Dampak Penerapan PSAK 73 - Rasio Utang IPCC Ikut Membengkak Jadi 0,79 Kali

NERACA

Jakarta – Penerapan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 73 memberikan dampak terhadap gambaran laporan keuangan emiten, mulai perolehan laba yang turun hingga rasio utang yang membengkak. Hal inilah yang dialami PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) mencatat peningkatan rasio utang terhadap ekuitas atau ratio debt to equity menjadi 0,79 kali pada kuartal I-2020 dibandingkan akhir tahun lalu mencapai 0,18 kali.

Investor Relations Indonesia Kendaraan Terminal, Reza Priyambada dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, peningkatan rasio utang dipicu oleh PSAK 73 sejak awal 2020. Disampaikannya, kenaikan rasio itu sejalan dengan pencatatan atas kewajiban sewa jangka panjang terhadap pihak berelasi sejak awal 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pencatatan atas akun kewajiban perseroan timbul sebagai aktivitas operasional, seperti utang usaha kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi dan juga beban akrual yang terdiri atas kewajiban atas kerja sama mitra usaha dan sebagainya.

Meski demikian, Reza mengungkapkan, penerapan PSAK tersebut tercatat sebagai kewajiban perseroan terhadap aset yang disewa dengan memperhitungkan diskonto berdasarkan suku bunga acuan tertentu, sehingga timbul akun kewajiban sewa jangka panjang pada neraca. “Dengan demikian, kewajiban jangka panjang yang timbul adalah yang berhubungan operasional perseroan atas penggunaan lahan milik IPC, bukan akibat adanya penerbitan surat utang jangka panjang seperti umumnya,” jelas dia.

Sebelumnya, perseroan memiliki perjanjian atas sewa lahan jangka panjang kepada pihak berelasi yaitu, Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan total masa sewa selama 15 tahun. Nilai pembayaran sewa tersebut mencapai Rp1,31 triliun yang dibayarkan setiap 5 tahun. Kemudian, Indonesia Kendaraan Terminal memiliki perjanjian dengan pihak yang sama terkait pendayagunaan aset di area eks-PP dengan jangka waktu selama 4 tahun dan area eks-presiden dengan jangka waktu dua tahun sejak November 2018. “Atas perjanjian tersebut, dengan penyesuaian pencatatan akun dengan PSAK 73, maka timbul kewajiban sewa jangka panjang IPCC di periode triwulan pertama 2020 senilai Rp 697,7 miliar atau naik 100% dari periode yang sama di tahun sebelumnya dimana pada periode sebelumnya tidak ada pencatatan atas kewajiban sewa jangka panjang tersebut,” ujarnya.

Sebagai informasi, tahun ini perseroan menargetkan kenaikan laba bersih 25%-30% menjadi Rp 156 miliar. Target tersebut dipasang lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya sebesar 5%-10%. Analis Mirae Asset Sekuritas, Joshua Micheal seperti dikutip katadata menilai, proyeksi kinerja perseroan pada 2020 sejalan dengan perkiraan industri pertambangan dan perkebunan yang mulai membaik. Sehingga, dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II tersebut.”Pendapatan laba bersih 2019 diperkirakan tumbuh 5-10%, kami meyakini masuk akan bahkan konservatif. Kami yakin 2020 akan lebih baik," ujar Joshua.

Apalagi Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tahap satu akan rampung. Dengan begitu, IPCC bisa menjadi salah satu operatornya, dengan membangun konsorsium dengan pihak ketiga. Untuk menangkap peluang tersebut, IPCC tengah berupaya menjalin kerjasama dengan operator terminal mobil dari luar negeri.

Dengan begitu, pihaknya memperkirakan ada penambahan kapasitas terminal menjadi satu juta unit, dari kapasitas saat ini 780 ribu unit. Untuk ekspansi kapasitas tersebut, perusahaan menganggarkan belanja modal atau capital expenditure sebesar Rp 200 miliar sepanjang 2020.

BERITA TERKAIT