Penyaluran Anggaran PEN Kemenkop dan UKM Gandeng Perbarindo

NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) menggandeng Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) guna mengimplementasikan dan mempercepat penyaluran anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional ) bagi UMKM. KemenkopUKM sedang mendorong penerbitan keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan OJK.

Perbarindo adalah organisasi yang menghimpun BPR- BPRS yang merupakan salah satu ujung tombak penyaluran pembiayaan untuk UMKM. Jumlah nasabah Perbarindo ada 4 juta UMKM dengan uang yang berputar sebesar 122 triliun.

“BPR-BPRS termasuk yang menjadi bagian program restrukturisasi, karena banyak nasabahnya yang terkendala untuk membayar cicilan bunga kredit, yang akan kita fasilitasi melalui subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah," kata MenkopUKM Teten Masduki usai bertemu dengan pengurus Perbarindo yang dipimpin Ketua Umum Joko Suyanto di Jakarta.

Teten menegaskan, pemerintah ingin penyaluran anggaran PEN di mana alokasi buat UMKM sebesar Rp123,46 Triliun, dari total anggaran PEN Rp695, 2 triliun, bisa dilakukan secepatnya. Pada saat ini KemenkopUKM sedang mendorong penerbitan keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan OJK. 

"Untuk itulah kami bekerja sama dengan Perbarindo, yang memiliki sekitar 4 juta nasabah UMKM, untuk segera melakukan restrukturisasi kredit, berupa penundaan pembayaran cicilan bunga pada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 " jelas Teten.

Lebih lanjut, Teten mengakui, kerja sama dalam pembayaran subsidi bunga oleh pemerintah ini mirip dengan KUR, yang skemanya sudah selesai, sedang yang non KUR ini antara lain kita lakukan dengan BPR-BPRS melalui Perbarindo " jelas MenkopUKM.

Ke depan, KemenkopUKM juga berkeinginan memperluas kerja sama dengan Perbarindo dalam pemberdayaan dan channeling pembiayaan bagi UMKM, khususnya pembiayan yang ramah bagi UMKM.

Siapkan Implementasi 

Sementara itu Ketua umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan siap melakukan langkah-langkah guna percepatan kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini. 

"Kami terbiasa bergerak cepat, karena karakteristik BPR dan BPRS yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit dan keunikan dalam menghimpun dana masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional lain menjadi daya tarik tersendiri, sehingga BPR-BPRS masih tumbuh dan berkembang," jelas Joko. 

Menurut Joko, saat ini industri BPR dan BPRS dan jutaan nasabahnya diuji dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia. Pandemi tersebut telah berdampak ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan. 

"Dampak yang dirasakan oleh industri BPR dan BPRS adalah turunnya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran dan meningkatnya penarikan dana simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Joko 

Dengan adanya kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini, Joko optimis para nasabah BPR-BPRS yang umumnya UMKM akan banyak terbantu. "Jaringan kami terbentang dari Sabang sampai Merauke di mana ada sekitar 6 ribu outlet dengan jumlah BPR-BPRS sebanyak 1.600," tambah Joko. 

Sebelumnya, Sebelumnya, pemerintah menaikkan anggaran penanganan dampak COVID-19 dari Rp677,2 Triliun menjadi Rp695,2 Triliun yang akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Menteri Sri Mulyani Indrawati merinci total anggaran Rp695,2 Triliun itu terdiri dari kesehatan Rp87,55 Triliun, perlindungan sosial Rp203,9 Triliun, insentif usaha Rp120,61 Triliun, UMKM Rp123,46 Triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 Triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 Triliun.

"Pemerintah telah menyampaikan di sidang kabinet bahwa ada tambahan belanja dibanding di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Beberapa biaya penanganan Covid-19 ditingkatkan," ujar Sri.

 

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Gagalkan Penyelundupan 54,9 Ton Ikan Patin

NERACA Jakarta - Penyelundupan 54,97 ton ikan patin fillet, senilai Rp2,7 miliar berhasil digagalkan. Hal tersebut bermula dari pemantauan jajaran…

Buah Lokal Menggerakkan Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta - Sebagai salah satu langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah meluncurkan Gelar Buah Nusantara (GBN) ke-5. Gelaran ini…

PEN Harus Efektif dan Tepat Sasaran

NERACA Yogyakarta - Dampak dari wabah Covid-19 memang begitu dahsyat menerpa para pelaku usaha. Tak terkecuali, bagi para pedagang Pasar…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Pemerintah Gagalkan Penyelundupan 54,9 Ton Ikan Patin

NERACA Jakarta - Penyelundupan 54,97 ton ikan patin fillet, senilai Rp2,7 miliar berhasil digagalkan. Hal tersebut bermula dari pemantauan jajaran…

Buah Lokal Menggerakkan Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta - Sebagai salah satu langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah meluncurkan Gelar Buah Nusantara (GBN) ke-5. Gelaran ini…

PEN Harus Efektif dan Tepat Sasaran

NERACA Yogyakarta - Dampak dari wabah Covid-19 memang begitu dahsyat menerpa para pelaku usaha. Tak terkecuali, bagi para pedagang Pasar…