LPDB-KUMKM Diharapkan Cepat Memulihkan Ekonomi Nasional

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi dengan menggerakkan ekonomi kerakrayat dalam hal ini UMKM dan koperasi.

NERACA

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan, berharap, “LPDB-KUMKM dapat bekerja lebih cepat dan fokus mengurusi koperasi.”

Harapan itu disampaikan Rully usai melantik dan mengambil sumpah jabatan Bagus Rachman sebagai Anggota Dewan Pengawas LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM, di kantor LPDB-KUMKM.

"Ini menyatukan komitmen dari menteri koperasi melalui LPDB-KUMKM untuk melayani koperasi. Pak bagus adalah salah satu eselon 2 di Deputi Kelembagaan yang mengurusi koperasi. Jadi, dengan dilantiknya Pak Bagus ini, diharapkan agar LPDB-KUMKM secara kelembagaan dapat lebih fokus mengurusi koperasi," ujar Prof Rully.

Menurut Prof Rully, tugas pertama pejabat baru ini, adalah mendata koperasi dan membuat klasifikasi, koperasi mana yang harus disuport dari sisi pembiayaan melalui LPDB-KUMKM.

"Ini adalah tugas awal besar untuk membangun kembali koperasi yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19," kata Prof Rully.

Pelantikan Dewas

Prof Rully melantik Bagus Rachman sebagai Anggota Dewan Pengawas LPDB-KUMKM. Bagus merupakan Asisten Deputi Bidang Penyuluhan pada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Saat ditanya soal pertimbangan memilih Bagus Rachman sebagai Dewan Pengawas, dengan tegas Rully mengatakan bahwa Bagus Rachman merupakan sosok muda yang memiliki karier terbilang sukses ketika mengomandoi PPKL di daerah.

"Ini merupakan modal dasar, karena PPKL ini menjadi bagian terintegrasi dari kegiatan LPDB-KUMKM. Membina koperasi-koperasi di daerah, mensuplai data informasi dan diharapkan ada sinergi antara kelembagaan dengan LPDB-KUMKM dan juga di daerah," kata Prof Rully.

Sementara itu, Bagus yang ditemui usai dilantik, mengatakan bahwa dirinya memiliki tugas yang tidak ringan, terutama pendataan koperasi di daerah pada saat pandemi Covid-19 ini.

"Pendataan koperasi sesungguhnya sudah berjalan dengan baik selama ini karena ada online data system. Cuma kita harus lihat bahwa koperasi itu harus kita lihat day by day (setiap harinya). Artinya, bagaimana ada para pendamping sebagaimana disampaikan Pak Sesmen tadi, kita punya petugas penyuluh koperasi lapangan yang tersebar di 33 provinsi dan di 341 kabupaten/kota. Memang jumlahnya belum banyak, baru 1.235. Mereka sudah bekerja melalui online (digital)," papar Bagus.

Sehingga, kata Bagus, LPDB-KUMKM harus bekerja cepat, sebagaimana diharapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, terutama dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Harapan Pak Menteri kan agar kita bekerja cepat untuk pemulihan ekonomi nasional. Karena kita punya kooerasi dan kita juga punya UMKM anggota koperasi yang perlu kita lihat bagaimana perkembangan usahanya.  Kita tahu, di era pandemi ini kita kan sebetulnya banyak sekali, UMKM khususnya.. Nah kita fokuskan kepada UMKM anggota koperasi, dimana para PPKL ini bukan hanya melakukan penyuluhan tetapi juga melakukan pendampingan," ujar Bagus.

Pendampingan ini, kata Bagus, sebagai harapan yang diperlukan. "Sehingga nantinya diperlukan profil koperasi yang dibutuhkan oleh LPDB-KUMKM untuk mendapatkan modal bergulir, mereka meyakini apa yang diberikan kepada koperasi itu, bisa diolah dengan baik oleh koperasi dan anggotanya dan bisa dikembalikan. Karena bagaimana pun, dana bergulir itu kan harus berputar terus," kata Bagus.

Karena itu, Bagus berharap agar distribusi dana bergulir LPDB-KUMKM ke depannya akan lebih luas lagi. Lebih banyak lagi nasabah-nasabah yang akan mendapatkan manfaat dari keberadaan LPDB-KUMKM ini.

Sedangkan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menegaskan, dilantiknya pejabat baru di lingkungan lembaganya, diharapkan dapat menambah kekuatan LPDB-KUMKM dalam menjalankan programnya.

"Tentu saya berharap dengan adanya pelantikan Dewan Pengawas ini, kekuatan LPDB-KUMKM akan semakin kuat. Sehingga dengan era sekarang yang harus ada suporting yang luar biasa dari LPDB-KUMKM dalam rangka PEN saya kira lebih tepat ya kita diberikan amunisi baru sehingga bisa mempercepat," kata Supomo.

Menurut Supomo, semakin banyak armada, maka LPDB-KUMKM akan semakin cepat upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan dana bergulir kepada koperasi di masa pandemi ini.

Disisi lain, LPDB-KUMKM juga telah menyalurkan Rp1 triliun untuk perkuatan modal pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan UMKM. Ditargetkan sebanyak 266 koperasi dan 4,8 juta UMKM mendapatkan perkuatan modal pinjaman atau pembiayaan di masa pemulihan ekonomi saat ini.

“Dengan fasilitas pinjaman atau pembiayaan ini, jangka waktu pinjaman maksimal lima tahun, dengan plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp100 miliar. Mitra koperasi penerima dana ini bisa mendapatkan bunga murah maksimal tiga persen menurun (sliding) untuk konvensional, dan bagi hasil dari pendapatan kotor untuk pembiayaan syariah,” jelas Supomo.

"Harapannya, melalui program restrukturisasi pinjaman/pembiayaan maupun dana PEN yang disalurkan Kemenkop dan UKM melalui LPDB-KUMKM, para pelaku usaha khususnya koperasi dan UMKM dapat bertahan hadapi krisis global ini," harap Supomo.

 

BERITA TERKAIT

HPE Pertambangan Periode Agustus 2020 Merangkak Naik

NERACA Jakarta - Pada periode akhir Juli 2020, harga beberapa komoditas produk pertambangan menunjukkan tren yang positif di tengah pandemi…

Pelaku Usaha Perikanan Dapat Kelonggaran Fasilitas Pemodalan

NERACA Jakarta - Penyediaan akses pemodalan menjadi salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap menjaga geliat usaha…

Pengurangan Non Tariff Measures untuk Kemudahan Arus Barang Esensial

NERACA Jakarta - Pertemuan Association of Southeast Asian Nations High Level Task Force on Economic Integration (ASEAN HLTF-EI) ke-38 menekankan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

HPE Pertambangan Periode Agustus 2020 Merangkak Naik

NERACA Jakarta - Pada periode akhir Juli 2020, harga beberapa komoditas produk pertambangan menunjukkan tren yang positif di tengah pandemi…

Pelaku Usaha Perikanan Dapat Kelonggaran Fasilitas Pemodalan

NERACA Jakarta - Penyediaan akses pemodalan menjadi salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap menjaga geliat usaha…

Pengurangan Non Tariff Measures untuk Kemudahan Arus Barang Esensial

NERACA Jakarta - Pertemuan Association of Southeast Asian Nations High Level Task Force on Economic Integration (ASEAN HLTF-EI) ke-38 menekankan…