USULKAN PEMERINTAH SUPAYA REVISI PP NO. 23/2020 - Kadin Prediksi Pertumbuhan Kuartal II-2020 Minus 6%

Jakarta-Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan mengatakan, Kadin Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 akan minus 6%. Prediksi ini disebabkan ada penurunan impor yang dahsyat. Dia juga menilai progres stimulus pemulihan ekonomi untuk penanganan Covid-19 masih sangat lambat, untuk itu pemerintah diminta segera merevisi PP No. 23/2020.

NERACA

"Kalau kita perhatikan kenapa pertumbuhan ekonomi bisa sampai minus 6% karena kalau saya lihat data-data dari perdagangan itu memang kelihatan surplus, tapi lebih dikarenakan penurunan impor yang lebih dahsyat daripada penurunan ekspor. Banyak yang tidak sadar bahwa 70% dari barang impor itu dibutuhkan untuk produksi dan konsumsi dalam negeri," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com, Senin (6/7).

Selain itu, Gita pun menilai progres stimulus penanganan Covid-19 masih sangat lambat. Misalnya penyerapan di berbagai bidang antara lain Kesehatan baru 1,54%, perlindungan sosial di 28,63%,  insentif usaha 6,8%, UMKM 0,06%, Korporasi 0 persen dan sektoral pada 3,65%.

“Penggelontoran dana APBN juga agak lambat, Pemerintah masih kurang tepat, cepat dan kurang terpadu itu saja, sebenarnya sudah menuju ke arah yang benar tapi kurang saja, sudah terbukti realisasi UMKM tidak hanya 0,06%, kalau tidak kurang ya pasti akan 100% tidak akan nol koma," ujarnya.

Dia mengusulkan agar pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

“Kemungkinan bisa resesi, ini semua tergantung secepat apa Pemerintah akan merevisi PP nomor 23 tahun 2020 yang terbukti tidak efektif, tadinya dibuat 2-3 bulan yang lalu untuk kepentingan penempatan dana di bank perantara Himbara dan bank-bank swasta tapi tidak efektif restrukturisasinya,” ujarnya.

Padahal Kadin sudah memberitahukan dari awal, bahwa harus ada konsep penjaminan untuk kepentingan restrukturisasi, kalau dengan penempatan dana saja hanya menjawab masalah likuiditas tapi tidak menjawab masalah kredit.

Seperti diketahui pandemi Covid-19 menghancurkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I merosot tajam hingga 2,97%, bahkan banyak pihak yang memprediksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 akan tumbuh negatif.

Penurunan impor ini kemudian akan membuat kapasitas sektor produksi mengalami penurunan drastis, Ditambah juga nantinya akan mempengaruhi investasi dari luar negeri terkait penanaman modal.

"Penanaman modal asing juga turun, penanaman dalam negeri juga tidak terlalu banyak karena pertumbuhan kredit sampai akhirnya Mei 2020 cuma 2,68%. Tahun lalu pertumbuhan kredit sekitar 6%. Pertumbuhan kredit itu mempengaruhi penanaman modal di dalam negeri," jelasnya.

Apalagi saat ini kondisi dunia usaha juga masih sulit karena yang ter-PHK sudah cukup banyak, sehingga jumlah pengangguran dipastikan meningkat. Meskipun ada pekerja yang di rumahkan, tapi perusahaan juga harus mengambil tindakan apabila kondisi perekonomian terus-menerus terpuruk.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 akan terkontraksi hingga minus (-) 6 persen. Prediksi ini merosot tajam jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang sebesar 2,97%.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, pertumbuhan ekonomi negatif adalah risiko yang harus hadapi semua negara di dunia. "Sebaiknya kita harus semakin semangat mengupayakan segala hal agar negative growth itu tidak terjadi di sepanjang 2020, sebisa mungkin dibatasi hanya di satu kuartal saja, misalnya Kuartal II yang saat ini berisiko tinggi mengalami negative growth," ujarnya, Minggu (5/7).

Diharapkan pada kuartal-kuartal berikutnya, seluruh pihak bisa memacu produktifitas, agresif mengundang investasi, menyalurkan stimulus untuk selamatkan ekonomi. Selain itu, dia minta pemerintah untuk memperlancar logistik pendukung perdagangan dalam dan luar negeri, memastikan kelancaran pasokan barang ke seluruh Indonesia, dan memastikan penurunan penyebaran wabah dengan meningkatkan efektifitas upaya-upaya pengendalian wabah di tingkat daerah dan nasional.

Dia menjelaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi negatif akan mempengaruhi semua pelaku ekonomi. Bukan hanya pelaku usaha tapi juga masyarakat luas. Artinya, tidak ada yang tidak terdampak.

Perlancar Distribusi

Justru UMKM, masyarakat kelas menengah bawah dan sektor informal akan lebih tertekan, karena kapabilitas mereka untuk menciptakan likuiditas untuk bertahan sangat terbatas. "Untuk sektor ekonomi formal, hampir semua sudah terdampak negatif dan ini sudah terlihat pada laporan Kuartal I-2020, di mana empat sektor ekonomi penyumbang GDP terbesar Indonesia (manufaktur, perdagangan, agrikultur dan konstruksi) semuanya mengalami kontraksi kinerja secara signifikan," ujarnya.

Menurut dia, apabila kita tidak ingin kontraksi ini terus berlanjut, pemerintah harus aktif memperlancar distribusi stimulus kepada pelaku usaha yang membutuhkan, khususnya UMKM dan sektor padat karya, agar tingkat PHK tidak bertambah, perusahaan bisa terus bergerak, dan kegiatan ekonomi tidak stagnan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengubah iklim usaha dan investasi nasional menjadi lebih efisien, lebih mudah dan ramah investasi serta memiliki level business certainty atau kepastian bisnis yang lebih tinggi.

"Agar perusahaan-perusahaan yang sudah kesulitan modal tidak terbebani, dengan regulasi dan perusahaan-perusahaan asing juga tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, dan menciptakan lapangan kerja bagi pekerja-pekerja yang di-PHK sepanjang Covid-19," ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui, kondisi perekonomian dunia sudah resesi dan mulai masuk pada potensi depresi karena pandemi Covid-19. Pandemi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial. "Pandemi ini telah mengubah cara hidup kita dan berimplikasi signifikan pada kondisi ekonomi dan sosial. Ekonomi mulai masuk pada resesi, bahkan ada potensi depresi," ujarnya seperti dikutip Antara di Jakarta, pekan lalu.

Di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi juga diprediksi bakal merosot dalam. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 berada di minus 3,1%. Menurut dia, angka ini sudah masuk dalam zona negatif, mengingat pada periode Mei-Juni roda perekonomian masih lumpuh akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…