Proyek Tol Dihambat Aturan Teknis dan Administratif

NERACA

Jakarta  Presiden Joko Widodo menyebutkan masih banyak kendala berupa aturan teknis dan prosedur administrasi terkait percepatan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat. "Kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen. Penyelesaiannya secara kasus per kasus, tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Sebetulnya solusinya itu," kata Presiden dalam rapat terbatas dengan topik "Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans-Sumatera dan Tol Cisumdawu" di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7).

Presiden Jokowi meminta peraturan teknis pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tersebut bisa segera dirampungkan. Ia melihat peraturan teknis pelaksanaan masih belum lengkap di kementerian terkait. "Masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana baik di Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Keuangan, ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya," katanya.

Presiden pun menegaskan bahwa proyek tersebut perlu segera dipercepat penyelesaiannya. "Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati (untuk Tol Cisumdawu)," katanya. Presiden Jokowi menegaskan perlunya percepatan pembangunan kedua proyek tersebut dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

Disamping itu, Jokowi juga meminta adanya sumber dana alternatif untuk kelanjutan pembiayaan proyek strategis nasional (PSN) khususnya Tol Trans Sumatera. "Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi," ujar Jokowi. 

Presiden mengatakan Tol Trans Sumatera akan membentang sepanjang 2.765 kilometer. Keberadaan tol ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera, sehingga akan ada efisiensi, waktu tempuh, dan bisa meningkatkan multiplier effect hingga 2-3 kali lipat terhadap PDB.

"Jalan Tol Trans Sumatera ini kebutuhan untuk investasinya sebesar Rp 476 triliun dan dari total investasi itu masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp 386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024," kata dia.

Sementara itu, pemerintah mencari opsi pendanaan alternatif untuk menutupi kebutuhan dana Rp387 triliun dalam pembangunan Tol Trans-Sumatera yang akan menghubungkan Bakauheni hingga Banda Aceh. “Masih dibutuhkan anggaran Rp387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari opsi terbaik agar pendanaan tol sepanjang 2.878 kilometer itu terpenuhi. “Apakah akan dikeluarkan bond (obligasi) jangka panjang, itu pasti dengan jaminan pemerintah,” ujar dia.

Selain penerbitan obligasi, kata Basuki, terdapat opsi untuk memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (SWF). Namun skema pendanaan SWF ini masih digodok oleh pemerintah. "Makanya tadi Presiden minta Menteri BUMN, Menko Maritim, Menko Perekonomian, dan Menkeu untuk mengkaji, ada juga (opsi) Sovereign Wealth Fund," ujarnya.

Inisiasi SWF pernah dibahas oleh pemerintah sejak awal 2020 lalu. Dalam praktik di perekonomian global, SWF biasanya berperan mengelola dana publik dan menginvestasikannya ke bentuk aset lain. Basuki mengatakan permasalahan yang menghambat progres Tol Trans-Sumatera hanya pendanaan. Sedangkan untuk masalah pembebasan lahan, kata Basuki, sudah terselesaikan.

Total kebutuhan anggaran untuk seluruh ruas Tol Trans-Sumatera adalah Rp500 triliun. Dana yang sudah tersedia, antara lain dari pinjaman perbankan sebesar Rp72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp21,6 triliun dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp19,6 triliun. Sehingga total kebutuhan pendanaan yang belum terpenuhi adalah Rp387 triliun.

Realisasi proyek ini hingga Juli 2020 adalah 393 kilometer telah beroperasi dari rencana total 2.878 kilometer. Kemudian, 1.194 kilometer masih dalam tahap konstruksi dan 1.291 kilometer sedang dipersiapkan. bari

 

BERITA TERKAIT

MENKO PEREKONOMIAN MENGUNGKAPKAN: - PHK dan Kemiskinan Selama Pandemi Naik

Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kemiskinan serentak naik akibat pandemi virus corona dalam beberapa waktu…

Tren Permintaan Buah Lokal Cenderung Naik

NERACA Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Musdhalifah Macmud, mengatakan bahwa ekspor buah…

PEMERINTAH TEBAR SUBSIDI BUNGA DAN DISKON LISTRIK - Airlangga: Realisasi Stimulus UMKM Baru 26,4%

Jakarta-Di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus termasuk diskon biaya listrik, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENKO PEREKONOMIAN MENGUNGKAPKAN: - PHK dan Kemiskinan Selama Pandemi Naik

Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kemiskinan serentak naik akibat pandemi virus corona dalam beberapa waktu…

Tren Permintaan Buah Lokal Cenderung Naik

NERACA Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Musdhalifah Macmud, mengatakan bahwa ekspor buah…

PEMERINTAH TEBAR SUBSIDI BUNGA DAN DISKON LISTRIK - Airlangga: Realisasi Stimulus UMKM Baru 26,4%

Jakarta-Di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus termasuk diskon biaya listrik, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat…