Pemerintah Eksplor Potensi Kerjasama Ekonomi dengan Uni Eropa

NERACA

Jakarta - Kunjungan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket. Pertemuan membahas antara lain mengenai ekspor dan impor antara kedua pihak, perkembangan Indonesia – UE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta rencana keikutsertaan Indonesia sebagai Partner Country pada acara Hannover Messe 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kejadian pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek yang sangat mempengaruhi hubungan bilateral di antara kedua negara. Dengan memasuki fase “normal baru” maka diperlukan juga kerja sama di antara negara-negara yang terkena imbas Covid-19. UE merupakan salah satu partner dagang dan investasi yang utama bagi Indonesia.

“Meskipun saat ini sedang ada tantangan dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan UE, tapi kami percaya masih ada potensi yang hebat, serta kesempatan dagang dan investasi yang masih bisa dieksplorasi lagi,” jelas Menko Airlangga.

Namun, Airlangga juga mendukung kolaborasi antara Indonesia dan UE untuk memproduksi vaksin Covid-19 melalui skema co-production dan sharing biaya. “Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan insentif pajak super deduksi (sampai 300%) untuk perusahaan-perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin Covid-19 di Indonesia," kata Airlangga.

Sedangkan untuk mendorong perdagangan bilateral, kata Airlangga masing-masing pihak harus mengeliminasi dan mengurangi perhitungan tarif dan non-tarif antara keduanya, khususnya untuk produk makanan dan peralatan medis. UE dan beberapa negara anggota juga telah memberikan bantuan kepada Indonesia untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain alat pelindung diri (APD), serta dana hibah untuk penguatan sektor kesehatan di Indonesia.

“Kita juga harus menguatkan kerja sama ekonomi digital dalam “normal baru”, melalui e-commerce, e-health dan e-learning,” ucap Airlangga.

Disisi lain, Indonesia dan UE juga tengah memfinalisasi rangkaian perundingan Indonesia-UE CEPA, yang terakhir diselenggarakan putaran ke-10 intersessional secara virtual pada 15-26 Juni 2020. Sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang komprehensif, CEPA nantinya akan memberi dampak positif bagi hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak.

“Kami percaya penyelesaian perundingan Indonesia-UE CEPA yang tepat waktu sesuai jadwal akan mengirim pesan kuat bagi dunia, bahwa kerja sama ekonomi yang baik antar negara tentu akan membawa hasil positif bagi kepentingan ekonomi masing-masing negara, terutama dalam masa penuh tantangan seperti saat ini,” ungkap Airlangga.

Minyak Sawit dan Nikel Menjadi Tantangan

Sebab, data menunjukkan komoditas ekspor UE ke Indonesia mayoritas terdiri dari produk alkohol dan turunan susu, sementara ekspor Indonesia ke UE sebagian besarnya adalah minyak sawit, stainless steel, dan nikel. 

Sebagai komoditas ekspor utama Indonesia ke UE, minyak sawit memang sedang menghadapi banyak tantangan di pasar Eropa. Industrinya tengah menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di UE, mulai dari segi lingkungan, sosial-ekonomi, hak asasi manusia dan kesehatan.

Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit asal Indonesia, antara lain melalui penerapan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II/Delegated Regulation (DR) UE dan aturan turunannya; serta pengenaan bea masuk anti dumping bagi produk minyak kelapa sawit oleh UE.

Indonesia pun sebenarnya telah merilis Keputusan Presiden (Keppres) untuk meningkatkan standar pengelolaan industri kelapa sawit, melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta National Action Plan of Sustainable Palm Oil. “Rencana aksi tersebut sudah dibicarakan oleh beberapa stakeholder terkait dalam sesi diskusi yang transparan dan berimbang,” tegas Airlangga.

Buktinya, ISPO sudah diakui dan bahkan dipromosikan oleh Komite Olimpiade Tokyo 2020, bersama dengan RSPO dan MSPO. Hal ini menunjukkan bahwa ISPO sudah diakui secara internasional, khususnya negara konsumen.

“Jadi, kami meminta dukungan Anda untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU,” tutur Airlangga.

Sementara untuk komoditas nikel, ada gugatan UE terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia melalui forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO) (DS 592). Proses konsultasi dengan UE telah dilakukan di WTO, Jenewa Swiss pada 30 Januari 2020 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga.

 

 

 

BERITA TERKAIT

IKM Logam Dharmasraya Topang Produktivitas Petani Sawit dan Karet

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung pembangunan sentra industri kecil menengah (IKM) logam di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pengembangan…

Pemerintah Mendorong Peran Industri Smelter Nikel

Jakarta - Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat memberikan…

Di Sulawesi Utara, Pertamina Sosialisasikan Program Kemitraan

NERACA Makassar - Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup besar oleh pandemi Covid-19. Lokasi kunjungan pariwisata yang…

BERITA LAINNYA DI Industri

IKM Logam Dharmasraya Topang Produktivitas Petani Sawit dan Karet

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung pembangunan sentra industri kecil menengah (IKM) logam di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pengembangan…

Pemerintah Mendorong Peran Industri Smelter Nikel

Jakarta - Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat memberikan…

Di Sulawesi Utara, Pertamina Sosialisasikan Program Kemitraan

NERACA Makassar - Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup besar oleh pandemi Covid-19. Lokasi kunjungan pariwisata yang…