, DAK yang terdiri dari DAK-fisik sebesar Rp69,3 triliun sementara DAK non-fisik Rp131,0 triliun plus alokasi DBH yang mencapai Rp106,4 triliun pada tahun 2019 baik untuk SDA maupun pajak. Meski demikian, dalam kacamata penulis, besaran tersebut sekiranya sudah memenuhi prasyarat menjadi sebuah kebijakan yang responsif dan peka terhadap kebutuhan daerah, khususnya jika dikaitkan dengan tujuan memberikan reward terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Indikator daerah penerimanya pun semakin tahun semakin diperluas. Daerah penerima DID harus memenuhi kriteria utama yang terdiri dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) minimal opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu daerah juga wajib menyerahkan Perda APBD tepat waktu, penggunaan e-government yang terdiri dari e-budgeting dan e-procurement sekaligus ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Daerah-daerah yang sudah lolos dari ujian kriteria utama, dapat dilanjutkan untuk dinilai berdasarkan sebelas indikator kinerja lainnya. Pengelompokan indikator kinerja mendasarkan kepada aspek input, proses, output dan outcome. Aspek input diwakili oleh indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan APBD sementara indikator kemudahan investasi, perencanaan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta inovasi pelayanan publik menggambarkan aspek proses. Pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi proxy dari output. Proses perubahan yang ditimbulkan dalam indikator outcome dicerminkan oleh kesejahteraan masyarakat melalui persentase penurunan tingkat kemiskinan dan IPM.  

Khusus di tahun 2019, pemerintah memutuskan untuk menambah kriteria DID berupa indikator pengelolaan sampah, dengan harapan daerah semakin optimal dalam mengelola persoalan sampahnya. Kriteria kinerja di dalam pengelolaan sampah terdiri dari ketersediaan peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan terkait dengan pengelolaan sampah serta sejauh mana efektivitas pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Ranking daerah khusus di dalam indikator ini diantaranya Kota Balikpapan, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Surabaya, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Padang, Provinsi DKI Jakarta serta Kota Makassar.

Banyaknya penyempurnaan indikator yang terus dilakukan atas berbagai skema dana reward dari pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah senantiasa berbenah demi menuju ke arah kesempurnaan. Betul jika dikatakan bahwa pemerintah masih jauh dari kata kesempurnaan, namun sebagai sebuah proses layak untuk diapresiasi. Diperlukan juga adanya dukungan dari seluruh komponen bangsa ikut mensupport hal-hal positif yang sudah dirintis. Dengan bekerjasama maka Indonesia mampu mewujudkan amanat konstitusi menciptakan masyarakat adil, makmur sejahtera menuju visi Indonesia Bangkit 2045. *) Tulisan ini merupakan  pendapat pribadi

BERITA TERKAIT

Warga Wajib Patuhi Protokol Kesehatan Cegah Penularan Covid-19

  Oleh : Putu Prawira, Pengamat Kesehatan Masyarakat Penyebaran corona makin menggila. Indonesia bahkan menjadi negara di Asia Tenggara yang…

Dampak Positif Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Oleh : Ahmad Bustomi, Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dibuat oleh pemerintah…

Pentingnya BLU Pengelola Modal Usaha Parekraf

  Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)   Industri pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) menjadi salah…

BERITA LAINNYA DI Opini

Warga Wajib Patuhi Protokol Kesehatan Cegah Penularan Covid-19

  Oleh : Putu Prawira, Pengamat Kesehatan Masyarakat Penyebaran corona makin menggila. Indonesia bahkan menjadi negara di Asia Tenggara yang…

Dampak Positif Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Oleh : Ahmad Bustomi, Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dibuat oleh pemerintah…

Pentingnya BLU Pengelola Modal Usaha Parekraf

  Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)   Industri pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) menjadi salah…