NERACA

Jakarta - Kenaikan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia menjadi 39,1 pada bulan Juni 2020 dinilai menandakan mulai pulihnya sektor industri manufaktur nasional. Lonjakan indeks tersebut juga mendorong peningkatan kepercayaan sektor industri manufaktur terhadap berbagai langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya memacu roda perekonomian.

“Hal terpenting selain naiknya indeksi PMI pada Juni 2020 adalah meningkatnya tingkat kepercayaan pelaku industri manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam era new normal sudah on the track,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta.

Berdasarkan data yang dikeluarkan IHS Markit, indeks output masa depan, tolok ukur, dan sentimen bisnis melonjak ke angka 73% di bulan keenam. “Angka ini merupakan yang tertinggi selama lima bulan terakhir dan capaian ini menjadi bekal pemerintah untuk terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat terus mendorong aktivitas sektor industri manufaktur pada era new normal,” tambah Agus.

Walaupun demikian, Agus menekankan hal utama yang harus diantisipasi adalah pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III dan IV tahun 2020. “Periode tersebut sangat penting sehingga kita harus bisa mengantisipasi dengan baik, karena menentukan performa ekonomi nasional pada tahun 2021,” jelas Agus.

Agus pun mengungkapkan, sektor industri merupakan kontributor terbesar terhadap PDB nasional. Hal ini terlihat dari sumbangishnya terhadap perekonomian pada triwulan I tahun 2020 sebesar 19,98%. “Sehingga, untuk mempertahankan kinerja sektor manufaktur, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung industri tetap beroperasi, dengan mengurus Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) serta mematuhi aturan protokol kesehatan,” tegasnya.

Hingga saat ini, Kemenperin telah mengeluarkan lebih dari 17 ribu IOMKI. Dengan izin beroperasinya sektor industri tersebut, sebanyak lima juta tenaga kerja dapat terus bekerja. Hal ini menandakan bahwa aktivitas industri dapat menopang kesejahteraan masyarakat.

Selain fokus mendukung pemulihan sektor industri dari pandemi Covid-19 melalui berbagai stimulus, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai insentif bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk super deductible tax sebesar 300% bagi industri yang mengembangkan fasilitas penelitian dan pengembangnnya di Indonesia dan sebesar 200% bagi industri yang mengembangkan kegiatan pendidikan vokasi di dalam negeri.

“Selain itu, hingga tahun 2024, pemerintah akan mengembangkan 27 kawasan industri baru yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Agus.  

Menurut Agus, untuk memfasilitasi investor, termasuk yang merelokasi pabriknya dari China, pemerintah juga membuka kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. “Tersedia lahan sekitar 4000 hektare yang berada di area PTPN IX Siluwok dengan beberapa keunggulan untuk kemudahan investor,” imbuh Agus.

Kawasan Industri Batang memiliki lokasi strategis dengan fasilitas pelabuhan, air bersih yang terjamin, akses rel kereta api, serta sejajar dengan Tol Trans Jawa. “Kami berharap kawasan industri ini dapat menjadi investment heaven bagi calon investor,” papar Agus.

Seperti diketahui, Kemenperin mendukung akselerasi pengembangan kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. Hal ini guna menangkap peluang masuknya investasi potensial ke tanah air dari sejumlah sektor industri yang ingin merelokasi pabriknya dari China.

Agus pun mengakui, beberapa perusahaan multinasional yang akan merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia, antara lain berasal dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat. Saat ini, terdapat tujuh perusahaan yang sudah memastikan bakal merelokasi usahanya ke Indonesia. Diperkirakan relokasi tersebut akan mendatangkan nilai investasi sebesar USD850 juta dolar dan mampu menyerap 30.000 tenaga kerja lokal.

Bidang usaha perusahaan yang akan relokasi tersebut meliputi industri elektronika, audio dan video, lampu dengan tenaga surya, hingga suku cadang kendaraan bermotor yang semuanya berorientasi ekspor.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengakui memang sebaiknya pemerintah dapat membantu sektor industri, karena jumlahnya dan perannya terhadap PDB cukup signifikan.

 “Kami juga berterima kasih kepada Bapak Menperin karena telah mengirimkan surat ke PLN, semoga bisa direspons cepat. Sebab, anggota kami masih harus bayar minimum charge, padahal sedang tutup atau turun kapasitas,” ungkap Hariyadi.